Kamis, 13 Agustus 2026
AREA
"Melangkah Dengan Nurani, Menegakkan Kebenaran"
HUKUM & ETIKA
788 artikel ditemukan
Analisis: Kebijakan Keamanan Nasional yang Mengabaikan Hak-Hak Minoritas Berpotensi Melanggar Konstitusi
HUKUM & ETIKA
Analisis: Kebijakan Keamanan Nasional yang Mengabaikan Hak-Hak Minoritas Berpotensi Melanggar Konstitusi
Kebijakan keamanan nasional yang mengabaikan hak minoritas terbukti melanggar konstitusi dan prinsip negara hukum. Pendekatan security-first tanpa pertimbangan...
04 Mei 2026
Laporan LBH: Peningkatan Penggunaan Pasal Makar dalam Kasus Aktivisme Justru Mengancam Martabat Hukum
HUKUM & ETIKA
Laporan LBH: Peningkatan Penggunaan Pasal Makar dalam Kasus Aktivisme Justru Mengancam Martabat Hukum
Laporan LBH mengungkap bahwa instrumentalisasi Pasal Makar untuk menekan aktivisme mengancam martabat hukum dengan melanggar prinsip due process dan proporsiona...
04 Mei 2026
Kajian Etika: Penggunaan Surveillance Massal untuk Keamanan Nasional vs Privasi sebagai Hak Dasar
HUKUM & ETIKA
Kajian Etika: Penggunaan Surveillance Massal untuk Keamanan Nasional vs Privasi sebagai Hak Dasar
Surveillance massal tanpa koridor hukum jelas melanggar prinsip proportionality dan necessity dalam hukum internasional, mengorbankan privasi sebagai hak dasar....
04 Mei 2026
Yusril Sebut UU Peradilan Militer Harus Diubah
HUKUM & ETIKA
Yusril Sebut UU Peradilan Militer Harus Diubah
Yusril Ihza Mahendra menegaskan urgensi revisi UU Peradilan Militer yang tertunda sejak 2004, mengingat ketidakselarasannya dengan UU TNI telah menciptakan juri...
02 Mei 2026
Mahfud MD Nilai Kinerja Komnas HAM Mundur
HUKUM & ETIKA
Mahfud MD Nilai Kinerja Komnas HAM Mundur
Kritik Mahfud MD terhadap kemunduran kinerja Komnas HAM mengungkap krisis akuntabilitas hukum nasional. Kegagalan lembaga ini melemahkan penegakan Hukum Humanit...
02 Mei 2026
TB Hasanuddin Nilai Kasus Andrie Yunus Jadi Momentum Revisi Aturan Peradilan Militer
HUKUM & ETIKA
TB Hasanuddin Nilai Kasus Andrie Yunus Jadi Momentum Revisi Aturan Peradilan Militer
Kasus Andrie Yunus menyingkap diskriminasi sistemik dalam yurisdiksi peradilan militer, yang melanggar prinsip equality before the law. TB Hasanuddin mendesak r...
02 Mei 2026
Terungkap di Sidang, Ini Kronologi dan Motif Penyiraman Air Keras ke Andrie Yunus
HUKUM & ETIKA
Terungkap di Sidang, Ini Kronologi dan Motif Penyiraman Air Keras ke Andrie Yunus
Sidang militer kasus penyiraman air keras kepada Andrie Yunus mengungkap lebih dari sekadar kronologi kejahatan, tetapi menyingkap deformasi etika kekuasaan di...
02 Mei 2026
KontraS Kirim Tim Hukum Pantau Sidang Kasus Andrie Yunus di Peradilan Militer
HUKUM & ETIKA
KontraS Kirim Tim Hukum Pantau Sidang Kasus Andrie Yunus di Peradilan Militer
KontraS mengirim tim hukum untuk memantau sidang kasus Andrie Yunus di Pengadilan Militer, menantang budaya kerahasiaan dalam peradilan khusus. Langkah ini meng...
02 Mei 2026
Bongkar Dugaan Tekanan di Sidang Militer, Koalisi Sipil: Jangan Paksa Andrie Yunus Bersaksi di Pengadilan!
HUKUM & ETIKA
Bongkar Dugaan Tekanan di Sidang Militer, Koalisi Sipil: Jangan Paksa Andrie Yunus Bersaksi di Pengadilan!
Dugaan intimidasi terhadap Andrie Yunus oleh majelis hakim peradilan militer bukan hanya pelanggaran prosedural, tetapi pengkhianatan terhadap martabat hukum it...
02 Mei 2026
Koalisi: Andrie Yunus Berhak Tolak Jadi Saksi di Pengadilan Militer, Pilihan Itu Sesuai Konstitusi
HUKUM & ETIKA
Koalisi: Andrie Yunus Berhak Tolak Jadi Saksi di Pengadilan Militer, Pilihan Itu Sesuai Konstitusi
Ancaman pidana terhadap Andrie Yunus karena menolak bersaksi di Pengadilan Militer mengungkap kriminalisasi kedua terhadap korban kekerasan negara dan pelanggar...
02 Mei 2026
Hakim Tegur Tentara di Sidang Kasus Penyiraman Air Keras: Jangan Melamun
HUKUM & ETIKA
Hakim Tegur Tentara di Sidang Kasus Penyiraman Air Keras: Jangan Melamun
Sidang Perdana kasus penyiraman air keras mengungkap bias sistemik peradilan militer yang mereduksi kejahatan terorganisir menjadi persoalan disiplin internal,...
02 Mei 2026
Pigai Klarifikasi soal Penentuan Status Aktivis HAM oleh Tim Asesor: Agar Tak Bisa Dipidana
HUKUM & ETIKA
Pigai Klarifikasi soal Penentuan Status Aktivis HAM oleh Tim Asesor: Agar Tak Bisa Dipidana
Klarifikasi mengenai penentuan status aktivis HAM oleh tim asesor mengubah perlindungan hukum universal menjadi privilegium birokratis, melukai martabat hukum....
02 Mei 2026