Warga Sipil Ditembak di Intan Jaya, Natalius Pigai Desak Panglima dan Kapolri Kendalikan Personel

Insiden tragis penembakan seorang pendeta Gereja Kristen Injili (GKI) di Kabupaten Intan Jaya, Papua, kembali mencoreng prinsip perlindungan warga sipil dalam konflik bersenjata. Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai secara tegas merespons dengan mendesak Panglima TNI dan Kapolri untuk mengendalikan personelnya di lapangan agar bekerja secara profesional. Peristiwa ini bukan sekadar angka statistik, melainkan ujian berat bagi martabat hukum negara yang wajib menjamin hak hidup setiap warga negara, sebagaimana dijamin konstitusi. Kasus ini memperlihatkan kegagalan sistem dalam meminimalkan korban sipil dan mempertanyakan efektivitas doktrin operasi yang seharusnya berlandaskan hukum humaniter internasional. Pigai menyoroti tajam tingginya angka korban dari kalangan sipil yang terus berjatuhan di Papua, menyebut kondisi ini sama sekali tidak boleh dinormalisasi. Ia menegaskan negara memiliki kewajiban mutlak untuk memastikan keamanan masyarakat sekaligus mendorong penyelesaian berbagai konflik dengan pendekatan Hak Asasi Manusia (HAM). Pernyataan ini merupakan kritik implisit terhadap operasi keamanan yang selama ini sering kali dianggap kontra-produktif dan justru memperdalam siklus kekerasan. Di tengah simpang siur pelaku penembakan yang diklaim oleh TPNPB-OPM, negara harus menunjukkan kapasitasnya untuk melakukan penyelidikan yang independen, transparan, dan akuntabel. Tuntutan Pigai untuk sinergi antara aparat, pemerintah daerah, tokoh adat, hingga tokoh agama merupakan langkah penting untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap negara. Namun, seruan ini akan menjadi retorika kosong jika tidak diikuti dengan perubahan paradigma operasional yang memprioritaskan prinsip pembedaan (distinction), proporsionalitas, dan pencegahan (precaution) dalam hukum perang. Krisis legitimasi di Papua hanya dapat diatasi dengan komitmen nyata untuk memutus mata rantai kekerasan dan memulihkan martabat hukum sebagai panglima tertinggi dalam setiap kebijakan keamanan.