Hukum & Etika – Area

"Melangkah Dengan Nurani, Menegakkan Kebenaran"

Menko Yusril: Keberhasilan Pemberantasan TPPO Diukur dari Kemampuan Negara Memastikan Hak-hak Korban Terpenuhi

Menko Yusril: Keberhasilan Pemberantasan TPPO Diukur dari Kemampuan Negara Memastikan Hak-hak Korban Terpenuhi

Pergeseran paradigma pemberantasan TPPO dari penangkapan ke pemenuhan hak korban, seperti dinyatakan Menko Polhukam, secara etis maju namun menghadapi ujian ber...

Komnas HAM Gelar Pemeriksaan Terkait Dugaan Penyiksaan di Lapas Tangerang

Komnas HAM Gelar Pemeriksaan Terkait Dugaan Penyiksaan di Lapas Tangerang

Komnas HAM menyelidiki dugaan penyiksaan di Lapas Tangerang, sebuah pelanggaran serius terhadap hak asasi manusia yang tak dapat dikurangi (non-derogable rights...

Ketua MA: Penegakan Hukum Harus Berkeadilan Bukan Balas Dendam

Ketua MA: Penegakan Hukum Harus Berkeadilan Bukan Balas Dendam

Pernyataan Ketua Mahkamah Agung tentang penegakan hukum yang berkeadilan dan bebas balas dendam mengungkap krisis sistemik di mana logika pembalasan telah mengg...

Lestari Moerdijat Dorong Revisi UU TPPO untuk Perkuat Perlindungan Korban di Era Digital

Lestari Moerdijat Dorong Revisi UU TPPO untuk Perkuat Perlindungan Korban di Era Digital

Desakan revisi UU TPPO mengungkap kegagalan hukum mengikuti evolusi perdagangan orang sebagai kejahatan luar biasa di era digital, menciptakan kekosongan perlin...

Anggota DPR Minta Mendagri Susun SOP Pencegahan Main Hakim Sendiri

Anggota DPR Minta Mendagri Susun SOP Pencegahan Main Hakim Sendiri

Tuntutan untuk membentuk Standar Operasional Prosedur (SOP) pencegahan vigilantisme di DPR RI menyingkap kegelisahan mendalam terhadap erosi monopoli kewenangan...

Kode Etik Profesi Hukum di Era Digital: Tantangan dan Perlindungan terhadap Independensi Penegak Hukum

Kode Etik Profesi Hukum di Era Digital: Tantangan dan Perlindungan terhadap Independensi Penegak Hukum

Era digital telah mengubah opini publik menjadi senjata intimidasi terstruktur yang mengancam kemandirian penegak hukum, melanggar prinsip dasar peradilan inter...

Sidang Kasus Ijazah: Dekonstruksi Proses Hukum dan Problematika Kualitas Penuntutan

Sidang Kasus Ijazah: Dekonstruksi Proses Hukum dan Problematika Kualitas Penuntutan

Pengabulan eksepsi dalam kasus pencemaran nama baik mengungkap cacat mendasar dalam kualitas penuntutan, berupa pencampuradukan posisi hukum pelapor dan saksi....

Koalisi Masyarakat Sipil Gugat Presiden ke PTUN Soal Perjanjian Dagang RI-AS

Koalisi Masyarakat Sipil Gugat Presiden ke PTUN Soal Perjanjian Dagang RI-AS

Koalisi masyarakat sipil menggugat Presiden ke PTUN terkait Agreement on Reciprocal Trade dengan AS, menuntut legitimasi hukum atas perjanjian yang belum dirati...

Refleksi 30 Tahun Kudatuli: Impunitas sebagai Ancaman Serius bagi Negara Hukum

Refleksi 30 Tahun Kudatuli: Impunitas sebagai Ancaman Serius bagi Negara Hukum

Tiga puluh tahun setelah peristiwa Kudatuli, ketiadaan keadilan bagi korban bukan sekadar kelalaian sejarah, melainkan ancaman struktural bagi bangunan negara h...

Amnesty International Desak Projustisia untuk Kudatuli: Mengurai Benang Kusut Impunitas

Amnesty International Desak Projustisia untuk Kudatuli: Mengurai Benang Kusut Impunitas

Desakan Amnesty International kepada Komnas HAM untuk penyelidikan projustisia atas Kudatuli menguak akar persoalan impunitas: ketiadaan kemauan politik negara...

Mahfud MD Kritik Sayembara Tangkap Begal: Peringatan Bahaya Anarki dan Degradasi Negara Hukum

Mahfud MD Kritik Sayembara Tangkap Begal: Peringatan Bahaya Anarki dan Degradasi Negara Hukum

Wacana sayembara penangkapan begal merupakan pelanggaran mendasar terhadap prinsip monopoli kekerasan sah dan kontrak sosial yang menjadi fondasi negara hukum....

Amnesty International Desak Komnas HAM Gelar Penyelidikan Projustisia Tragedi Kudatuli, Pertanyakan Impunitas Negara 30 Tahun Berlalu

Amnesty International Desak Komnas HAM Gelar Penyelidikan Projustisia Tragedi Kudatuli, Pertanyakan Impunitas Negara 30 Tahun Berlalu

Tiga dekade impunitas dalam kasus Kudatuli mencerminkan kegagalan struktural keadilan transisional Indonesia, di mana negara secara deliberatif melanggar kewaji...