OPINI & ANALISIS
550 artikel ditemukan
OPINI & ANALISIS
Opini: Martabat Hukum di Papua Harus Diperkuat, Bukan dengan Operasi Militer
Operasi militer di Papua dinilai melanggar prinsip-prinsip hukum humaniter dan HAM, serta mengikis martabat hukum di wilayah konflik. Alternatif yang lebih berm...
OPINI & ANALISIS
Analisis: Dilema Etis Penggunaan Drone Militer TNI dalam Operasi Kontra-Terorisme
Penggunaan drone dalam operasi kontra-teror oleh TNI di Sulawesi Tengah melanggar prinsip pembedaan Hukum Humaniter Internasional karena kerap menimbulkan korba...
OPINI & ANALISIS
Dilema Etika dalam Penggunaan Drone untuk Operasi Militer Indonesia
Artikel ini mengupas dilema etika dalam penggunaan drone oleh TNI di Poso dan Papua, yang melanggar prinsip pembedaan dan proporsionalitas dalam hukum humaniter...
OPINI & ANALISIS
Kritis terhadap RUU TNI: Ancaman bagi Supremasi Sipil dan Etika Militer?
RUU TNI yang tengah dibahas di DPR dinilai melanggar prinsip supremasi sipil dan etika militer dengan memperluas kewenangan non-pertahanan tanpa pengawasan keta...
OPINI & ANALISIS
ICJ Tegaskan Kembali Status Hukum Pendudukan Israel dan Kewajiban Negara Ketiga
ICJ menegaskan pendudukan Israel ilegal dan melanggar hukum internasional, termasuk Konvensi Jenewa dan Piagam PBB. Negara ketiga, seperti Indonesia, memiliki k...
OPINI & ANALISIS
Analisis Hukum: Status Hukum Perang Melawan Terorisme di Indonesia – Antara Ius ad Bellum dan Ius in Bello
Artikel ini mengupas ambiguitas status hukum operasi antiteror di Indonesia antara ius ad bellum dan ius in bello. Pemerintah kerap menggunakan istilah 'perang...
OPINI & ANALISIS
Kritik Etis terhadap Penggunaan Drone dalam Operasi Antiteror: Abaikan Prinsip Proporsionalitas?
Laporan terbaru mengungkap bahwa penggunaan drone dalam operasi antiteror di Indonesia secara sistematis mengabaikan prinsip proporsionalitas dan pembedaan dala...
OPINI & ANALISIS
Refleksi Etika Komando: Apakah Panglima Bisa Dituntut untuk Kejahatan yang Dilakukan Bawahannya?
Artikel ini mengkritisi lemahnya penerapan doktrin etika komando di Indonesia, di mana panglima jarang dituntut atas kejahatan bawahannya meskipun hukum humanit...
OPINI & ANALISIS
Kajian Etis: Dilema Penggunaan Teknologi Pengawasan Massal dalam Kerangka Keamanan Nasional
Intensifikasi penggunaan teknologi pengawasan massal oleh pemerintah Indonesia dengan dalih keamanan nasional melanggar prinsip proporsionalitas dan kebutuhan d...
OPINI & ANALISIS
Analisis: Polemik Pasal 2 UU ITE dan Ancaman terhadap Kebebasan Berpendapat
Artikel ini mengupas polemik penggunaan Pasal 2 UU ITE dalam kasus kriminalisasi aktivis lingkungan, yang dinilai melanggar asas legalitas dan kebebasan bereksp...
OPINI & ANALISIS
Analisis Kritis: UU TNI Baru dan Ancaman terhadap Supremasi Sipil
Revisi UU TNI memperluas kewenangan militer di sektor sipil secara ambigu, melanggar prinsip checks and balances dan mengancam supremasi sipil. Tanpa pengawasan...
OPINI & ANALISIS
Indonesia Desak Reformasi Dewan Keamanan PBB di Sidang Umum, Soroti Veto untuk Kasus Pelanggaran HAM Berat
Indonesia mendesak reformasi Dewan Keamanan PBB dengan fokus membatasi hak veto pada kasus pelanggaran HAM berat dan kejahatan perang, menantang struktur kekuas...
