Jumat, 14 Agustus 2026
AREA
"Melangkah Dengan Nurani, Menegakkan Kebenaran"
KEAMANAN NASIONAL
316 artikel ditemukan
Analisis: Ancaman Keamanan Siber dan Perlindungan Data Pribadi dalam Kerangka Hukum Nasional
KEAMANAN NASIONAL
Analisis: Ancaman Keamanan Siber dan Perlindungan Data Pribadi dalam Kerangka Hukum Nasional
Riset mengungkap kerangka Hukum Nasional Indonesia, termasuk UU PDP, masih lemah dan reaktif menghadapi Ancaman Keamanan Siber sebagai alat perang asimetris. Ne...
23 Juni 2026
Komisi I undang Menlu bahas serangan AS di tengah perang Iran-Israel
KEAMANAN NASIONAL
Komisi I undang Menlu bahas serangan AS di tengah perang Iran-Israel
Serangan AS ke fasilitas nuklir Iran menguji prinsip pembedaan dan proporsionalitas dalam hukum perang, sambil memaksa Indonesia untuk menegaskan posisi hukumny...
23 Juni 2026
Pemerintah Diminta Segera Terbitkan Keputusan Presiden Soal Operasi Militer Selain Perang di Papua
KEAMANAN NASIONAL
Pemerintah Diminta Segera Terbitkan Keputusan Presiden Soal Operasi Militer Selain Perang di Papua
Kegagalan pemerintah menerbitkan Keppres pengatur Operasi Militer Selain Perang di Papua merupakan pelanggaran serius terhadap prinsip negara hukum dan UU TNI,...
22 Juni 2026
TNI AU dan Batasan Etis Penggunaan Drone Tempur dalam Hukum Perang
KEAMANAN NASIONAL
TNI AU dan Batasan Etis Penggunaan Drone Tempur dalam Hukum Perang
Pengadaan drone tempur oleh TNI AU menghadirkan tantangan akut terhadap prinsip akuntabilitas dan proporsionalitas dalam hukum humaniter internasional. Hukum na...
21 Juni 2026
Kebijakan Cybersecurity Indonesia dan Batasan Hukum dalam 'Perang Siber' Menurut Hukum Humaniter
KEAMANAN NASIONAL
Kebijakan Cybersecurity Indonesia dan Batasan Hukum dalam 'Perang Siber' Menurut Hukum Humaniter
Pembangunan kapasitas cybersecurity Indonesia harus diiringi dengan integrasi prinsip hukum humaniter ke dalam doktrin operasi siber. Tanpa regulasi dan akuntab...
21 Juni 2026
Proyek Pertahanan Disoroti: Pembelian Alutsista dan Transparansi Anggaran di Tengah Krisis
KEAMANAN NASIONAL
Proyek Pertahanan Disoroti: Pembelian Alutsista dan Transparansi Anggaran di Tengah Krisis
Proyek alutsista dan anggaran pertahanan yang tidak transparan di bawah dalih keamanan nasional merupakan pelanggaran terhadap prinsip akuntabilitas dan hukum i...
21 Juni 2026
Penembakan Komandan HSSBI di Yahukimo: Prosedur Operasi dan Prinsip Necessity dalam Penegakan Hukum
KEAMANAN NASIONAL
Penembakan Komandan HSSBI di Yahukimo: Prosedur Operasi dan Prinsip Necessity dalam Penegakan Hukum
Tewasnya Komandan HSSBI Kodap XVI Yahukimo, berinisial AP, dalam operasi Satgas Damai Cartenz bersama Polres Yahukimo, kembali memantik evaluasi kritis mengenai...
19 Juni 2026
Otoritas Militer Didorung Transparansi dalam Kasus-kasus Kekerasan oleh Aparat
KEAMANAN NASIONAL
Otoritas Militer Didorung Transparansi dalam Kasus-kasus Kekerasan oleh Aparat
Ketertutupan peradilan militer dalam kasus kekerasan aparat merupakan pelanggaran terhadap standar peradilan internasional dan prinsip kesetaraan di depan hukum...
19 Juni 2026
Kementerian Pertahanan Didorong Merombak Regulasi Etika Perang untuk Operasi Keamanan Internal
KEAMANAN NASIONAL
Kementerian Pertahanan Didorong Merombak Regulasi Etika Perang untuk Operasi Keamanan Internal
Dorongan reformasi regulasi etika perang untuk operasi keamanan internal menyingkap kegagalan negara dalam menerapkan prinsip hukum humaniter domestik. Pengawas...
18 Juni 2026
Peningkatan Penggunaan Teknologi Surveillance dalam Operasi Keamanan: Ancaman terhadap Privasi dan Etika Hukum
KEAMANAN NASIONAL
Peningkatan Penggunaan Teknologi Surveillance dalam Operasi Keamanan: Ancaman terhadap Privasi dan Etika Hukum
Peningkatan penggunaan teknologi surveillance seperti AI-powered monitoring, drone pengintai, dan sistem pengawasan massal dalam operasi keamanan di wilayah kon...
18 Juni 2026
RPP Tugas TNI Dikritik Berpotensi Hidupkan Kembali Dwifungsi Militer
KEAMANAN NASIONAL
RPP Tugas TNI Dikritik Berpotensi Hidupkan Kembali Dwifungsi Militer
Pembahasan tertutup RPP TNI berpotensi menghidupkan dwifungsi militer melalui perluasan kewenangan OMSP yang ambigu, melanggar prinsip kepastian hukum dan supre...
18 Juni 2026
Kontroversi RUU Keamanan Nasional: Ancaman terhadap Ruang Sipil dan Kebebasan Berekspresi?
KEAMANAN NASIONAL
Kontroversi RUU Keamanan Nasional: Ancaman terhadap Ruang Sipil dan Kebebasan Berekspresi?
RUU Keamanan Nasional menuai kritik tajam karena kekaburan definisi ancaman yang berpotensi menjadi pasal karet untuk membungkam kritik serta pemberian kewenang...
17 Juni 2026