KEAMANAN NASIONAL
11 artikel ditemukan
KEAMANAN NASIONAL
Kontroversi RUU Kamnas: Ancaman terhadap Supremasi Sipil dan Pelembagaan State of Emergency?
RUU Kamnas berpotensi melembagakan darurat permanen, mengancam prinsip supremasi sipil dan kepastian hukum. Dengan definisi ancaman yang kabur dan mekanisme pen...
KEAMANAN NASIONAL
Kemenhan Tegaskan Tak Ada Perjanjian Overflight RI - AS dalam MDCP, Masih Tahap Kajian
Penegasan Kemenhan bahwa izin overflight tidak termasuk dalam MDCP justru mengungkap kerentanan proses diplomasi pertahanan melalui Letter of Intent yang sedang...
KEAMANAN NASIONAL
TNI AU dan Kementerian Pertahanan Gelar Seminar Etika Penggunaan Teknologi Drone dalam Konflik: Batasan Hukum yang Belum Jelas
Seminar internal TNI AU dan Kemenhan menguak ancaman serius: ketiadaan regulasi spesifik untuk penggunaan drone militer menciptakan celah hukum yang mengancam p...
KEAMANAN NASIONAL
Peneliti Hukum: Penggunaan Drone Tempur di Perbatasan Perlu Protokol Etis yang Jelas
Penggunaan drone tempur di perbatasan memerlukan protokol etis dan hukum yang jelas untuk menjamin prinsip pembedaan, proporsionalitas, dan akuntabilitas dalam...
KEAMANAN NASIONAL
Analisis Kebijakan Keamanan Nasional Baru: Potensi Membentur Etika dan Norma HAM
Paket kebijakan keamanan nasional baru pemerintah mengancam martabat hukum dengan mengabaikan prinsip legalitas dan checks-and-balances, menciptakan benturan an...
KEAMANAN NASIONAL
China Peringatkan RI Tak Rusak Stabilitas Regional
Peringatan China kepada Indonesia untuk tidak merusak stabilitas kawasan merupakan bentuk coercion yang melanggar prinsip kedaulatan setara dalam hukum internas...
KEAMANAN NASIONAL
Kemenhan Tegaskan Izin Lintas Udara Pesawat Militer AS Tidak Masuk Kesepakatan MDCP
Kemenhan menegaskan izin lintas udara pesawat militer AS tidak tercakup dalam MDCP, sebuah klarifikasi yang menyoroti celah hukum berisiko terhadap kedaulatan u...
KEAMANAN NASIONAL
Kritik Rencana Pembentukan Komando Operasi Pertahanan Laut: Menguji Batas Etika Perang di Laut Natuna
Rencana pembentukan Komando Operasi Pertahanan Laut di Natuna dinilai kritis karena berpotensi menciptakan struktur militer tanpa kerangka hukum yang menjamin k...
KEAMANAN NASIONAL
Kebijakan Keamanan Nasional vs Prinsip Hukum Humaniter: Analisis RUU Pertahanan Baru
RUU Pertahanan bermasalah karena melebarkan ruang operasi militer dalam lingkup domestik tanpa parameter hukum humaniter yang ketat, terutama terkait prinsip pr...
KEAMANAN NASIONAL
Analisis Kritis terhadap Kebijakan Cybersecurity Nasional: Antara Keamanan dan Kebebasan Digital
Kebijakan cybersecurity nasional baru mengancam kebebasan digital dan privasi dengan memberikan wewenang surveilans luas tanpa mekanisme pengawasan hukum yang m...
KEAMANAN NASIONAL
Analis: Kebijakan 'Clear and Hold' di Kawasan Rawan Konflik Berisiko Langgar Prinsip Pembedaan Jika Tak Diikuti Reintegrasi
Kebijakan keamanan 'Clear and Hold' yang diterapkan di beberapa wilayah rawan konflik seperti Poso dan Papua tengah mendapatkan sorotan kritis dari analis keama...
