Senin, 12 Oktober 2026
AREA
"Melangkah Dengan Nurani, Menegakkan Kebenaran"
HUKUM & ETIKA
1161 artikel ditemukan
Mahkamah Konstitusi Terima Uji Materi UU TNI Terkait Ragam Operasi Militer
HUKUM & ETIKA
Mahkamah Konstitusi Terima Uji Materi UU TNI Terkait Ragam Operasi Militer
Mahkamah Konstitusi secara resmi menerima uji materi Pasal 7 UU TNI yang mengatur ragam operasi militer, karena dianggap terlalu luas dan rentan disalahgunakan....
24 September 2026
Dewan Pers Minta Jurnalis Konflik Dilindungi Hukum Humaniter
HUKUM & ETIKA
Dewan Pers Minta Jurnalis Konflik Dilindungi Hukum Humaniter
Dewan Pers mengeluarkan imbauan resmi kepada semua pihak yang terlibat dalam konflik bersenjata untuk melindungi jurnalis dan pekerja media. Imbauan ini muncul...
24 September 2026
LSM Hukum Desak Moratorium Penggunaan Ranjau Darat di Aceh
HUKUM & ETIKA
LSM Hukum Desak Moratorium Penggunaan Ranjau Darat di Aceh
Desakan moratorium penggunaan ranjau darat di Aceh menjadi teguran atas pelanggaran Konvensi Ottawa dan hukum humaniter internasional. Keberadaan ranjau aktif m...
24 September 2026
Komnas HAM RI Desak Pengusutan Tuntas Pelanggaran Berat di Papua
HUKUM & ETIKA
Komnas HAM RI Desak Pengusutan Tuntas Pelanggaran Berat di Papua
Komnas HAM mendesak pengusutan tuntas dugaan pelanggaran berat HAM di Papua yang mengindikasikan pola operasi keamanan mengabaikan prinsip proporsionalitas dan...
24 September 2026
DPR Desak Ratifikasi Protokol Opsional Kovensi Anti Penyiksaan untuk Perkuat Martabat Hukum
HUKUM & ETIKA
DPR Desak Ratifikasi Protokol Opsional Kovensi Anti Penyiksaan untuk Perkuat Martabat Hukum
Desakan Komisi III DPR RI untuk meratifikasi Protokol Opsional Konvensi PBB Anti Penyiksaan (OPCAT) merupakan respons kritis atas praktik penyiksaan sistematis...
24 September 2026
Pengadilan HAM Ad Hoc untuk Pelanggaran di Papua: Analisis Yuridis dan Kendala Politik
HUKUM & ETIKA
Pengadilan HAM Ad Hoc untuk Pelanggaran di Papua: Analisis Yuridis dan Kendala Politik
Artikel ini mengupas benturan antara mandat yuridis UU No. 26/2000 tentang Pengadilan HAM dan realitas politik yang menghambat pembentukan Pengadilan HAM Ad Hoc...
23 September 2026
Menteri HAM Desak TNI dan OPM Tak Sasar Warga Sipil, Kecaman Berulang Dinilai Tak Menyelesaikan Masalah
HUKUM & ETIKA
Menteri HAM Desak TNI dan OPM Tak Sasar Warga Sipil, Kecaman Berulang Dinilai Tak Menyelesaikan Masalah
Menteri HAM Natalius Pigai menyoroti kegagalan pendekatan kecaman berulang dalam konflik Papua, yang justru menegaskan kebutuhan akan penerapan hukum humaniter...
23 September 2026
ICJR: Proses Hukum Terhadap Anggota TNI Terlibat Penembakan Warga Sipil Tak Boleh Diinternal
HUKUM & ETIKA
ICJR: Proses Hukum Terhadap Anggota TNI Terlibat Penembakan Warga Sipil Tak Boleh Diinternal
Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) mengkritik keras rencana penanganan kasus penembakan terhadap dua warga sipil di Mimika melalui peradilan militer....
23 September 2026
LSM Hukum Desak Revisi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Terkait Peperangan dan Terorisme
HUKUM & ETIKA
LSM Hukum Desak Revisi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Terkait Peperangan dan Terorisme
Desakan LSM untuk merevisi KUHP khusus bab keamanan negara menyoroti kegagalan hukum pidana nasional dalam mengadopsi norma hukum humaniter internasional, terut...
23 September 2026
Komnas HAM Desak Investigasi Pelanggaran Berat di Papua: Martabat Hukum Dipertaruhkan
HUKUM & ETIKA
Komnas HAM Desak Investigasi Pelanggaran Berat di Papua: Martabat Hukum Dipertaruhkan
Komnas HAM mendesak pemerintah membentuk tim investigasi independen atas dugaan pelanggaran HAM berat di Papua, menyoroti pola kekerasan sistematis seperti pene...
23 September 2026
TPNPB Klaim 10 Warga Sipil Ditembak di Yahukimo, Enam Orang Disebut Terluka
HUKUM & ETIKA
TPNPB Klaim 10 Warga Sipil Ditembak di Yahukimo, Enam Orang Disebut Terluka
Klaim TPNPB tentang penembakan 10 warga sipil di Yahukimo menegaskan kegagalan negara dalam menyediakan transparansi dan akuntabilitas di zona konflik. Tanpa pe...
22 September 2026
Jalan Terjal Bagi Korban Pelanggaran HAM Berat di Tengah Kebuntuan RUU Perampasan Aset
HUKUM & ETIKA
Jalan Terjal Bagi Korban Pelanggaran HAM Berat di Tengah Kebuntuan RUU Perampasan Aset
Kebuntuan RUU Perampasan Aset menjadi ironi di tengah komitmen pemerintah terhadap HAM, karena korban pelanggaran HAM berat terus kehilangan hak pemulihan. Norm...
22 September 2026