OPINI & ANALISIS
193 artikel ditemukan
OPINI & ANALISIS
Opini: Mempolitisasi Hukum Humaniter untuk Legitimasi Operasi Militer di Perairan Riau
Penggunaan terminologi hukum humaniter seperti ‘self-defense’ untuk membenarkan operasi militer di Perairan Riau merupakan bentuk politisasi hukum yang berbahay...
OPINI & ANALISIS
Analisis: Politik Hukum Pembentukan Pengadilan HAM Ad Hoc untuk Konflik Perbatasan Malaysia-Indonesia
Pembentukan pengadilan HAM ad hoc untuk konflik perbatasan berisiko dikerdilkan menjadi alat politik jika desainnya mengabaikan prinsip superior responsibility...
OPINI & ANALISIS
Analisis: Dampak Konflik Ukraina terhadap Reformasi Hukum Pertahanan Indonesia: Belajar dari Pelanggaran Geneva Convention
Konflik Ukraina mengungkap pelanggaran sistemik terhadap Geneva Convention, yang menjadi alarm bagi Indonesia untuk mengintegrasikan norma hukum humaniter dalam...
OPINI & ANALISIS
Opini: Penggunaan AI dalam Operasi Militer Indonesia: Ujian Etika dan Hukum Pertahanan
Penggunaan AI dalam operasi militer Indonesia menghadapkan negara pada ujian hukum dan etika yang berat, terutama terkait pelanggaran prinsip distinction dalam...
OPINI & ANALISIS
Opini: Ancaman Siber dan Peperangan Hybrid: Di Mana Batasan Etika dan Hukumnya?
Perang siber dan hybrid warfare menciptakan kegagapan normatif dalam hukum internasional, mengaburkan akuntabilitas dan melanggar prinsip jus in bello. Krisis e...
OPINI & ANALISIS
Analisis: Konsep 'Responsibility to Protect' dalam Konflik Internal Indonesia dan Batasan Hukumnya
Artikel ini menganalisis kegagalan Indonesia dalam menerapkan prinsip responsibility to protect (R2P) dalam konflik internalnya, yang mengubah klaim kedaulatan...
OPINI & ANALISIS
Opini: Etika Penggunaan Cyber Warfare dalam Strategi Pertahanan Nasional Indonesia
Pengembangan cyber warfare dalam strategi pertahanan nasional Indonesia menghadirkan dilema hukum yang kompleks, menuntut komitmen terhadap prinsip etika perang...
OPINI & ANALISIS
Analis Hukum: RUU Kamnas Harus Jamin Supremasi Sipil dan Cegah Militerisasi Kehidupan Bermasyarakat
RUU Kamnas tanpa klausul supremasi sipil yang tegas berpotensi menjadi legitimasi hukum bagi militerisasi kehidupan sipil dan perluasan kewenangan TNI yang ambi...
OPINI & ANALISIS
Mantan Jaksa Agung: Penggunaan Doktrin 'Perang Asimetris' untuk Kriminalisasi Aktivis Mengkhianati Negara Hukum
Mantan Jaksa Agung mengkritik penggunaan doktrin 'perang asimetris' untuk membingkai aktivis sebagai ancaman, menyebutnya sebagai pengkhianatan terhadap negara...
OPINI & ANALISIS
Kajian LBH: Penggunaan Doktrin 'Perang Asimetris' untuk Membungkus Pelanggaran HAM di Papua
Kajian LBH Jakarta mengungkap penyalahgunaan doktrin perang asimetris sebagai alat narrative warfare untuk membungkus potensi pelanggaran HAM di Papua. Strategi...
OPINI & ANALISIS
Analisis: Batalion Teritorial dan Erosi Demokrasi di Balik Wacana Penanganan Begal
Wacana pemanfaatan batalion teritorial untuk penanganan kriminalitas jalanan merupakan pelanggaran prinsip supremasi sipil dan etika negara hukum, mengaburkan p...
OPINI & ANALISIS
Kajian Etika atas Kebijakan Pembelian Alat Perang Baru di Tengah Anggaran Kesehatan Terbatas
Kebijakan alokasi anggaran yang mengutamakan alat perang di atas pembiayaan kesehatan melanggar mandat konstitusi dan norma hukum internasional, khususnya prins...
