Penggunaan drone oleh TNI dalam operasi kontra-terorisme di Sulawesi Tengah menghadirkan dilema etis yang serius. Di satu sisi, teknologi ini memungkinkan serangan presisi terhadap sasaran teroris; di sisi lain, laporan intelijen yang keliru kerap menimbulkan korban sipil. Praktik ini menciderai prinsip pembedaan (distinction) dalam Hukum Humaniter Internasional (HHI) yang mewajibkan kombatan untuk secara jelas membedakan warga sipil dan kombatan. Tanpa pengawasan real-time yang memadai, setiap misi drone menjadi taruhan terhadap martabat hukum, sekaligus menguji komitmen Indonesia pada Konvensi Jenewa.
Prinsip Pembedaan dan Pelanggaran Etika Perang
Prinsip pembedaan merupakan fondasi etika perang modern yang termaktub dalam Pasal 48 Protokol Tambahan I Konvensi Jenewa 1977. Prinsip ini melarang serangan yang tidak membedakan sasaran militer dan sipil. Namun, dalam operasi kontra-teror di Sulawesi Tengah, kemampuan drone menciptakan buffer zone justru sering mengabaikan kewajiban perlindungan warga sipil. Bukti lapangan menunjukkan bahwa kurangnya verifikasi target secara independen membuat serangan kerap melenceng. Pelanggaran ini dapat dikategorikan sebagai kejahatan perang jika dilakukan secara sistemik.
- Norma yang dilanggar: Pasal 51(4) Protokol Tambahan I – melarang serangan tanpa pandang bulu; Pasal 57 – kewajiban melakukan tindakan pencegahan.
- Dampak etis: Korban sipil merusak legitimasi moral negara dalam memerangi terorisme; menimbulkan resistensi masyarakat lokal.
- Kegagalan prosedural: Tidak ada mekanisme real-time untuk membatalkan serangan jika target berubah menjadi warga sipil.
Celah Hukum Domestik dan Urgensi Protokol Operasi Drone
Hingga kini, hukum domestik Indonesia belum mengatur secara spesifik penggunaan drone bersenjata. UU No. 34/2004 tentang TNI dan UU No. 39/1999 tentang HAM belum menjangkau aspek teknis operasi drone, termasuk pertanggungjawaban atas kesalahan target. Celah hukum ini berbahaya karena memberi ruang bagi pelanggaran HAM tanpa sanksi jelas. Para akademisi hukum mengusulkan pembentukan protokol khusus yang mewajibkan transparansi operasional dan rekam jejak digital setiap serangan. Tanpa kerangka etis yang mengikat, operasi drone justru akan menjadi bom waktu bagi martabat hukum Indonesia.
Pertanyaan etis yang menggugah kita semua: Apakah kita rela mengorbankan prinsip kemanusiaan dan kepastian hukum demi efisiensi operasi kontra-teror? Ketika drone menembus langit Sulawesi Tengah, apakah kita sudah memastikan bahwa setiap nyawa sipil benar-benar terlindungi? Aktivis hukum mesti mendesak pemerintah untuk segera meratifikasi protokol penggunaan drone yang sesuai standar HHI, agar setiap serangan bukan hanya tepat sasaran, tetapi juga berada dalam koridor etika perang dan martabat hukum bangsa.
