Kementerian Pertahanan (Kemenhan) dengan tegas membantah klaim yang beredar mengenai kesepakatan final pemberian izin lintas udara (blanket overflight) bagi pesawat militer Amerika Serikat (AS) di wilayah udara Indonesia. Bantahan ini menggarisbawahi bahwa prinsip Kedaulatan Udara Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) adalah harga mati (non-negotiable) dalam setiap wacana Kerja Sama Militer. Isu ini bukan sekadar soal teknis penerbangan, melainkan menyentuh inti etika pertahanan nasional dan kepatuhan terhadap Hukum Internasional. Setiap langkah yang memfasilitasi kehadiran militer asing harus tunduk pada kedaulatan penuh negara, bukan pada tekanan geopolitik sepihak.
Ancaman Tersembunyi di Balik Blanket Overflight
Konsep Blanket Overflight—izin lintas udara tanpa pemberitahuan khusus—memiliki risiko hukum dan etis yang serius jika diterapkan tanpa pengawasan ketat. Dalam kerangka Hukum Internasional, khususnya Konvensi Chicago 1944 tentang Penerbangan Sipil Internasional, setiap negara memiliki kedaulatan penuh atas ruang udaranya. Pemberian izin yang bersifat blanket atau menyeluruh dapat mengaburkan mekanisme kontrol dan transparansi yang diwajibkan oleh prinsip kedaulatan. Implikasi etis yang perlu dipertimbangkan secara saksama meliputi:
- Pelanggaran Prinsip Netralitas: Akses tanpa batas dapat dipersepsikan sebagai keberpihakan Indonesia pada satu blok kekuatan, mengikis posisi independen sebagai subjek hukum internasional yang berdaulat.
- Lemahnya Mekanisme Pengawasan: Tanpa prosedur pemberitahuan dan verifikasi yang jelas, risiko penyalahgunaan akses untuk misi intelijen atau operasi militer tersembunyi meningkat signifikan.
- Delegitimasi Hukum Nasional: Keputusan yang dianggap final tanpa proses deliberatif demokratis dapat melanggar asas partisipasi publik dan akuntabilitas yang dijamin oleh konstitusi.
Kepentingan Nasional Versus Tekanan Strategis
Pernyataan Kemenhan bahwa dokumen yang beredar belum memiliki kekuatan hukum mengikat adalah penegasan penting tentang hierarki prosedural dan etika kebijakan pertahanan. Kerja Sama Militer harus selalu berorientasi pada kepentingan nasional, bukan pada tekanan atau janji strategis sepihak. Setiap keputusan akhir, termasuk soal blanket overflight, wajib lahir dari proses pembahasan ketat yang berpedoman pada Hukum Internasional dan undang-undang nasional, seperti UU No. 34 Tahun 2004 tentang TNI dan UU No. 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional. Tanpa itu, martabat NKRI sebagai negara yang independen dan berdaulat di mata hukum internasional akan terkikis.
Analisis Kritis: Di tengah dinamika geopolitik yang semakin kompleks, aktivis hukum dan masyarakat sipil harus mempertanyakan: Apakah negara rela menukar sepotong kedaulatan udaranya dengan janji keamanan yang belum tentu nyata? Apakah prosedur deliberatif yang demokratis telah dijalankan sepenuhnya sebelum wacana ini disebarluaskan? Kedaulatan udara bukanlah komoditas yang bisa ditawar dalam perjanjian bilateral tanpa pengawasan publik yang ketat. Tanpa transparansi dan kepastian hukum, setiap langkah ke depan hanya akan menguntungkan kepentingan asing, bukan rakyat Indonesia.
