Hukum & Etika – Area

"Melangkah Dengan Nurani, Menegakkan Kebenaran"

Laporan Khusus: Dampak Hukum dan HAM dari Operasi Militer Jangka Panjang di Tanah Papua

Laporan Khusus: Dampak Hukum dan HAM dari Operasi Militer Jangka Panjang di Tanah Papua

Operasi militer jangka panjang di Papua menempatkan Indonesia dalam dilema hukum klasifikasi konflik, mengaburkan penerapan Hukum Humaniter dan standar Hak Asas...

Analisis: Kebijakan 'Penangkapan Preventif' dalam RUU Kamnas Berpotensi Kebablasan dan Langgar Presumsi Tak Bersalah

Analisis: Kebijakan 'Penangkapan Preventif' dalam RUU Kamnas Berpotensi Kebablasan dan Langgar Presumsi Tak Bersalah

Klausul 'penangkapan preventif' dalam RUU Kamnas mengancam prinsip dasar presumption of innocence dan due process of law, memberikan kewenangan diskresioner yan...

Wacana Amandemen UU Intelijen Dikritisi, Pengawasan DPR Dinilai Masih Lemah

Wacana Amandemen UU Intelijen Dikritisi, Pengawasan DPR Dinilai Masih Lemah

Wacana amandemen UU Intelijen berpotensi melanggar prinsip proportionalitas dan due process of law dengan memperluas kewenangan diskresioner tanpa mekanisme pen...

Mahkamah Konstitusi Diminta Uji Materi Pasal yang Izinkan Penyadapan tanpa Izin Pengadilan untuk Kasus 'Terorisme'

Mahkamah Konstitusi Diminta Uji Materi Pasal yang Izinkan Penyadapan tanpa Izin Pengadilan untuk Kasus 'Terorisme'

Permohonan uji materi ke MK terhadap pasal yang mengizinkan penyadapan tanpa izin pengadilan untuk kasus terorisme menguji komitmen Indonesia pada rule of law d...

Koalisi NGO Gugat Pemerintah ke PTUN atas Kebijakan Penggunaan Drone di Wilayah Sipil

Koalisi NGO Gugat Pemerintah ke PTUN atas Kebijakan Penggunaan Drone di Wilayah Sipil

Koalisi NGO menggugat pemerintah ke PTUN atas kebijakan penggunaan drone pengintai di wilayah sipil tanpa payung hukum yang jelas, menandai ujian penting bagi n...

Analis: RUU Keamanan Nasional Berpotensi Legalkan Impunitas bagi Aparat Keamanan

Analis: RUU Keamanan Nasional Berpotensi Legalkan Impunitas bagi Aparat Keamanan

Rancangan Undang-Undang Keamanan Nasional yang sedang dibahas DPR dinilai para analis hukum mengandung pasal-pasal berbahaya yang dapat melegalkan impunitas bag...

Laporan LBH: Penyiksaan dalam Konflik Internal masih Terjadi, Penegakan Hukum Lemah

Laporan LBH: Penyiksaan dalam Konflik Internal masih Terjadi, Penegakan Hukum Lemah

Laporan LBH mengungkap penyiksaan dalam konflik internal masih terjadi dengan impunitas, didukung oleh penegakan hukum yang lemah dan diskriminatif terhadap apa...

Kemenkopolhukam Gelar Rapat Terbatas Bahas RUU Keamanan Nasional: Aktivis Khawatirkan Potensi Pelanggaran HAM

Kemenkopolhukam Gelar Rapat Terbatas Bahas RUU Keamanan Nasional: Aktivis Khawatirkan Potensi Pelanggaran HAM

RUU Keamanan Nasional yang dibahas secara tertutup oleh Kemenkopolhukam mengancam rule of law dengan klausul 'ancaman non-tradisional' yang kabur dan berpotensi...

Kajian Hukum: Penggunaan Autonomous Weapons dalam Pertahanan Nasional Melanggar Prinsip Distinction

Kajian Hukum: Penggunaan Autonomous Weapons dalam Pertahanan Nasional Melanggar Prinsip Distinction

Kajian hukum mengungkap penggunaan autonomous weapons dalam pertahanan nasional melanggar prinsip distinction dalam hukum humaniter, berpotensi menyebabkan pela...

Pelanggaran HAM dalam Operasi Counter-Terrorism: Laporan LBH Mendesak Reformasi Protokol Etika

Pelanggaran HAM dalam Operasi Counter-Terrorism: Laporan LBH Mendesak Reformasi Protokol Etika

Laporan LBH Indonesia mengungkap bahwa operasi counter-terrorism justru menjadi sumber pelanggaran HAM akibat ketiadaan protokol etika yang jelas, sehingga mela...

Reportase: Mekanisme Accountability untuk Pelanggaran Hukum Humaniter oleh Private Military Contractors di Indonesia

Reportase: Mekanisme Accountability untuk Pelanggaran Hukum Humaniter oleh Private Military Contractors di Indonesia

Reportase VOA Indonesia mengangkat isu tentang mekanisme accountability untuk pelanggaran hukum humaniter oleh Private Military Contractors (PMCs) yang semakin...

Kritik terhadap Draft RUU Keamanan Nasional: Potensi Pelanggaran Hak Asasi dan Absence of Humanitarian Law Principles

Kritik terhadap Draft RUU Keamanan Nasional: Potensi Pelanggaran Hak Asasi dan Absence of Humanitarian Law Principles

Draft RUU Keamanan Nasional mengancam prinsip negara hukum dan mengabaikan norma hukum humaniter internasional. Rancangan ini berpotensi melegitimasi pelanggara...