Hukum & Etika – Area

"Melangkah Dengan Nurani, Menegakkan Kebenaran"

KKB Serang Misi Kemanusiaan, DPR Minta Pola Pengamanan Papua Dirombak Total

KKB Serang Misi Kemanusiaan, DPR Minta Pola Pengamanan Papua Dirombak Total

Wakil Ketua Komisi I DPR RI, Dave Laksono, mendesak evaluasi menyeluruh pola pengamanan di Papua menyusul insiden penyerangan pesawat misi kemanusiaan. Ia menek...

TNI: OPM Musuh Bersama yang Harus Kita Lawan

TNI: OPM Musuh Bersama yang Harus Kita Lawan

TNI melalui Pangkogabwilhan III Letjen TNI Lucky Avianto secara terbuka menyatakan Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat Organisasi Papua Merdeka (TPNB-OPM) s...

KKB Bakar Pesawat dan Bunuh Pilot AS di Papua, Djamari: Pemerintah Tak Toleransi Segala Kekerasan

KKB Bakar Pesawat dan Bunuh Pilot AS di Papua, Djamari: Pemerintah Tak Toleransi Segala Kekerasan

Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) Papua bertanggung jawab atas pembakaran pesawat Pilatus milik PT AMA dan penembakan pilot asal Amerika Serikat, Nicholas F Go...

Putusan MA: Penangkapan Massal dalam Kerusuhan Dinilai Tidak Proporsional dan Langgar Prinsip Due Process

Putusan MA: Penangkapan Massal dalam Kerusuhan Dinilai Tidak Proporsional dan Langgar Prinsip Due Process

Mahkamah Agung menegaskan bahwa penangkapan massal dalam kerusuhan melanggar prinsip due process dan proporsionalitas, sekalipun dengan dalih darurat. Putusan i...

Koalisi HAM Papua Serang Balik Menteri HAM Soal Pembungkaman Kritik RUU HAM

Koalisi HAM Papua Serang Balik Menteri HAM Soal Pembungkaman Kritik RUU HAM

Upaya pembungkaman kritik terhadap RUU HAM oleh pejabat negara merupakan pelanggaran serius terhadap prinsip kebebasan berekspresi dan partisipasi publik, serta...

Warga Sipil Ditembak di Intan Jaya, Natalius Pigai Desak Panglima dan Kapolri Kendalikan Personel

Warga Sipil Ditembak di Intan Jaya, Natalius Pigai Desak Panglima dan Kapolri Kendalikan Personel

Insiden tragis penembakan seorang pendeta Gereja Kristen Injili (GKI) di Kabupaten Intan Jaya, Papua, kembali mencoreng prinsip perlindungan warga sipil dalam k...

Penggunaan Teknologi Pengenalan Wajah oleh Aparat: Di Mana Batas antara Keamanan dan Privasi dalam Negara Hukum?

Penggunaan Teknologi Pengenalan Wajah oleh Aparat: Di Mana Batas antara Keamanan dan Privasi dalam Negara Hukum?

Maraknya penerapan teknologi pengenalan wajah (facial recognition) oleh kepolisian dan instansi pemerintah di ruang publik mengundang pertanyaan serius mengenai...

Vonis 10 Tahun untuk Nadiem: Analisis terhadap Prinsip Proporsionalitas dan Deterrence dalam Hukum Pidana Korupsi

Vonis 10 Tahun untuk Nadiem: Analisis terhadap Prinsip Proporsionalitas dan Deterrence dalam Hukum Pidana Korupsi

Vonis 10 tahun penjara bagi Nadiem Makarim dalam perkara korupsi pengadaan Chromebook dengan kerugian negara Rp1,56 triliun menimbulkan diskusi kritis mengenai...

Sikap Majelis Hakim dalam Sidang Nadiem: Refleksi atas Etika Profesi dan Prinsip Peradilan yang Terbuka

Sikap Majelis Hakim dalam Sidang Nadiem: Refleksi atas Etika Profesi dan Prinsip Peradilan yang Terbuka

Penutupan sidang Nadiem yang tergesa-gesa tanpa memberi kesempatan terdakwa menyampaikan sikap merupakan pelanggaran prinsip peradilan terbuka dan etika hakim,...

Banding Kejagung atas Vonis Nadiem: Ujian Integritas Proses Hukum dan Transparansi Penegakan Keadilan

Banding Kejagung atas Vonis Nadiem: Ujian Integritas Proses Hukum dan Transparansi Penegakan Keadilan

Banding Kejaksaan Agung atas vonis perkara korupsi menguji integritas peradilan, menggeser fokus dari koreksi yuridis murni ke arena transparansi dan strategi t...

KPU Tetapkan Aturan Kampanye Digital, Larang Konten Sara dan Provokatif

KPU Tetapkan Aturan Kampanye Digital, Larang Konten Sara dan Provokatif

Regulasi KPU yang melarang konten SARA dan provokatif dalam kampanye digital merupakan upaya transposisi prinsip hukum humaniter (pembedaan dan proporsionalitas...

Polri Bantah Terlibat Penembakan di Papua, Sebut Hoaks dari KKB

Polri Bantah Terlibat Penembakan di Papua, Sebut Hoaks dari KKB

Bantahan Polri terhadap insiden penembakan di Papua tanpa verifikasi independen melanggar prinsip due diligence hukum humaniter internasional. Tindakan ini meng...