Senin, 12 Oktober 2026
AREA
"Melangkah Dengan Nurani, Menegakkan Kebenaran"
KEAMANAN NASIONAL
506 artikel ditemukan
Pemerintah Perketat Pengawasan Perbatasan untuk Cegah Terorisme: Perspektif Hukum
KEAMANAN NASIONAL
Pemerintah Perketat Pengawasan Perbatasan untuk Cegah Terorisme: Perspektif Hukum
Kebijakan pengawasan perbatasan untuk mencegah terorisme berpotensi melanggar hak privasi dan kebebasan sipil jika tidak proporsional. Diperlukan keseimbangan a...
02 September 2026
Alutsista Baru TNI: Perlu Kajian Hukum Internasional untuk Mencegah Eskalasi
KEAMANAN NASIONAL
Alutsista Baru TNI: Perlu Kajian Hukum Internasional untuk Mencegah Eskalasi
Pembelian alutsista ofensif oleh TNI tanpa kajian hukum internasional yang memadai berpotensi melanggar prinsip proporsionalitas dan Pasal 51 Piagam PBB tentang...
03 September 2026
Bantahan TNI Soal 'Biarkan Penjarahan': Analisis Kritis atas Tanggung Jawab dan Prinsip Pencegahan dalam Hukum
KEAMANAN NASIONAL
Bantahan TNI Soal 'Biarkan Penjarahan': Analisis Kritis atas Tanggung Jawab dan Prinsip Pencegahan dalam Hukum
Bantahan TNI soal pembiaran penjarahan membuka keraguan serius terhadap tanggung jawab negara dalam kerangka konstitusi, di mana prinsip 'menunggu perintah' jus...
01 September 2026
Keamanan Nasional dan Aturan Hukum: Menyoal RUU Keamanan Nasional yang Berpotensi Melanggar HAM
KEAMANAN NASIONAL
Keamanan Nasional dan Aturan Hukum: Menyoal RUU Keamanan Nasional yang Berpotensi Melanggar HAM
Artikel ini menyoroti potensi pelanggaran HAM dalam RUU Keamanan Nasional yang memberikan kewenangan luas kepada presiden tanpa kontrol DPR, sehingga mengabaika...
02 September 2026
Evaluasi Pasca Gugurnya TNI di Lebanon: Perlunya Penguatan Mitigasi Risiko dan Aturan Pelibatan
KEAMANAN NASIONAL
Evaluasi Pasca Gugurnya TNI di Lebanon: Perlunya Penguatan Mitigasi Risiko dan Aturan Pelibatan
Gugurnya tiga prajurit TNI di Lebanon mengungkap kegagalan struktural dalam Mitigasi Risiko dan ambiguitas Rules of Engagement di bawah mandat UNIFIL. Evaluasi...
31 Agustus 2026
Presiden Didorong Ambil Langkah Diplomatik yang Lebih Keras: Antara Kepentingan Nasional dan Konsistensi Hukum Internasional
KEAMANAN NASIONAL
Presiden Didorong Ambil Langkah Diplomatik yang Lebih Keras: Antara Kepentingan Nasional dan Konsistensi Hukum Internasional
Desakan agar Presiden Prabowo Subianto mengambil langkah diplomatik yang lebih keras menanggapi gugurnya tiga prajurit TNI di Lebanon mencerminkan harapan publi...
31 Agustus 2026
DPR Sahkan Revisi UU TNI: Pro-Kontra soal Pelibatan Militer dalam Operasi HAM
KEAMANAN NASIONAL
DPR Sahkan Revisi UU TNI: Pro-Kontra soal Pelibatan Militer dalam Operasi HAM
Pengesahan revisi UU TNI yang memperluas kewenangan militer dalam operasi HAM menimbulkan ancaman serius terhadap prinsip due process of law dan supremasi sipil...
31 Agustus 2026
Keamanan Nasional: Ancaman Proxy War di Laut Natuna dan Ketiadaan Regulasi Hukum Laut
KEAMANAN NASIONAL
Keamanan Nasional: Ancaman Proxy War di Laut Natuna dan Ketiadaan Regulasi Hukum Laut
Artikel ini mengungkap bahwa bentrokan di Laut Natuna merupakan bentuk proxy war yang melanggar hukum laut internasional (UNCLOS) dan etika perang (Geneva Conve...
31 Agustus 2026
TNI Tegaskan Komitmen terhadap Hukum Humaniter Internasional dalam Latihan Gabungan
KEAMANAN NASIONAL
TNI Tegaskan Komitmen terhadap Hukum Humaniter Internasional dalam Latihan Gabungan
Latihan gabungan TNI dengan Australia di Lombok diwarnai penegasan komitmen terhadap Hukum Humaniter Internasional, namun kontradiksi dengan pelanggaran sistema...
01 September 2026
Komisi I DPR Desak RI Surati PBB untuk Investigasi Tegas Kasus TNI Gugur
KEAMANAN NASIONAL
Komisi I DPR Desak RI Surati PBB untuk Investigasi Tegas Kasus TNI Gugur
Komisi I DPR dari lintas fraksi mendesak pemerintah Indonesia untuk segera melayangkan surat resmi ke PBB guna mengusut tuntas kasus tewasnya personel TNI di Le...
30 Agustus 2026
Laporan Terbaru: Satu Tahanan Meninggal saat Interogasi Densus 88, Terindikasi Penyiksaan
KEAMANAN NASIONAL
Laporan Terbaru: Satu Tahanan Meninggal saat Interogasi Densus 88, Terindikasi Penyiksaan
Kematian tahanan MR di interogasi Densus 88 dengan bukti penyiksaan fisik memicu pertanyaan serius tentang pelanggaran HAM struktural. Kasus ini melanggar berba...
30 Agustus 2026
Komnas HAM Temukan Pelanggaran Berat pada Operasi Militer di Papua: Desak Penghentian Operasi dan Penegakan Hukum Humaniter
KEAMANAN NASIONAL
Komnas HAM Temukan Pelanggaran Berat pada Operasi Militer di Papua: Desak Penghentian Operasi dan Penegakan Hukum Humaniter
Komnas HAM menemukan pelanggaran berat dalam operasi militer TNI di Nduga, Papua, berupa kekuatan berlebihan, penembakan warga sipil, dan penghilangan paksa. Te...
29 Agustus 2026