Sabtu, 25 April 2026
AREA
"Melangkah Dengan Nurani, Menegakkan Kebenaran"
HUKUM & ETIKA
58 artikel ditemukan
GAMKI Lanjutkan Proses Hukum Kasus Dugaan Penistaan Agama oleh Jusuf Kalla, Menegaskan Kesetaraan di Hadapan Hukum
HUKUM & ETIKA
GAMKI Lanjutkan Proses Hukum Kasus Dugaan Penistaan Agama oleh Jusuf Kalla, Menegaskan Kesetaraan di Hadapan Hukum
GAMKI melanjutkan proses hukum dugaan penistaan agama oleh Jusuf Kalla, menegaskan prinsip kesetaraan di hadapan hukum sebagai ujian martabat sistem peradilan....
25 April 2026
Babak Baru Pengadilan Militer Andrie Yunus, Uji Independensi di Bawah Sorotan Publik
HUKUM & ETIKA
Babak Baru Pengadilan Militer Andrie Yunus, Uji Independensi di Bawah Sorotan Publik
Kasus dugaan penganiayaan terhadap Andrie Yunus memasuki fase krusial dengan rencana pelimpahan berkas dari Oditur Militer ke Pengadilan Militer II-08 Jakarta....
25 April 2026
KNPB Deklarasi Papua Zona Darurat Militer & Kemanusiaan, Desak Bukakan Akses Internasional
HUKUM & ETIKA
KNPB Deklarasi Papua Zona Darurat Militer & Kemanusiaan, Desak Bukakan Akses Internasional
Deklarasi Papua sebagai zona darurat militer dan kemanusiaan oleh KNPB mengangkat isu pelanggaran prinsip hukum humaniter internasional, termasuk pembedaan dan...
25 April 2026
Jaksa Agung Desak Proses Hukum Korupsi Mega-Proyek Kementerian Pertahanan
HUKUM & ETIKA
Jaksa Agung Desak Proses Hukum Korupsi Mega-Proyek Kementerian Pertahanan
Kasus korupsi pengadaan Alutsista di Kementerian Pertahanan adalah pelanggaran hukum yang merusak martabat hukum, melanggar etika profesi di sektor sensitif, da...
25 April 2026
Gugat UU TNI di MK, Masyarakat Sipil Soroti Dwifungsi hingga Peradilan Militer
HUKUM & ETIKA
Gugat UU TNI di MK, Masyarakat Sipil Soroti Dwifungsi hingga Peradilan Militer
Pengujian UU TNI di MK oleh masyarakat sipil menguji komitmen Indonesia terhadap rule of law, dengan dwifungsi TNI dan ekspansi peradilan militer sebagai ancama...
25 April 2026
Kala Kritik Menjadi Perkara, dan Tantangan Menjaga Kebebasan Bersuara
HUKUM & ETIKA
Kala Kritik Menjadi Perkara, dan Tantangan Menjaga Kebebasan Bersuara
Maraknya penggunaan pasal pidana seperti ujaran kebencian untuk membungkam kritik mencerminkan instrumenisasi hukum sebagai alat represi, yang melanggar prinsip...
25 April 2026
Mengapa Pasal yang Dibatalkan MK Dihidupkan Kembali di KUHP?
HUKUM & ETIKA
Mengapa Pasal yang Dibatalkan MK Dihidupkan Kembali di KUHP?
Praktik menghidupkan kembali pasal yang telah dibatalkan Mahkamah Konstitusi dalam KUHP baru merupakan pelanggaran serius terhadap prinsip res judicata dan kons...
24 April 2026
Jaksa Agung Larang Jajaran Tersangkakan Kepala Desa, Kecuali Uangnya Dipakai Nikah Lagi
HUKUM & ETIKA
Jaksa Agung Larang Jajaran Tersangkakan Kepala Desa, Kecuali Uangnya Dipakai Nikah Lagi
Surat Edaran Jaksa Agung yang melarang penjeratan kepala desa sebagai tersangka kecuali untuk kasus 'nikah lagi' merupakan pelanggaran serius terhadap prinsip e...
24 April 2026
Respons Dinilai Lambat, Komnas HAM Kritik Natalius Pigai soal Tragedi Puncak Jaya
HUKUM & ETIKA
Respons Dinilai Lambat, Komnas HAM Kritik Natalius Pigai soal Tragedi Puncak Jaya
Komnas HAM mengkritik keras Menteri HAM Natalius Pigai atas tragedi kemanusiaan di Puncak Jaya, yang menyingkap kegagalan negara menjamin hak hidup dan akses ke...
24 April 2026
Komnas HAM Soroti Lambatnya Respons Natalius Pigai dalam Konflik Papua
HUKUM & ETIKA
Komnas HAM Soroti Lambatnya Respons Natalius Pigai dalam Konflik Papua
Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) secara terang-terangan mengkritik respons Menteri HAM Natalius Pigai yang dinilai lamban dalam menanggapi eskalas...
24 April 2026
Ketua KY Soroti Intervensi Terselubung terhadap Kekuasaan Kehakiman dalam Kasus-Kasus Sensitif Pertahanan
HUKUM & ETIKA
Ketua KY Soroti Intervensi Terselubung terhadap Kekuasaan Kehakiman dalam Kasus-Kasus Sensitif Pertahanan
Ketua Komisi Yudisial menyoroti praktik intervensi terselubung terhadap kekuasaan kehakiman dalam kasus-kasus sensitif terkait pertahanan, yang merupakan pelang...
24 April 2026
Kajian Lembaga HAM: Regulasi 'Penanggulangan Terorisme' Berpotensi Kriminalisasi Aktivis Perdamaian
HUKUM & ETIKA
Kajian Lembaga HAM: Regulasi 'Penanggulangan Terorisme' Berpotensi Kriminalisasi Aktivis Perdamaian
Kajian lembaga HAM mengungkap bahwa regulasi penanggulangan terorisme di Indonesia, melalui ambiguitas pasalnya, berpotensi menjadi alat kriminalisasi yang meng...
24 April 2026