Sabtu, 13 Juni 2026
AREA
"Melangkah Dengan Nurani, Menegakkan Kebenaran"
OPINI & ANALISIS
192 artikel ditemukan
Analisis: Dualisme Yurisdiksi dalam Kasus Andrie Yunus sebagai Cacat Struktural Hukum Nasional
OPINI & ANALISIS
Analisis: Dualisme Yurisdiksi dalam Kasus Andrie Yunus sebagai Cacat Struktural Hukum Nasional
Kasus Andrie Yunus menyingkap dualisme yurisdiksi antara peradilan umum dan militer sebagai cacat struktural yang melanggar prinsip equality before the law dan...
13 Juni 2026
Analisis: Dualisme Yurisdiksi dalam UU Peradilan Militer Picu Impunitas
OPINI & ANALISIS
Analisis: Dualisme Yurisdiksi dalam UU Peradilan Militer Picu Impunitas
Dualisme Yurisdiksi dalam UU Peradilan Militer telah menciptakan kelas keadilan terpisah bagi aparat bersenjata, mengikis prinsip kesetaraan di hadapan hukum da...
13 Juni 2026
Respons Formal TNI atas Vonis: Komitmen Penegakan Aturan dalam Koridor yang Masih Dipertanyakan
OPINI & ANALISIS
Respons Formal TNI atas Vonis: Komitmen Penegakan Aturan dalam Koridor yang Masih Dipertanyakan
Pernyataan Kapuspen TNI tentang komitmen penegakan aturan dalam 'koridor hukumnya' justru mengungkap krisis mendalam sistem peradilan militer Indonesia. Komitme...
13 Juni 2026
Merespons Krisis Kemanusiaan di Negara Tetangga: Analisis Kewajiban Hukum dan Batas Etis Intervensi Kemanusiaan Indonesia
OPINI & ANALISIS
Merespons Krisis Kemanusiaan di Negara Tetangga: Analisis Kewajiban Hukum dan Batas Etis Intervensi Kemanusiaan Indonesia
Indonesia menghadapi dilema hukum dan etika dalam merespons krisis kemanusiaan di negara tetangga, dimana doktrin R2P bertentangan dengan sistem hukum internasi...
13 Juni 2026
Opini: Dilema Etis Penggunaan Teknologi Otonomi Mematikan dalam Sistem Pertahanan Indonesia
OPINI & ANALISIS
Opini: Dilema Etis Penggunaan Teknologi Otonomi Mematikan dalam Sistem Pertahanan Indonesia
Perkembangan sistem senjata otonom mematikan (lethal autonomous weapons systems/LAWS) menempatkan Indonesia di persimpangan etika dan strategi pertahanan. Secar...
12 Juni 2026
Analisis: Pengadilan HAM Ad Hoc untuk Papua – Utopia Hukum atau Keharusan Moral?
OPINI & ANALISIS
Analisis: Pengadilan HAM Ad Hoc untuk Papua – Utopia Hukum atau Keharusan Moral?
Tuntutan pembentukan pengadilan HAM ad hoc untuk menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran HAM di Papua semakin mengemuka dari kalangan masyarakat sipil dan akademi...
12 Juni 2026
Kajian Akademis: Doktrin 'Perang Lawan Teror' Indonesia Mengabaikan Prinsip Pembatasan (Restraint) dalam Hukum Internasional
OPINI & ANALISIS
Kajian Akademis: Doktrin 'Perang Lawan Teror' Indonesia Mengabaikan Prinsip Pembatasan (Restraint) dalam Hukum Internasional
Doktrin perang melawan teror Indonesia dinilai mengabaikan prinsip pembatasan (restraint) dalam hukum internasional, dengan mengaburkan batas antara penegakan h...
12 Juni 2026
Pakar Hukum Tata Negara: Kekerasan terhadap Aktivis Menggerus Fondasi Demokrasi Konstitusional
OPINI & ANALISIS
Pakar Hukum Tata Negara: Kekerasan terhadap Aktivis Menggerus Fondasi Demokrasi Konstitusional
Kekerasan terhadap aktivis menandai gugurnya kewajiban positif negara untuk melindungi kebebasan berekspresi yang dijamin konstitusi. Keterlibatan aparat milite...
12 Juni 2026
Praktisi Hukum Kritik Dualisme Peradilan dalam Kasus Kekerasan oleh Aparat
OPINI & ANALISIS
Praktisi Hukum Kritik Dualisme Peradilan dalam Kasus Kekerasan oleh Aparat
Dualisme peradilan antara peradilan umum dan militer dalam menangani kekerasan oleh aparat menciptakan ketidakadilan prosedural yang mengikis prinsip equality b...
12 Juni 2026
Peran Jaksa dalam Sistem Peradilan Pidana: Antara Keadilan Restoratif dan Tekanan Konviksi Statistik
OPINI & ANALISIS
Peran Jaksa dalam Sistem Peradilan Pidana: Antara Keadilan Restoratif dan Tekanan Konviksi Statistik
Budaya konviksi di kejaksaan merupakan pelanggaran etis terhadap prinsip minister of justice, yang mengubah jaksa dari pencari keadilan menjadi pemburu statisti...
11 Juni 2026
Analisis: Polemik Revisi UU Intelijen dan Ancaman terhadap Due Process of Law
OPINI & ANALISIS
Analisis: Polemik Revisi UU Intelijen dan Ancaman terhadap Due Process of Law
Rancangan revisi UU Intelijen mengancam prinsip due process of law dengan melegalkan kewenangan eksepsional seperti penyadapan dan penangkapan preventif tanpa p...
11 Juni 2026
Opini: Mempolitisasi Hukum Humaniter untuk Legitimasi Operasi Militer di Perairan Riau
OPINI & ANALISIS
Opini: Mempolitisasi Hukum Humaniter untuk Legitimasi Operasi Militer di Perairan Riau
Penggunaan terminologi hukum humaniter seperti ‘self-defense’ untuk membenarkan operasi militer di Perairan Riau merupakan bentuk politisasi hukum yang berbahay...
11 Juni 2026