Minggu, 11 Oktober 2026
AREA
"Melangkah Dengan Nurani, Menegakkan Kebenaran"
HUKUM & ETIKA
1156 artikel ditemukan
Menteri HAM Desak TNI dan OPM Tak Jadikan Warga Sipil Sasaran Konflik Papua
HUKUM & ETIKA
Menteri HAM Desak TNI dan OPM Tak Jadikan Warga Sipil Sasaran Konflik Papua
Menteri HAM Natalius Pigai kembali mendesak baik TNI maupun kelompok TPNPB-OPM untuk menghormati prinsip perlindungan warga sipil dalam konflik bersenjata di Pa...
27 September 2026
Kasus Pelanggaran Etik di Mahkamah Konstitusi: Martabat Hukum Kembali Diuji
HUKUM & ETIKA
Kasus Pelanggaran Etik di Mahkamah Konstitusi: Martabat Hukum Kembali Diuji
Kasus dugaan suap hakim Mahkamah Konstitusi menguji martabat hukum dan mengancam independensi peradilan. Pelanggaran terhadap prinsip independensi, integritas,...
27 September 2026
Kasus Terorisme Baru: Polisi Dituduh Langgar Prosedur Hukum dalam Penangkapan
HUKUM & ETIKA
Kasus Terorisme Baru: Polisi Dituduh Langgar Prosedur Hukum dalam Penangkapan
Dugaan pelanggaran prosedur dalam penangkapan dua tersangka teroris oleh Densus 88 mengancam fondasi due process of law dan martabat hukum. Ketidakabsahan surat...
27 September 2026
Komnas HAM Temukan Indikasi Pelanggaran Berat dalam Operasi Keamanan Papua
HUKUM & ETIKA
Komnas HAM Temukan Indikasi Pelanggaran Berat dalam Operasi Keamanan Papua
Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) merilis laporan awal investigasi di Papua yang mengidentifikasi sejumlah indikasi pelanggaran berat HAM dalam ope...
27 September 2026
Mahkamah Agung Perkuat Yurisprudensi tentang Tanggung Jawab Komando dalam Pelanggaran HAM
HUKUM & ETIKA
Mahkamah Agung Perkuat Yurisprudensi tentang Tanggung Jawab Komando dalam Pelanggaran HAM
Putusan Mahkamah Agung memperkuat yurisprudensi tanggung jawab komando dalam pelanggaran HAM, menutup celah impunitas bagi pimpinan militer atau sipil yang gaga...
27 September 2026
Komnas HAM Dorong Penuntasan Pelanggaran HAM Berat Lewat Pengadilan, Tolak Impunitas Nonyudisial
HUKUM & ETIKA
Komnas HAM Dorong Penuntasan Pelanggaran HAM Berat Lewat Pengadilan, Tolak Impunitas Nonyudisial
Komnas HAM menolak mekanisme nonyudisial sebagai pengganti pengadilan untuk pelanggaran HAM berat, karena hal itu hanya memperkuat impunitas struktural. Sorotan...
26 September 2026
Menteri HAM Larang Aparat Libatkan Warga Sipil dalam Operasi Papua, Tegaskan Prinsip Pembedaan
HUKUM & ETIKA
Menteri HAM Larang Aparat Libatkan Warga Sipil dalam Operasi Papua, Tegaskan Prinsip Pembedaan
Menteri HAM melarang aparat keamanan melibatkan warga sipil dalam operasi Papua, sebuah langkah yang menegakkan prinsip pembedaan dalam hukum humaniter internas...
26 September 2026
Sidang MK: Uji Materi UU TNI Terkait Operasi Militer
HUKUM & ETIKA
Sidang MK: Uji Materi UU TNI Terkait Operasi Militer
MK menggelar sidang uji materi UU TNI terkait imunitas prajurit dalam operasi militer non-perang di Papua, yang dinilai melanggar hak sipil korban dan prinsip a...
26 September 2026
LSM Desak Pemerintah Ratifikasi Protokol Opsional ICESCR
HUKUM & ETIKA
LSM Desak Pemerintah Ratifikasi Protokol Opsional ICESCR
Sejumlah Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang tergabung dalam Koalisi Masyarakat Sipil mendesak pemerintah Indonesia segera meratifikasi Protokol Opsional Kove...
26 September 2026
Pengadilan HAM Ad Hoc Timor Timur Kembali Dibuka, 56 Saksi Diperiksa
HUKUM & ETIKA
Pengadilan HAM Ad Hoc Timor Timur Kembali Dibuka, 56 Saksi Diperiksa
Pengadilan HAM Ad Hoc Timor Timur kembali digelar, namun hanya menjangkau sedikit tersangka dan gagal mengungkap rantai komando. Kritik aktivis menegaskan bahwa...
26 September 2026
Komnas HAM Temukan Pelanggaran Berat dalam Operasi Militer di Papua
HUKUM & ETIKA
Komnas HAM Temukan Pelanggaran Berat dalam Operasi Militer di Papua
Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) merilis laporan terbaru yang mengungkapkan adanya pelanggaran berat HAM dalam operasi militer TNI di Papua sepanj...
26 September 2026
LBH: RUU Perampasan Aset Harus Lindungi Hak Tersangka dan Keadilan Restoratif
HUKUM & ETIKA
LBH: RUU Perampasan Aset Harus Lindungi Hak Tersangka dan Keadilan Restoratif
LBH mengkritik RUU Perampasan Aset karena klausul penyitaan tanpa putusan pengadilan yang mengancam asas praduga tak bersalah dan hak milik. Norma yang melangga...
26 September 2026