Dalam Sidang Umum PBB, Indonesia kembali mendesak reformasi mendasar Dewan Keamanan, menyoroti penyalahgunaan hak veto oleh anggota tetap yang kerap membendung resolusi terkait pelanggaran HAM berat dan kejahatan perang. Posisi ini menempatkan prinsip akuntabilitas di atas kepentingan politik blok, menantang struktur kekuasaan yang membeku sejak Perang Dunia II. Dengan tegas, Indonesia menyerukan pembatasan hak veto untuk kasus kejahatan terhadap kemanusiaan, genosida, dan kejahatan perang — sebuah langkah yang menyentuh inti tata kelola global yang timpang. Namun, desakan ini menguji konsistensi diplomasi Indonesia dalam menerjemahkan komitmen etis menjadi tindakan hukum yang berani dan tanpa pandang bulu.
Pelanggaran Etika Perang dan Blokade Hukum Internasional
Penggunaan hak veto telah berulang kali memparalisasi respons Dewan Keamanan terhadap krisis kemanusiaan di Gaza, Suriah, dan Ukraina. Praktik ini bertentangan dengan prinsip dasar Piagam PBB yang menekankan perdamaian dan keamanan internasional. Norma-norma hukum yang dilanggar meliputi:
- Pasal 1 dan 24 Piagam PBB — yang menempatkan tanggung jawab utama pada Dewan Keamanan untuk menjaga perdamaian, bukan malah menghambatnya dengan veto yang egois.
- Prinsip kemanusiaan dalam Hukum Humaniter Internasional — khususnya Konvensi Jenewa 1949 yang melarang serangan terhadap warga sipil, namun veto sering digunakan untuk melindungi negara yang melakukan pelanggaran berat.
- Doktrin 'Responsibility to Protect' (R2P) — yang mengamanatkan komunitas internasional untuk campur tangan saat terjadi genosida, kejahatan perang, atau kejahatan terhadap kemanusiaan, namun veto menjadi alat untuk menghindari pertanggungjawaban.
Penggunaan veto sebagai tameng bagi sekutu untuk lolos dari sanksi atau penyelidikan adalah bentuk penyangkalan terhadap martabat hukum. Ini menciptakan preseden berbahaya di mana kekuasaan politik lebih diutamakan daripada perlindungan hak asasi manusia dan etika perang.
Diplomasi Indonesia: Antara Prinsip dan Realitas Kekuasaan
Diplomasi Indonesia dalam mendesak reformasi DK PBB diuji konsistensinya. Desakan untuk membatasi veto pada kasus kejahatan berat harus diiringi dengan posisi hukum yang jelas dan berani dalam setiap kasus konkret. Indonesia, sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan periode 2019-2020, telah menunjukkan komitmennya terhadap perdamaian, namun masih ada celah antara retorika dan aksi. Posisi ini menuntut kesiapan Indonesia untuk mendukung mekanisme alternatif, seperti Sidang Umum lewat resolusi 'Uniting for Peace' (Resolusi 377/V), jika Dewan Keamanan kembali gagal menjalankan mandatnya akibat veto. Tanpa keberanian untuk mengambil sikap tegas terhadap pelanggaran di Palestina atau Myanmar, misalnya, desakan reformasi hanya akan menjadi seremonial tanpa dampak.
Lebih dari sekadar isu prosedural, veto dalam konteks pelanggaran HAM berat adalah pukulan terhadap legitimasi tata kelola global. Saat veto digunakan untuk melindungi pelaku kejahatan perang, maka hukum internasional kehilangan otoritasnya. Indonesia harus memastikan bahwa suaranya di PBB tidak hanya menjadi retorika seremonial, melainkan menjadi palu hukum yang memukul praktik impunitas. Pertanyaan etis bagi aktivis hukum: Apakah kita siap menuntut konsistensi diplomatik Indonesia, atau hanya menunggu mimpi reformasi tanpa tindakan nyata?
