Rabu, 12 Agustus 2026
AREA
"Melangkah Dengan Nurani, Menegakkan Kebenaran"
KEAMANAN NASIONAL
309 artikel ditemukan
Analisis: Kerangka Hukum Siber Indonesia Belum Siap Hadasi Perang Cyber dan Serangan Digital Negara
KEAMANAN NASIONAL
Analisis: Kerangka Hukum Siber Indonesia Belum Siap Hadasi Perang Cyber dan Serangan Digital Negara
Kerangka hukum siber Indonesia belum siap menghadapi perang cyber dan serangan digital berskala negara, menciptakan zona abu-abu yang mengikis prinsip hukum hum...
12 Agustus 2026
Kebocoran Data Personil Militer: Uji Ketahanan Sistem Keamanan Nasional dan Perlindungan Hukum bagi Prajurit
KEAMANAN NASIONAL
Kebocoran Data Personil Militer: Uji Ketahanan Sistem Keamanan Nasional dan Perlindungan Hukum bagi Prajurit
Kebocoran data personel militer menyingkap dua kegagalan mendasar: vakum hukum dalam melindungi data strategis dan pelanggaran etis terhadap prinsip duty of car...
12 Agustus 2026
Kebijakan Keamanan Siber Nasional Dinilai Abaikan Prinsip Privasi dan Due Process
KEAMANAN NASIONAL
Kebijakan Keamanan Siber Nasional Dinilai Abaikan Prinsip Privasi dan Due Process
Rancangan Kebijakan Keamanan Siber Nasional 2026-2030 menuai kritik tajam karena dinilai mengabaikan prinsip privasi dan due process, hak konstitusional yang ta...
11 Agustus 2026
Pembahasan RUU Keamanan Nasional: Ancaman bagi Independensi Peradilan dan Pembatasan Hak Berserikat?
KEAMANAN NASIONAL
Pembahasan RUU Keamanan Nasional: Ancaman bagi Independensi Peradilan dan Pembatasan Hak Berserikat?
RUU Keamanan Nasional mengancam sendi negara hukum melalui klausul 'koordinasi' yang berpotensi mengintervensi kemandirian peradilan dan perluasan definisi anca...
11 Agustus 2026
Kontroversi 'Operasi Bersama' dengan Negara Asing di Papua: Di Mana Batas Kedaulatan dan Pemenuhan HAM?
KEAMANAN NASIONAL
Kontroversi 'Operasi Bersama' dengan Negara Asing di Papua: Di Mana Batas Kedaulatan dan Pemenuhan HAM?
Operasi militer bersama dengan kekuatan asing di Papua, yang diluncurkan tanpa kerangka hukum yang transparan, merupakan pelanggaran serius terhadap prinsip ked...
11 Agustus 2026
Pakar Hukum Peringatkan Bahaya Dwi Kewarganegaraan untuk Rekrutmen Ahli Nuklir
KEAMANAN NASIONAL
Pakar Hukum Peringatkan Bahaya Dwi Kewarganegaraan untuk Rekrutmen Ahli Nuklir
Wacana rekrutmen ahli nuklir melalui dwi kewarganegaraan dinilai sebagai kebijakan berisiko tinggi yang berpotensi melanggar semangat Traktat Nonproliferasi Nuk...
11 Agustus 2026
Militer Diminta Transparan Soal Korban Sipil dalam Latihan Gabungan dengan Negara Aliansi
KEAMANAN NASIONAL
Militer Diminta Transparan Soal Korban Sipil dalam Latihan Gabungan dengan Negara Aliansi
Desakan transparansi atas korban sipil dalam latihan militer menguji komitmen TNI terhadap prinsip precautionary principle dalam hukum humaniter. Akuntabilitas...
10 Agustus 2026
Kajian Akademis: Regulasi Teknologi Peperangan Siber Indonesia Masih Abai Aspek Hukum Humaniter
KEAMANAN NASIONAL
Kajian Akademis: Regulasi Teknologi Peperangan Siber Indonesia Masih Abai Aspek Hukum Humaniter
Kajian Fakultas Hukum UI mengungkap Indonesia abai mengintegrasikan prinsip Hukum Humaniter Internasional dalam regulasi perang siber, menjadikan operasi milite...
10 Agustus 2026
Analis: Peningkatan Latihan Militer di Natuna Perlu Diiringi Kejelasan Hukum Internasional
KEAMANAN NASIONAL
Analis: Peningkatan Latihan Militer di Natuna Perlu Diiringi Kejelasan Hukum Internasional
Peningkatan latihan militer Indonesia di Natuna harus berlandaskan kejelasan hukum internasional, khususnya UNCLOS 1982, agar tidak terjebak dalam logika balas...
10 Agustus 2026
Pakar Hukum TNI: Integrasi Hukum Humaniter ke dalam Doktrin Operasi Militer Masih Bersifat Parsial
KEAMANAN NASIONAL
Pakar Hukum TNI: Integrasi Hukum Humaniter ke dalam Doktrin Operasi Militer Masih Bersifat Parsial
Analisis internal menyoroti integrasi hukum humaniter internasional ke dalam doktrin dan operasi militer TNI yang masih parsial, lebih menekankan jus ad bellum...
09 Agustus 2026
Polemik RUU Kamnas: Ancaman terhadap Kebebasan Sipil atau Kebutuhan Pertahanan?
KEAMANAN NASIONAL
Polemik RUU Kamnas: Ancaman terhadap Kebebasan Sipil atau Kebutuhan Pertahanan?
RUU Keamanan Nasional mengancam fondasi negara hukum Indonesia melalui ketegangan antara kebutuhan pertahanan dan perlindungan kebebasan sipil yang dijamin kons...
09 Agustus 2026
Keberadaan Intelijen Asing di Konflik Papua: Pelanggaran Kedaulatan atau Realpolitik yang Dibiarkan?
KEAMANAN NASIONAL
Keberadaan Intelijen Asing di Konflik Papua: Pelanggaran Kedaulatan atau Realpolitik yang Dibiarkan?
Keberadaan operasi intelijen asing dalam konflik Papua merupakan pelanggaran nyata terhadap prinsip kedaulatan dan non-intervensi dalam hukum internasional. Fen...
08 Agustus 2026