Rabu, 12 Agustus 2026
AREA
"Melangkah Dengan Nurani, Menegakkan Kebenaran"
OPINI & ANALISIS
344 artikel ditemukan
Analisis: Penggunaan Autonomous Weapon Systems (AWS) dalam Operasi Militer dan Ambang Batas Etika
OPINI & ANALISIS
Analisis: Penggunaan Autonomous Weapon Systems (AWS) dalam Operasi Militer dan Ambang Batas Etika
Pengembangan senjata otonom (AWS) menciptakan kekosongan hukum berbahaya dengan menghilangkan pertanggungjawaban manusia dalam keputusan mematikan, sehingga sec...
15 Juni 2026
Opini: Ancaman 'Lawfare' dan Perlunya Strategi Hukum Pertahanan Nasional yang Kokoh
OPINI & ANALISIS
Opini: Ancaman 'Lawfare' dan Perlunya Strategi Hukum Pertahanan Nasional yang Kokoh
Praktik lawfare mengancam kedaulatan Indonesia dengan menjadikan hukum sebagai alat permusuhan, menuntut pembangunan strategi hukum pertahanan nasional yang hol...
15 Juni 2026
Kajian Etis: Penggunaan Teknologi Drone dalam Pengawasan Perbatasan dan Ancaman Privasi
OPINI & ANALISIS
Kajian Etis: Penggunaan Teknologi Drone dalam Pengawasan Perbatasan dan Ancaman Privasi
Penggunaan drone militer untuk pengawasan perbatasan tanpa payung hukum spesifik dan kontrol sipil yang kuat telah melanggar prinsip proporsionalitas dalam huku...
15 Juni 2026
Opini: Memaknai 'Martabat Hukum' di Tengah Konflik Vertikal dan Horizontal
OPINI & ANALISIS
Opini: Memaknai 'Martabat Hukum' di Tengah Konflik Vertikal dan Horizontal
Krisis martabat hukum di Indonesia ditandai dengan transformasi hukum dari instrumen perlindungan menjadi alat represi negara dalam konflik vertikal. Keadilan r...
16 Juni 2026
Opini: UU Peradilan Militer dan Dinding Tebal Impunitas di Indonesia
OPINI & ANALISIS
Opini: UU Peradilan Militer dan Dinding Tebal Impunitas di Indonesia
UU Peradilan Militer dengan jurisdiksi eksklusifnya telah membangun 'dinding tebal' impunitas, melindungi anggota militer dari proses hukum umum dan menciptakan...
14 Juni 2026
Menguatnya Remiliterisasi: Ancaman bagi Supremasi Sipil dan Demokrasi Indonesia
OPINI & ANALISIS
Menguatnya Remiliterisasi: Ancaman bagi Supremasi Sipil dan Demokrasi Indonesia
Remiliterisasi atau kembalinya peran militer dalam urusan domestik merupakan ancaman serius terhadap prinsip supremasi sipil dan konsolidasi demokrasi Indonesia...
14 Juni 2026
Opini: Diplomasi Sankesi sebagai Instrument Hukum: Efektivitas versus Etika dalam Pressure terhadap Negara Pelanggar
OPINI & ANALISIS
Opini: Diplomasi Sankesi sebagai Instrument Hukum: Efektivitas versus Etika dalam Pressure terhadap Negara Pelanggar
Diplomasi Sankesi sebagai instrument hukum global menghadapi dilema moral yang mendalam ketika praktiknya mengabaikan prinsip pembedaan dan proporsionalitas, se...
15 Juni 2026
Respons Formal TNI atas Vonis: Komitmen Penegakan Aturan dalam Koridor yang Masih Dipertanyakan
OPINI & ANALISIS
Respons Formal TNI atas Vonis: Komitmen Penegakan Aturan dalam Koridor yang Masih Dipertanyakan
Pernyataan Kapuspen TNI tentang komitmen penegakan aturan dalam 'koridor hukumnya' justru mengungkap krisis mendalam sistem peradilan militer Indonesia. Komitme...
13 Juni 2026
Analisis: Dualisme Yurisdiksi dalam UU Peradilan Militer Picu Impunitas
OPINI & ANALISIS
Analisis: Dualisme Yurisdiksi dalam UU Peradilan Militer Picu Impunitas
Dualisme Yurisdiksi dalam UU Peradilan Militer telah menciptakan kelas keadilan terpisah bagi aparat bersenjata, mengikis prinsip kesetaraan di hadapan hukum da...
13 Juni 2026
Analisis: Dualisme Yurisdiksi dalam Kasus Andrie Yunus sebagai Cacat Struktural Hukum Nasional
OPINI & ANALISIS
Analisis: Dualisme Yurisdiksi dalam Kasus Andrie Yunus sebagai Cacat Struktural Hukum Nasional
Kasus Andrie Yunus menyingkap dualisme yurisdiksi antara peradilan umum dan militer sebagai cacat struktural yang melanggar prinsip equality before the law dan...
13 Juni 2026
Menguatnya Wacana 'Mock Trial' dan Pelecehan Keadilan: Respons Publik terhadap Vonis Penyiram Andrie Yunus
OPINI & ANALISIS
Menguatnya Wacana 'Mock Trial' dan Pelecehan Keadilan: Respons Publik terhadap Vonis Penyiram Andrie Yunus
Kritik pedas dari berbagai organisasi HAM, termasuk Amnesty International yang menyebut vonis tersebut sebagai 'pelecehan terhadap keadilan', mencerminkan kekec...
14 Juni 2026
Kajian Akademis: Doktrin 'Perang Lawan Teror' Indonesia Mengabaikan Prinsip Pembatasan (Restraint) dalam Hukum Internasional
OPINI & ANALISIS
Kajian Akademis: Doktrin 'Perang Lawan Teror' Indonesia Mengabaikan Prinsip Pembatasan (Restraint) dalam Hukum Internasional
Doktrin perang melawan teror Indonesia dinilai mengabaikan prinsip pembatasan (restraint) dalam hukum internasional, dengan mengaburkan batas antara penegakan h...
12 Juni 2026