Hukum & Etika – Area

"Melangkah Dengan Nurani, Menegakkan Kebenaran"

Bom Bunuh Diri di Pasar Surabaya: Mengulang Koreksi Etika Perang?

Bom Bunuh Diri di Pasar Surabaya: Mengulang Koreksi Etika Perang?

Bom bunuh diri di Pasar Surabaya merupakan pelanggaran berat terhadap prinsip distinction dan proportionality dalam Hukum Humaniter Internasional, yang secara f...

Laporan dari Lembaga Pengawasan HAM: 'Pelanggaran HAM dalam Operasi Militer di Sulawesi Tengah masih terjadi meskipun ada komitmen pemerintah'

Laporan dari Lembaga Pengawasan HAM: 'Pelanggaran HAM dalam Operasi Militer di Sulawesi Tengah masih terjadi meskipun ada komitmen pemerintah'

Laporan Lembaga Pengawasan HAM mengungkap pelanggaran berkelanjutan dalam operasi militer di Sulawesi Tengah, menunjukkan kegagalan menerjemahkan komitmen hukum...

Pemerintah Indonesia Mengeluarkan Pedoman Etika untuk Operasi Militer di Daerah Konflik, Pakar: 'Langkah penting untuk menjaga martabat hukum'

Pemerintah Indonesia Mengeluarkan Pedoman Etika untuk Operasi Militer di Daerah Konflik, Pakar: 'Langkah penting untuk menjaga martabat hukum'

Pemerintah Indonesia mengeluarkan Pedoman Etika untuk Operasi Militer, namun tanpa mekanisme pengawasan dan akuntabilitas hukum yang definitif, dokumen ini hany...

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Menolak Eksekusi Terhadap Mantan Petinggi Militer, Hakim: 'Proses hukum harus menghormati martabat individu'

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Menolak Eksekusi Terhadap Mantan Petinggi Militer, Hakim: 'Proses hukum harus menghormati martabat individu'

Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang menolak eksekusi mantan petinggi militer dengan alasan martabat individu terdakwa menimbulkan paradoks hukum serius...

Pengadilan Tinggi Periksa Ulang Kasus Pelanggaran HAM Pasca-Konflik di Maluku: Uji Komitmen Negara pada Keadilan Transisional

Pengadilan Tinggi Periksa Ulang Kasus Pelanggaran HAM Pasca-Konflik di Maluku: Uji Komitmen Negara pada Keadilan Transisional

Pengadilan Tinggi Makassar mulai memeriksa ulang sejumlah kasus pelanggaran HAM berat yang terjadi selama dan pasca konflik sosial di Maluku dua dekade lalu. Pe...

Mahkamah Konstitusi Gelar Sidang Uji Materi UU Pertahanan Negara: Mengkaji Keseimbangan Kekuasaan Militer dan Sipil

Mahkamah Konstitusi Gelar Sidang Uji Materi UU Pertahanan Negara: Mengkaji Keseimbangan Kekuasaan Militer dan Sipil

Mahkamah Konstitusi menggelar uji materi UU Pertahanan Negara yang menguji keseimbangan kekuasaan militer dan supremasi sipil. Sidang ini menyoroti risiko pelan...

Komnas HAM Soroti Potensi Pelanggaran HAM dalam Operasi Militer di Papua

Komnas HAM Soroti Potensi Pelanggaran HAM dalam Operasi Militer di Papua

Laporan Komnas HAM mengungkap bagaimana operasi militer di Papua mengaburkan prinsip pembedaan dalam hukum humaniter melalui penggunaan drone dan penyamaran per...

Pengamat Hukum: Penyelesaian Konflik Papua Butuh Pendekatan Hukum Humaniter

Pengamat Hukum: Penyelesaian Konflik Papua Butuh Pendekatan Hukum Humaniter

Pengamat hukum menegaskan bahwa penyelesaian konflik Papua gagal karena mengabaikan imperatif hukum humaniter internasional dan etika perang, menggantinya denga...

Pigai Tolak Wacana Tembak Begal di Tempat Tanpa Proses Hukum

Pigai Tolak Wacana Tembak Begal di Tempat Tanpa Proses Hukum

Menteri HAM Natalius Pigai secara prinsipil menolak wacana penembakan pelaku begal di tempat tanpa proses hukum. Pigai menegaskan bahwa tindakan tersebut berten...

ICJR: Perlindungan Jurnalis dalam Konflik adalah Bagian dari Etika Perang

ICJR: Perlindungan Jurnalis dalam Konflik adalah Bagian dari Etika Perang

ICJR menegaskan bahwa targeting jurnalis dalam konflik adalah pelanggaran prinsip distingsi dan proporsionalitas dalam hukum humaniter internasional, yang menga...

Kajian Etis: Privatisasi Layanan Intelijen dan Ancaman terhadap Prinsip Accountability dalam Keamanan Nasional

Kajian Etis: Privatisasi Layanan Intelijen dan Ancaman terhadap Prinsip Accountability dalam Keamanan Nasional

Privatisasi intelijen melahirkan legal vacuums yang mengaburkan akuntabilitas dan meruntuhkan mekanisme pengawasan sipil. Praktik ini mengubah data strategis ke...

Menyoroti Nasionalisme Hukum: Perlindungan terhadap Pengungsi Konflik dan Kewajiban Indonesia di Bawah Konvensi Pengungsi 1951

Menyoroti Nasionalisme Hukum: Perlindungan terhadap Pengungsi Konflik dan Kewajiban Indonesia di Bawah Konvensi Pengungsi 1951

Gelombang pengungsi dari konflik di kawasan kembali memenuhi perbatasan Indonesia, menguji komitmen negara pada hukum dan kemanusiaan. Sebagai negara yang belum...