Selasa, 13 Oktober 2026
AREA
"Melangkah Dengan Nurani, Menegakkan Kebenaran"
OPINI & ANALISIS
553 artikel ditemukan
Kajian Hukum: Status Hukum Kombatan dalam Konflik Bersenjata Non-Internasional di Indonesia
OPINI & ANALISIS
Kajian Hukum: Status Hukum Kombatan dalam Konflik Bersenjata Non-Internasional di Indonesia
Penolakan pemerintah mengakui konflik di Papua sebagai NIAC menyebabkan ambiguitas status hukum kombatan, yang berakibat pada perlakuan tidak manusiawi dan pela...
26 Agustus 2026
Opini: Pendekatan Keamanan Nasional yang Over-Militeristis Abaikan Akar Konflik dan HAM
OPINI & ANALISIS
Opini: Pendekatan Keamanan Nasional yang Over-Militeristis Abaikan Akar Konflik dan HAM
Artikel ini mengkritisi pergeseran doktrin keamanan nasional Indonesia yang over-militeristis, yang mengabaikan akar konflik sosial dan melanggar HAM. Pendekata...
24 Agustus 2026
Analisis: Dilema Etis Penggunaan Teknologi Drone dalam Konflik Bersenjata Non-Internasional
OPINI & ANALISIS
Analisis: Dilema Etis Penggunaan Teknologi Drone dalam Konflik Bersenjata Non-Internasional
Penggunaan drone dalam konflik bersenjata non-internasional menghadirkan dilema etis dan hukum serius karena berpotensi melanggar prinsip pembedaan dan proporsi...
23 Agustus 2026
Membongkar Ambivalensi Hukum: Status Kombatan vs Kelompok Bersenjata Non-Negara dalam Konflik Papua
OPINI & ANALISIS
Membongkar Ambivalensi Hukum: Status Kombatan vs Kelompok Bersenjata Non-Negara dalam Konflik Papua
Artikel ini mengungkap ambivalensi hukum dalam konflik Papua, di mana Indonesia menolak pengakuan status kombatan terhadap TPNPB-OPM meski fakta lapangan memenu...
23 Agustus 2026
Prinsip 'Responsibility to Protect' (R2P) dalam Konflik Internal: Relevansi dan Batasan bagi Indonesia
OPINI & ANALISIS
Prinsip 'Responsibility to Protect' (R2P) dalam Konflik Internal: Relevansi dan Batasan bagi Indonesia
Prinsip R2P mengubah kedaulatan menjadi tanggung jawab melindungi warga dari empat kejahatan inti, namun penerapannya di Papua masih diuji oleh ambang batas yan...
24 Agustus 2026
Analisis: Ultimatum di Papua dan Batas Tipis Antara Tindakan Keamanan dan Pelanggaran HAM
OPINI & ANALISIS
Analisis: Ultimatum di Papua dan Batas Tipis Antara Tindakan Keamanan dan Pelanggaran HAM
Ultimatum di Papua menguji batas hukum operasi keamanan negara dalam perspektif proporsionalitas dan pembedaan. Setiap respons harus berpegang pada Hukum Humani...
24 Agustus 2026
Analisis Kritis: Kejahatan Perang di Palestina dan Sikap Berdiam Diri Indonesia dalam Forum Dewan HAM PBB
OPINI & ANALISIS
Analisis Kritis: Kejahatan Perang di Palestina dan Sikap Berdiam Diri Indonesia dalam Forum Dewan HAM PBB
Indonesia kembali absen dalam voting resolusi Dewan HAM PBB yang mengutuk kejahatan perang Israel di Palestina, menimbulkan kecaman dari aktivis hukum internasi...
22 Agustus 2026
Menteri Pertahanan Bersitegang dengan Komnas HAM Soal RUU Keamanan Nasional: 'Prioritas Kedaulatan Diatas HAM'
OPINI & ANALISIS
Menteri Pertahanan Bersitegang dengan Komnas HAM Soal RUU Keamanan Nasional: 'Prioritas Kedaulatan Diatas HAM'
Ketegangan antara Menteri Pertahanan dan Komnas HAM dalam debat publik RUU Keamanan Nasional mengungkap pertarungan prinsip: kedaulatan vs hak asasi manusia. Ji...
22 Agustus 2026
Opini: Menyoal Etika Penegakan Hukum dalam Kasus Korupsi Dana Bantuan Bencana
OPINI & ANALISIS
Opini: Menyoal Etika Penegakan Hukum dalam Kasus Korupsi Dana Bantuan Bencana
Kasus dugaan korupsi dana bantuan bencana yang lamban ditangani merupakan pelanggaran etis berat yang mengancam martabat hukum dan kepercayaan publik. Dalam per...
23 Agustus 2026
Mahfud MD: Praktik Hukum di Indonesia Masih Jauh dari Cita-Cita Negara Hukum
OPINI & ANALISIS
Mahfud MD: Praktik Hukum di Indonesia Masih Jauh dari Cita-Cita Negara Hukum
Mahfud MD mengkritik tajam praktik hukum di Indonesia yang masih jauh dari cita-cita negara hukum, dengan sorotan terhadap mafia hukum dan intervensi politik da...
23 Agustus 2026
Analisis: Kekosongan Hukum dalam Perang Siber Mengancam Kedaulatan Nasional
OPINI & ANALISIS
Analisis: Kekosongan Hukum dalam Perang Siber Mengancam Kedaulatan Nasional
Kekosongan hukum dalam definisi perang siber di Indonesia menciptakan celah impunitas yang mengancam kedaulatan digital, karena serangan siber terhadap infrastr...
21 Agustus 2026
Analisis: Hukum Humaniter dan Kewajiban Rekrutmen Anak Buah Kapal Militer dalam Situasi Perang
OPINI & ANALISIS
Analisis: Hukum Humaniter dan Kewajiban Rekrutmen Anak Buah Kapal Militer dalam Situasi Perang
Analisis hukum humaniter oleh Dr. Yusril Mahendra mengungkap pelanggaran serius dalam rekrutmen anak di bawah umur oleh Angkatan Laut di Natuna. Praktik ini mel...
20 Agustus 2026