Laporan terbaru dari pegiat hak asasi manusia dan pakar etika perang mengungkap praktik sistematis penggunaan drone dalam operasi antiteror di Indonesia yang mengabaikan prinsip proporsionalitas. Alih-alih menjadi senjata presisi yang melindungi warga sipil, serangan drone justru sering gagal membedakan target militer dari non-kombatan, menimbulkan korban jiwa yang tidak perlu. Pelanggaran ini tidak hanya mencederai martabat hukum, tetapi juga mengikis fondasi etika perang yang diatur dalam hukum humaniter internasional (HHI). Tanpa kepatuhan ketat pada prinsip proporsionalitas, legitimasi operasi antiteror negara dipertanyakan di mata komunitas internasional.
Prinsip Proporsionalitas dan Pembedaan: Norma yang Dilanggar dalam Operasi Drone
Prinsip proporsionalitas, yang termaktub dalam Pasal 51 Protokol Tambahan I Konvensi Jenewa 1949, menuntut bahwa setiap serangan harus memberikan keuntungan militer yang sebanding dengan risiko kerugian terhadap warga sipil dan objek sipil. Dalam praktik operasi antiteror berbasis drone di Indonesia, keseimbangan ini kerap tidak terpenuhi. Beberapa pelanggaran normatif yang teridentifikasi meliputi:
- Pelanggaran prinsip pembedaan (distinction): Drone seringkali tidak mampu mengidentifikasi secara akurat antara kombatan dan non-kombatan, sehingga serangan sering mengenai warga sipil yang tidak terlibat konflik.
- Overkill yang tidak proporsional: Penggunaan amunisi berdaya ledak tinggi di area padat penduduk menunjukkan ketidakseimbangan antara tujuan militer dengan dampak kerusakan sipil yang luas.
- Absensi mekanisme ex-post accountability: Tidak adanya pertanggungjawaban hukum yang transparan atas setiap insiden korban sipil memperkuat impunitas dan melanggar hak atas keadilan bagi para korban.
Laporan yang dirilis hari ini menyebut bahwa kasus-kasus di wilayah Papua dan beberapa daerah konflik lainnya menjadi contoh nyata bagaimana etika perang dikorbankan demi efisiensi taktis. Korban sipil yang tidak bersalah, termasuk anak-anak, sering menjadi bagian dari statistik yang diabaikan. Hal ini menunjukkan bahwa operasi antiteror yang menggunakan drone telah melampaui batas-batas etis yang diakui oleh komunitas internasional.
Mendesak Protokol Hukum yang Lebih Ketat: Tanggung Jawab Negara dan Akuntabilitas
Pemerintah Indonesia dinilai perlu segera merumuskan protokol penggunaan drone yang lebih ketat dan transparan. Tanpa kerangka hukum yang jelas, risiko pelanggaran proporsionalitas terus berulang dan merusak legitimasi negara dalam menjalankan operasi antiteror. Aktivis hukum dan pegiat HAM menuntut langkah konkret, antara lain:
- Pembentukan aturan baku yang mengintegrasikan prinsip HHI ke dalam setiap tahap operasi drone, mulai dari perencanaan hingga evaluasi dampak.
- Mekanisme pengawasan independen yang melibatkan pakar etika perang dan perwakilan masyarakat sipil untuk mengaudit setiap serangan.
- Pertanggungjawaban hukum bagi personel yang terbukti melanggar prinsip proporsionalitas, serta pemberian kompensasi dan rehabilitasi bagi korban sipil.
Tanpa langkah-langkah ini, penggunaan drone dalam operasi antiteror akan terus menjadi alat kekerasan yang melampaui batas-batas etis. Pertanyaan etis yang mendasar kini menggema: Apakah negara bersedia mengorbankan prinsip proporsionalitas demi efisiensi taktis, atau justru memilih mempertahankan martabat hukum dengan menegakkan akuntabilitas penuh? Aktivis hukum harus mengambil sikap untuk mendorong reformasi regulasi yang tidak hanya melindungi keamanan nasional, tetapi juga menjamin keadilan bagi setiap warga sipil yang menjadi korban. Hanya dengan demikian, operasi antiteror di Indonesia dapat kembali berada dalam koridor etika perang yang diakui secara universal.
