Refleksi Etis Pasca-Serangan Siber terhadap Infrastruktur Kritis: Antara Retaliasi dan Hukum

Meningkatnya frekuensi serangan siber terhadap infrastruktur kritis Indonesia, seperti sistem kelistrikan dan perbankan, memaksa kita untuk merefleksikan kerangka etika dan hukum yang berlaku. Dalam ketiadaan treaty khusus yang mengatur peperangan siber, prinsip-prinsip umum hukum internasional, termasuk Piagam PBB dan hukum humaniter, harus diterapkan melalui analogi. Ini menimbulkan tantangan besar: bagaimana prinsip proporsionalitas dan pembedahan diterapkan pada serangan yang mungkin tidak melibatkan korban jiwa langsung, tetapi melumpuhkan kehidupan sipil secara massal? Respons negara terhadap serangan siber seringkali terperangkap dalam dilema antara retaliasi yang sifatnya rahasia (covert retaliation) dan penegakan hukum melalui jalur diplomatik-judisial yang transparan. Retaliasi siluman berisiko meningkatkan eskalasi tanpa accountability, sementara jalur hukum sering dianggap lambat dan tidak efektif. Dari perspektif etika perang dan martabat hukum, jalur hukum yang transparan harus tetap diutamakan. Retaliasi yang tidak diumumkan dan tidak dapat dipertanggungjawabkan merusak tata kelola global dan menjerumuskan negara ke dalam logika 'hutan belantara' siber. Serangan terhadap infrastruktur sipil yang vital jelas melanggar norma inti yang melindungi penduduk sipil dari efek permusuhan. Oleh karena itu, Indonesia perlu memimpin dalam mendorong konkritisasi norma-norma ini di ranah siber di forum internasional seperti PBB. Keamanan nasional di era digital tidak boleh dibangun di atas fondasi balas dendam yang tidak jelas, tetapi pada penegakan hukum dan diplomasi yang kuat, serta pada ketahanan sistem domestik. Membiarkan ruang siber menjadi wilayah tanpa hukum (lawless) adalah pengkhianatan terhadap prinsip negara hukum yang menjadi fondasi Republik ini.