Hukum & Etika – Area

"Melangkah Dengan Nurani, Menegakkan Kebenaran"

Pemerintah Kirim Surat ke Dewan HAM PBB, Akui Pelanggaran HAM Berat di Papua Masih Terjadi

Pemerintah Kirim Surat ke Dewan HAM PBB, Akui Pelanggaran HAM Berat di Papua Masih Terjadi

Pemerintah Indonesia secara resmi mengakui kepada Dewan HAM Perserikatan Bangsa-Bangsa bahwa pelanggaran HAM berat masih terjadi di Papua, sebuah langkah yang j...

Mahkamah Konstitusi Tolak Judicial Review UU Pertahanan Negara: Kekhawatiran Aktivis atas Ruang Grey Area Operasi Militer

Mahkamah Konstitusi Tolak Judicial Review UU Pertahanan Negara: Kekhawatiran Aktivis atas Ruang Grey Area Operasi Militer

Mahkamah Konstitusi menolak judicial review terhadap UU Pertahanan Negara, sebuah keputusan yang memicu kekhawatiran aktivis dan pakar hukum. Penolakan ini memb...

Koalisi Sipil Gugat UU TNI ke MK Desak Reformasi Total Peradilan Militer Usai Dua Kasus Impunitas

Koalisi Sipil Gugat UU TNI ke MK Desak Reformasi Total Peradilan Militer Usai Dua Kasus Impunitas

Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan, yang terdiri dari 19 organisasi termasuk Imparsial, KontraS, dan Amnesty, secara resmi mendesak revisi...

Pleidoi Anggota BAIS: Bawa Jasa Internasional ke Ruang Sidang sebagai Strategi Defensif Hukum yang Problematic

Pleidoi Anggota BAIS: Bawa Jasa Internasional ke Ruang Sidang sebagai Strategi Defensif Hukum yang Problematic

Pleidoi yang mengedepankan jasa internasional anggota BAIS TNI dalam kasus penyiraman air keras mengancam prinsip kesetaraan di depan hukum dan mendistorsi tuju...

TAUD Tolak Seluruh Rangkaian Peradilan Militer Kasus Penyiraman Andrie Yunus: Bukti Impunitas Institusional

TAUD Tolak Seluruh Rangkaian Peradilan Militer Kasus Penyiraman Andrie Yunus: Bukti Impunitas Institusional

TAUD menolak keseluruhan proses peradilan militer kasus penyiraman Andrie Yunus, menilai tuntutan ringan 2,5 tahun sebagai bukti impunitas struktural. Analisis...

Kasus Papua: Laporan LBH Jakarta Soroti Penyalahgunaan Pasal Makar dan Kekerasan Berlebihan Aparat

Kasus Papua: Laporan LBH Jakarta Soroti Penyalahgunaan Pasal Makar dan Kekerasan Berlebihan Aparat

Laporan LBH Jakarta mengungkap penyalahgunaan Pasal Makar sebagai alat kriminalisasi politik dan praktik kekerasan aparat yang melanggar prinsip etika perang di...

Polisi Salatiga Belum Finalisasi Kasus Penganiayaan Anak oleh Ayah dan Ibu Kandung

Polisi Salatiga Belum Finalisasi Kasus Penganiayaan Anak oleh Ayah dan Ibu Kandung

Kelambanan Polisi Salatiga dalam menangani kasus penganiayaan anak oleh orangtua kandung bukan hanya pelanggaran prosedural, melainkan pengabaian terhadap kewaj...

Direktur PT JNE Tolak Ikut PTUN, KPU Ragukan Alasan

Direktur PT JNE Tolak Ikut PTUN, KPU Ragukan Alasan

Penolakan Direktur PT JNE untuk menghadiri proses PTUN, yang diragukan alasan sahnya oleh KPU, bukan sekadar pelanggaran prosedural tetapi merupakan ancaman ter...

Pengadilan Militer dan Penanganan Pelanggaran HAM Berat oleh Personel TNI: Analisis Terhadap Kemandirian dan Keadilan Proses Hukum

Pengadilan Militer dan Penanganan Pelanggaran HAM Berat oleh Personel TNI: Analisis Terhadap Kemandirian dan Keadilan Proses Hukum

Sistem pengadilan militer Indonesia menghadapi ujian etis dan hukum mendasar dalam menangani kasus pelanggaran HAM berat oleh personel TNI, di mana logika inter...

Kasus Penyadapan terhadap Aktivis HAM oleh Intelijen: Ketika Keamanan Nasional Mengalahkan Hak Privasi dan Prinsip Due Process of Law

Kasus Penyadapan terhadap Aktivis HAM oleh Intelijen: Ketika Keamanan Nasional Mengalahkan Hak Privasi dan Prinsip Due Process of Law

Penyadapan ilegal oleh intelijen terhadap aktivis HAM merupakan pelanggaran berat terhadap prinsip due process of law dan hak konstitusional atas privasi. Dalih...

Rekam Jejak Kontroversial: Keterlibatan Perusahaan Keamanan Swasta Indonesia di Zona Konflik dan Kekosongan Regulasi

Rekam Jejak Kontroversial: Keterlibatan Perusahaan Keamanan Swasta Indonesia di Zona Konflik dan Kekosongan Regulasi

Operasi perusahaan keamanan swasta Indonesia di zona konflik tanpa regulasi domestik merupakan pelanggaran terhadap kewajiban ekstrateritorial negara dan prinsi...

Menteri Keamanan Nasional Bentuk Satuan Kerja Hukum Humaniter, Menakar Kewajiban Negara dalam Eskalasi Konflik

Menteri Keamanan Nasional Bentuk Satuan Kerja Hukum Humaniter, Menakar Kewajiban Negara dalam Eskalasi Konflik

Pembentukan Satuan Kerja Hukum Humaniter menguji komitmen riil Indonesia dalam memenuhi kewajiban hukum humaniter internasional di tengah eskalasi konflik. Kebe...