Sabtu, 25 April 2026
AREA
"Melangkah Dengan Nurani, Menegakkan Kebenaran"
HUKUM & ETIKA
57 artikel ditemukan
Tak Terima Permohonan Pihak Terkait, Ketua MK Sarankan Andrie Yunus Ajukan Ini di Uji UU Peradilan Militer
HUKUM & ETIKA
Tak Terima Permohonan Pihak Terkait, Ketua MK Sarankan Andrie Yunus Ajukan Ini di Uji UU Peradilan Militer
Penolakan Mahkamah Konstitusi terhadap permohonan Andrie Yunus sebagai Pihak Terkait dalam uji UU Peradilan Militer mengangkat kegagalan prinsipil mengenai syar...
21 April 2026
Sidang Penyiraman Air Keras Andrie Yunus, Pengadilan Militer Tunjuk 3 Hakim
HUKUM & ETIKA
Sidang Penyiraman Air Keras Andrie Yunus, Pengadilan Militer Tunjuk 3 Hakim
Penunjukan hakim homogen dari korps hukum militer dalam kasus Andrie Yunus oleh Pengadilan Militer menguji prinsip imparsialitas dan akuntabilitas peradilan. Ja...
21 April 2026
Yusril Soroti Penanganan Koneksitas Kasus Penyiraman Air Keras Aktivis KontraS
HUKUM & ETIKA
Yusril Soroti Penanganan Koneksitas Kasus Penyiraman Air Keras Aktivis KontraS
Wacana koneksitas dalam kasus penyiraman air keras aktivis Andrie Yunus menguak disharmoni struktural antara UU TNI dan UU Peradilan Militer yang melanggar prin...
21 April 2026
Komnas HAM Harus Izin ke Pengadilan Militer untuk Periksa Tersangka Kasus Air Keras
HUKUM & ETIKA
Komnas HAM Harus Izin ke Pengadilan Militer untuk Periksa Tersangka Kasus Air Keras
Kewajiban Komnas HAM mengajukan izin tertulis ke Pengadilan Militer II-08 Jakarta untuk memeriksa tersangka kasus Andrie Yunus memunculkan ketegangan mendasar a...
21 April 2026
Menteri HAM Minta Oditur dan Hakim Militer Transparan Adili Kasus Andrie Yunus
HUKUM & ETIKA
Menteri HAM Minta Oditur dan Hakim Militer Transparan Adili Kasus Andrie Yunus
Desakan transparansi dari Menteri HAM menempatkan Peradilan Militer pada ujian legitimasi hukum yang mendasar, antara membela citra institusi atau membela marta...
21 April 2026
DPR Jelaskan Alasan Kasus Andrie Yunus Tidak Bisa Diproses di Peradilan Umum
HUKUM & ETIKA
DPR Jelaskan Alasan Kasus Andrie Yunus Tidak Bisa Diproses di Peradilan Umum
Anggota Komisi I DPR Yulius Setiarto menjelaskan kasus penyiraman air keras terhadap aktivis KontraS, Andrie Yunus, oleh prajurit BAIS TNI hanya bisa diproses d...
20 April 2026
Karyawan dan Konsultan Pajak Hasnur Group Dipanggil KPK Terkait Kasus Restitusi Pajak
HUKUM & ETIKA
Karyawan dan Konsultan Pajak Hasnur Group Dipanggil KPK Terkait Kasus Restitusi Pajak
Pemanggilan konsultan pajak Hasnur Group oleh KPK menandai strategi baru dalam etika perang melawan korupsi, dengan menyasar aktor intelektual yang mendistorsi...
20 April 2026
Giliran Sekda Kota Madiun Dipanggil KPK dalam Kasus Pemerasan Maidi
HUKUM & ETIKA
Giliran Sekda Kota Madiun Dipanggil KPK dalam Kasus Pemerasan Maidi
Pemanggilan Sekda Kota Madiun oleh KPK sebagai saksi dalam kasus pemerasan mantan Wali Kota Maidi bukan sekadar perkembangan prosedural, melainkan sinyal alarm...
20 April 2026
KPK Soroti Risiko Korupsi Pinjaman Luar Negeri
HUKUM & ETIKA
KPK Soroti Risiko Korupsi Pinjaman Luar Negeri
Peringatan KPK tentang risiko korupsi dalam pinjaman luar negeri mengungkap pelanggaran prinsip akuntabilitas negara dan potensi lahirnya odious debt yang membe...
20 April 2026
Pengamat Endus Isu Pemakzulan Presiden Didesain Wapres
HUKUM & ETIKA
Pengamat Endus Isu Pemakzulan Presiden Didesain Wapres
Wacana pemakzulan Presiden yang diduga didesain untuk kepentingan politik merupakan bentuk penyalahgunaan instrument konstitusional dan mengancam stabilitas huk...
20 April 2026
Sorotan Keadilan Korban dalam Kasus Andrie Yunus di Peradilan Militer
HUKUM & ETIKA
Sorotan Keadilan Korban dalam Kasus Andrie Yunus di Peradilan Militer
Pelimpahan kasus kekerasan terhadap Andrie Yunus ke peradilan militer mencerminkan ketimpangan struktural dalam sistem hukum, dimana penempatan yurisdiksi berda...
20 April 2026
DPR Ungkap Alasan Kasus Andrie Yunus Tak Bisa Dibawa ke Peradilan Umum
HUKUM & ETIKA
DPR Ungkap Alasan Kasus Andrie Yunus Tak Bisa Dibawa ke Peradilan Umum
Kasus penyiraman air keras terhadap Andrie Yunus terperangkap dalam konflik norma antara Pasal 65 UU TNI dan Pasal 74 UU Peradilan Militer, menciptakan deadlock...
20 April 2026