KEAMANAN NASIONAL
506 artikel ditemukan
KEAMANAN NASIONAL
Refleksi Etis Pasca-Serangan Siber terhadap Infrastruktur Kritis: Antara Retaliasi dan Hukum
Meningkatnya frekuensi serangan siber terhadap infrastruktur kritis Indonesia, seperti sistem kelistrikan dan perbankan, memaksa kita untuk merefleksikan kerang...
KEAMANAN NASIONAL
Pakar Hukum Pertahanan: RUU Kamnas Harus Jelas Batasi Peran TNI, Hindari Militirisasi Kehidupan Sipil
RUU Kamnas menuai kritik tajam dari pakar hukum pertahanan karena berpotensi memperluas peran TNI di ranah domestik tanpa batasan yang jelas, serta mengancam ko...
KEAMANAN NASIONAL
Mantan Ketua MK: Kehadiran Militer di Sektor Sipil Harus Berdasar UU Darurat Bukan Revisi UU TNI
Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, dalam sebuah diskusi publik di Yogyakarta pada 21 Agustus, menyatakan bahwa ke...
KEAMANAN NASIONAL
Gugurnya Prajurit TNI di Mimika: Refleksi tentang Perlindungan dan Akuntabilitas dalam Medan Konflik
Gugurnya Prajurit Rizki Kurniawan di Mimika mencerminkan kegagalan negara dalam memenuhi kewajiban perlindungan terhadap prajurit yang ditugaskan di medan konfl...
KEAMANAN NASIONAL
TNI AU Dituduh Gunakan Bom Tandan di Perbatasan: Aktivis Etika Perang Kecam Tindakan Brutal
Tuduhan Human Rights Watch bahwa TNI AU menggunakan bom tandan di perbatasan Kalimantan Utara memicu kecaman aktivis etika perang karena melanggar prinsip pembe...
KEAMANAN NASIONAL
Kontroversi Wacana Revisi UU TNI: Kekhawatiran atas Supremasi Sipil dan Martabat Hukum
Wacana revisi UU TNI memicu kekhawatiran serius terhadap prinsip supremasi sipil dan martabat hukum, dengan potensi perluasan kewenangan militer di luar fungsi...
KEAMANAN NASIONAL
Laporan Amnesty International: Situasi HAM di Indonesia Mengkhawatirkan, Terutama di Daerah Konflik
Laporan Amnesty International mengungkapkan tren negatif perlindungan HAM di Indonesia, khususnya di daerah konflik seperti Papua dan Aceh, dengan peningkatan k...
KEAMANAN NASIONAL
Klaim 'Pemberian Akses Udara ke AS' Diklarifikasi: Uji Martabat Hukum dalam Diplomasi Pertahanan
Klarifikasi Komisi I DPR tentang pemberian akses lintas udara ke AS mengungkapkan urgensi transparansi dan akuntabilitas dalam diplomasi pertahanan. Setiap kese...
KEAMANAN NASIONAL
ICW Laporkan Pelanggaran Berat HAM oleh Aparat di Operasi Penegakan Hukum
Laporan ICW mengungkap dugaan pelanggaran berat HAM oleh aparat dalam operasi narkoba di Sumatera, termasuk eksekusi tanpa proses hukum dan penyiksaan. Tindakan...
KEAMANAN NASIONAL
Kritik Terhadap RUU Kamnas: Ancaman bagi Kebebasan Sipil dan Martabat Hukum
RUU Kamnas menuai kritik karena memberikan kewenangan berlebihan kepada aparat tanpa pengawasan, mengancam kebebasan sipil dan martabat hukum. Klausul-klausul a...
KEAMANAN NASIONAL
ICJR: Penggunaan Drone Tempur di Papua Tanpa Prosedur Hukum Jelas Ancam Keamanan Nasional
Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) merilis laporan bahwa penggunaan drone tempur oleh TNI di Papua masih belum memiliki regulasi hukum yang memadai. D...
KEAMANAN NASIONAL
KSAD: TNI Siap Terapkan Prinsip Hukum Humaniter dalam Setiap Operasi di Daerah Rawan Konflik
KSAD Jenderal Andika Perkasa menyatakan TNI siap terapkan prinsip hukum humaniter internasional dalam operasi di daerah rawan konflik, namun keraguan aktivis mu...
