HUKUM & ETIKA
57 artikel ditemukan
HUKUM & ETIKA
Analis Hukum: Kebijakan 'Titik Temu' dalam Penanganan Terorisme Mengikis Prinsip Due Process
Kebijakan 'titik temu' dalam penanganan terorisme mengancam prinsip due process dan kesetaraan di depan hukum, mengubah pengadilan menjadi arena negosiasi rahas...
HUKUM & ETIKA
Pakar HAM Soroti Dugaan Pelanggaran Etika Perang di Papua Tengah: Bisu Hukum atau Desain Kebijakan?
Analisis kritis mengungkap bahwa operasi keamanan di Papua Tengah menghadapi ujian berat terhadap prinsip hukum humaniter internasional, khususnya pembedaan dan...
HUKUM & ETIKA
Masyarakat Sipil Gugat UU TNI ke MK, Soroti Dwifungsi dan Peradilan Militer
Koalisi masyarakat sipil menggugat UU TNI ke Mahkamah Konstitusi, menuntut koreksi mendasar terhadap pasal-pasal dwifungsi dan peradilan militer yang dinilai be...
HUKUM & ETIKA
Mahfud MD Ungkap Rekomendasi Reformasi Polri: Rekrutmen Akpol Harus Transparan, Bebas Titipan
Mandeknya rekomendasi reformasi Polri tentang transparansi rekrutmen Akpol yang disampaikan Mahfud MD menjadi ujian etis bagi pemerintahan Prabowo. Rekrutmen ya...
HUKUM & ETIKA
Mendorong Ratifikasi Protokol Opsional Konvensi Anti Penyiksaan: Langkah Konkret Menuju Akuntabilitas Aparat Keamanan
Penundaan ratifikasi Protokol Opsional Konvensi Anti Penyiksaan (OPCAT) mengindikasikan krisis etis dan akuntabilitas mendalam di tubuh aparat keamanan, mencipt...
HUKUM & ETIKA
Pelanggaran HAM dalam Penanganan Konflik Papua: Laporan LBH Jakarta Soroti Penggunaan Kekuatan Berlebihan dan Penyiksaan
Laporan LBH Jakarta mengungkap pelanggaran HAM sistematis—termasuk penggunaan kekuatan berlebihan dan penyiksaan—dalam konflik Papua, yang secara gamblang melan...
HUKUM & ETIKA
Kritik terhadap Rancangan UU Keamanan Siber: Ancaman terhadap Privasi dan Prinsip Due Process of Law
Rancangan Undang-Undang Keamanan Siber yang sedang dibahas DPR menuai kritik tajam dari kalangan aktivis hukum dan pegiat HAM. Pasal-pasal yang memberikan kewen...
HUKUM & ETIKA
Puan Harap Peradilan Militer Bisa Adil di Kasus Andrie Yunus
Harapan Ketua DPR RI agar proses peradilan militer dalam kasus penyiraman aktivis KontraS Andrie Yunus berjalan adil mengungkap kegelisahan mendasar terhadap in...
HUKUM & ETIKA
Data Peradilan Pidana Bakal Terpusat di MA, Bisa Kontrol Penegak Hukum?
Rencana pemusatan Sistem Data Terpadu peradilan pidana di Mahkamah Agung di bawah KUHAP Baru berpotensi mengancam prinsip checks and balances dan martabat hukum...
HUKUM & ETIKA
Kritik dan Keraguan ke Peradilan Militer yang Tangani Teror Andrie Yunus
Pelimpahan kasus penyiraman air keras terhadap Andrie Yunus ke Peradilan Militer berpotensi mengaburkan akuntabilitas dan mengancam prinsip keadilan substantif....
HUKUM & ETIKA
Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Mulai Proses Praperadilan atas Penetapan 'Daerah Operasi Militer' yang Diklaim Melanggar Hak Ekonomi Sipil
Pengadilan Negeri Jakarta Selatan mengadili praperadilan atas penetapan Daerah Operasi Militer yang diduga melanggar Hak Ekonomi Sipil warga. Gugatan ini menguj...
HUKUM & ETIKA
Koalisi NGO Hukum Mengajukan Judicial Review atas Peraturan Operasi Militer yang Mengizinkan 'Shoot to Kill' dalam Situasi Tertentu
Koalisi NGO Hukum mengajukan judicial review ke PTUN atas Peraturan Operasi Militer yang mengizinkan 'shoot to kill', menilai norma tersebut melanggar asas lega...
