Opini & Analisis – Area

"Melangkah Dengan Nurani, Menegakkan Kebenaran"

Opini: Pembangunan Kapasitas Militer dan Kepatuhan terhadap Hukum Humaniter – Dua Sisi yang Tidak Boleh Dipisahkan

OPINI & ANALISIS

Opini: Pembangunan Kapasitas Militer dan Kepatuhan terhadap Hukum Humaniter – Dua Sisi yang Tidak Boleh Dipisahkan

Pembangunan kapasitas militer Indonesia menghadapi krisis legitimasi akibat ketidakseimbangan antara modernisasi teknis dan internalisasi hukum humaniter. Kesen...

Analisis: Ambivalensi Indonesia dalam Penuntutan Kejahatan Perang di Myanmar

OPINI & ANALISIS

Analisis: Ambivalensi Indonesia dalam Penuntutan Kejahatan Perang di Myanmar

Posisi Indonesia dalam merespons kekejaman dan dugaan kejahatan perang yang terjadi di Myanmar kembali diuji. Sebagai negara yang sering menyuarakan perlindunga...

Refleksi Hukum: 20 Tahun Putusan Mahkamah Konstitusi tentang Hukum Humaniter dalam Konflik Aceh

OPINI & ANALISIS

Refleksi Hukum: 20 Tahun Putusan Mahkamah Konstitusi tentang Hukum Humaniter dalam Konflik Aceh

Putusan Mahkamah Konstitusi tentang hukum humaniter dalam konflik Aceh 20 tahun lalu merupakan landmark normatif, namun cahayanya terperangkap oleh budaya impun...

Menteri HAM Natalius Pigai: Dorong Penyelesaian Menyeluruh Konflik Papua, Minta Pemerintah Ambil Keputusan Nasional

OPINI & ANALISIS

Menteri HAM Natalius Pigai: Dorong Penyelesaian Menyeluruh Konflik Papua, Minta Pemerintah Ambil Keputusan Nasional

Pernyataan Menteri HAM Natalius Pigai mengenai urgensi keputusan nasional untuk konflik Papua mengungkap kegagalan pendekatan parsial yang mengabaikan hukum hum...

Kebijakan Pembelian Senjata dari Negara Pelanggar HAM: Dilema Etika dalam Politik Pertahanan

OPINI & ANALISIS

Kebijakan Pembelian Senjata dari Negara Pelanggar HAM: Dilema Etika dalam Politik Pertahanan

Kebijakan pembelian senjata dari negara pelanggar HAM melanggar prinsip due diligence hukum internasional dan menciptakan kontradiksi moral dalam politik pertah...

Analisis: Kebijakan Keamanan Nasional dan Implikasi terhadap Hak Asasi Manusia

OPINI & ANALISIS

Analisis: Kebijakan Keamanan Nasional dan Implikasi terhadap Hak Asasi Manusia

Analisis ini mengungkap bahwa kebijakan keamanan nasional yang bertumpu pada pendekatan militeristik sering mengabaikan proteksi hukum dan berimplikasi pada deg...

Opini: Martabat Hukum sebagai Fondasi Keamanan Nasional dalam Demokrasi

OPINI & ANALISIS

Opini: Martabat Hukum sebagai Fondasi Keamanan Nasional dalam Demokrasi

Martabat hukum sering menjadi korban dalam retorika keamanan nasional, mengorbankan prinsip negara hukum demi stabilitas semu. Konsep keamanan nasional yang leg...

Opini: Kebijakan Cyber Warfare Indonesia di Tengah Dilema Etika dan Hukum Internasional

OPINI & ANALISIS

Opini: Kebijakan Cyber Warfare Indonesia di Tengah Dilema Etika dan Hukum Internasional

Kebijakan cyber warfare Indonesia beroperasi dalam zona abu-abu hukum internasional, dengan penggunaan jargon 'keamanan nasional' yang sering kali mengesampingk...

Opini: Penggunaan Doctrine of Necessity dalam Operasi Militer Indonesia vs Batasan Etika Hukum Internasional

OPINI & ANALISIS

Opini: Penggunaan Doctrine of Necessity dalam Operasi Militer Indonesia vs Batasan Etika Hukum Internasional

Penggunaan doctrine of necessity dalam operasi militer Indonesia sering mengabaikan batasan ketat hukum internasional, yakni prinsip necessity, proportionality,...

Analisis: Etika Penggunaan Kecerdasan Buatan dalam Peperangan Modern dan Tanggung Jawab Negara

OPINI & ANALISIS

Analisis: Etika Penggunaan Kecerdasan Buatan dalam Peperangan Modern dan Tanggung Jawab Negara

Kecerdasan buatan dalam sistem senjata otonom mengancam prinsip kendali manusia dalam hukum perang, berpotensi melanggar prinsip pembedaan dan proporsionalitas...

Opini: Bisnis Militer dan Konflik Kepentingan - Mengurai Benang Kusut Etika Profesi dan Keuangan Pertahanan

OPINI & ANALISIS

Opini: Bisnis Militer dan Konflik Kepentingan - Mengurai Benang Kusut Etika Profesi dan Keuangan Pertahanan

Praktik keterlibatan personel aktif militer dalam bisnis menciptakan konflik kepentingan struktural yang melanggar prinsip undivided loyalty dan menyimpang dari...

Kebijakan 'Tak Akui Kekalahan' Jokowi Dinilai Luhut: Bentuk Dukungan atau Mewujudkan Pengakuan Suara Rakyat?

OPINI & ANALISIS

Kebijakan 'Tak Akui Kekalahan' Jokowi Dinilai Luhut: Bentuk Dukungan atau Mewujudkan Pengakuan Suara Rakyat?

Gagasan 'tak akui kekalahan' yang diusung Jokowi dan didukung Luhut Pandjaitan dinilai sebagai pelanggaran frontal terhadap prinsip ius ad bellum dalam etika po...