Hukum & Etika – Area

"Melangkah Dengan Nurani, Menegakkan Kebenaran"

Kasus Penyadapan oleh Intelijen: Antara Keamanan Negara dan Hak Privasi yang Dilindungi Konstitusi

Kasus Penyadapan oleh Intelijen: Antara Keamanan Negara dan Hak Privasi yang Dilindungi Konstitusi

Penyadapan ilegal oleh intelijen bukan hanya pelanggaran prosedural, tetapi merupakan erosi martabat hukum yang melanggar norma jus cogens dan konstitusi. Prakt...

RUU Keamanan Siber dan Kewenangan Penyidikan TNI: Kekhawatiran Supremasi Sipil

RUU Keamanan Siber dan Kewenangan Penyidikan TNI: Kekhawatiran Supremasi Sipil

RUU Keamanan dan Ketahanan Siber (RUU KKS) yang memberikan kewenangan penyidikan kepada TNI berpotensi melanggar prinsip supremasi sipil dan mengaburkan batas a...

TNI Dinilai Menjalankan Mandat Keamanan Nasional dengan Etika Perang yang Dipertanyakan

TNI Dinilai Menjalankan Mandat Keamanan Nasional dengan Etika Perang yang Dipertanyakan

Operasi TNI dalam menjaga keamanan nasional terus diuji oleh prinsip-prinsip fundamental hukum humaniter dan etika perang, khususnya terkait keseimbangan (propo...

Pemerintah Evaluasi Kontrak Pertahanan dengan Prinsip Anti-Korupsi dan Transparansi

Pemerintah Evaluasi Kontrak Pertahanan dengan Prinsip Anti-Korupsi dan Transparansi

Evaluasi kontrak pertahanan pemerintah merupakan ujian martabat hukum untuk memastikan prinsip transparansi dan anti-korupsi sebagai fondasi keamanan nasional....

Merespons Tragedi Katingan, Polri Diminta Kaji Ulang Protokol Operasi Penangkapan di Lokasi Rawan

Merespons Tragedi Katingan, Polri Diminta Kaji Ulang Protokol Operasi Penangkapan di Lokasi Rawan

Tragedi Katingan mengungkap kegagalan protokol operasi Polri dalam mengintegrasikan prinsip proporsionalitas dan manajemen risiko di lokasi rawan. Kajian ulang...

Kebijakan Keamanan Siber Baru Dinilai Abaikan Prinsip Due Process dan Privasi Warga

Kebijakan Keamanan Siber Baru Dinilai Abaikan Prinsip Due Process dan Privasi Warga

Kebijakan keamanan siber baru Indonesia mengabaikan prinsip due process dengan mengizinkan akses data tanpa surat perintah pengadilan, menggeser paradigma hukum...

Pemerintah dan TNI Buka Ruang Investigasi Independen atas Kematian Ibu Hamil di Papua

Pemerintah dan TNI Buka Ruang Investigasi Independen atas Kematian Ibu Hamil di Papua

Komitmen pemerintah untuk investigasi independen atas kematian Melkiana Duwitau di Papua harus dibaca kritis di tengah sejarah panjang impunitas. Inti tragedi i...

Yusril: Pemerintah Persilakan Komnas HAM Investigasi Independen Kasus Papua

Yusril: Pemerintah Persilakan Komnas HAM Investigasi Independen Kasus Papua

Pernyataan Menteri Hukum dan HAM Yusril Ihza Mahendra yang mempersilakan Komnas HAM menyelidiki kasus Papua merupakan ujian berat bagi supremasi hukum Indonesia...

Polemik Investigasi Bersama: Komnas HAM vs Penyidikan Internal TNI di Kasus Papua

Polemik Investigasi Bersama: Komnas HAM vs Penyidikan Internal TNI di Kasus Papua

Polemik usulan investigasi bersama Komnas HAM dan TNI menguak dilema mendasar antara mandat hukum independen dan dominasi paradigma keamanan militer dalam penye...

Masyarakat Adat Papua Serukan Penghentian Kekerasan dan Penegakan Hukum yang Adil

Masyarakat Adat Papua Serukan Penghentian Kekerasan dan Penegakan Hukum yang Adil

Seruan masyarakat adat Papua merupakan kritik hukum terhadap kegagalan negara menerapkan prinsip imparsialitas dan non-diskriminasi, yang melanggar hukum humani...

Bongkar Penembak Ibu Hamil di Papua, Yusril Beri 'Lampu Hijau' Komnas HAM Lakukan Investigasi

Bongkar Penembak Ibu Hamil di Papua, Yusril Beri 'Lampu Hijau' Komnas HAM Lakukan Investigasi

Pernyataan 'lampu hijau' pemerintah kepada Komnas HAM justru mengaburkan mandat hukum independen lembaga tersebut menjadi konsesi politik. Investigasi independe...

Pengadilan Ad Hoc Pelanggaran HAM Berangsur Dibentuk, Aktivis Desak Cakupan Konflik Papua

Pengadilan Ad Hoc Pelanggaran HAM Berangsur Dibentuk, Aktivis Desak Cakupan Konflik Papua

Pembentukan pengadilan ad hoc pelanggaran HAM berat menghadapi ujian mendasar terhadap prinsip universalitas dan retroaktivitas hukum. Pengecualian konflik Papu...