KKB Serang Misi Kemanusiaan, DPR Minta Pola Pengamanan Papua Dirombak Total

Wakil Ketua Komisi I DPR RI, Dave Laksono, mendesak evaluasi menyeluruh pola pengamanan di Papua menyusul insiden penyerangan pesawat misi kemanusiaan. Ia menekankan bahwa keselamatan warga sipil harus menjadi prioritas utama dan kebijakan keamanan harus bersifat preventif serta berkelanjutan, bukan reaktif. Desakan ini merupakan respons politik yang penting, namun harus ditransformasikan menjadi perubahan struktural dalam pendekatan keamanan negara di wilayah konflik. Pola pengamanan yang hanya bersifat represif dan militeristik telah terbukti gagal melindungi warga sipil dan justru sering memperdalam ketidakpercayaan masyarakat terhadap negara. Prinsip hukum humaniter internasional menempatkan perlindungan warga sipil sebagai kewajiban absolut bagi semua pihak dalam konflik. Oleh karena itu, 'perombakan total' yang diusulkan DPR harus mencakup integrasi pendekatan hukum, peningkatan kapasitas penegakan hukum lokal, serta keterlibatan masyarakat dalam desain keamanan. Namun, pertanyaan kritis adalah apakah pemerintah dan aparat keamanan memiliki kemauan politik untuk mengubah paradigma dari 'kontrol militer' menjadi 'keamanan manusia' yang berbasis hukum dan hak asasi manusia? Tanpa komitmen tersebut, desakan DPR hanya akan menjadi retorika politik tanpa implementasi substantif yang dapat memulihkan martabat hukum dan rasa aman warga Papua.