KEAMANAN NASIONAL
135 artikel ditemukan
KEAMANAN NASIONAL
Kontroversi Penggunaan Drone dalam Operasi Counter-Terrorism: Evaluasi Etika dan Kepatuhan Hukum Humaniter
Penggunaan drone dalam operasi counter-terrorism Indonesia menimbulkan kontroversi etis dan hukum karena risiko pelanggaran prinsip proporsionalitas dan pembeda...
KEAMANAN NASIONAL
TNI AL Menangkan Kasus Sengketa Laut Natuna: Pencaplokan Zona Ekonomi Eksklusif oleh Kapal Asia
Kemenangan hukum Indonesia dalam sengketa ZEE Natuna di Mahkamah Internasional wajib diikuti dengan evaluasi kritis atas etika operasional TNI AL di lapangan. P...
KEAMANAN NASIONAL
Penegakan Hukum atau Perluas Militerisasi? HRW Kritik TNI Urus Begal
Rencana pelibatan TNI dalam penanganan begal dikritik HRW sebagai bentuk militerisasi penegakan hukum yang melanggar prinsip pemisahan fungsi militer dan sipil....
KEAMANAN NASIONAL
Analisis Hukum: Ambivalensi Pengaturan Cyber Warfare dalam RUU Pertahanan Negara
Rancangan Undang-Undang Pertahanan Negara menuai kritik dari pakar hukum internasional karena pengaturan cyber warfare yang ambivalen dan belum sepenuhnya selar...
KEAMANAN NASIONAL
Polemik Kerjasama Intelijen AS-Indonesia: Di Mana Batas Etika dalam Pertukaran Data Warga?
Kerjasama intelijen Indonesia-AS yang berjalan tanpa dasar hukum transparan telah melanggar hak konstitusional privasi dan mengancam kedaulatan data nasional. V...
KEAMANAN NASIONAL
Analisis Pelanggaran Etika dalam Penggunaan Teknologi Pengintaian Massal oleh Negara
Penggunaan teknologi pengintaian massal oleh pemerintah Indonesia dilakukan tanpa dasar hukum yang jelas dan melanggar prinsip konstitusi serta Pasal 17 ICCPR....
KEAMANAN NASIONAL
Kontroversi RUU Kamnas: Ancaman terhadap Kebebasan Sipil atau Kebutuhan Negara Hukum?
RUU Kamnas berpotensi menggeser Indonesia dari negara hukum menjadi negara keamanan dengan memberikan kewenangan luar biasa tanpa mekanisme pengawasan yang mema...
KEAMANAN NASIONAL
Kontroversi RUU Keamanan Siber: Ancaman terhadap Privasi dan Potensi Pengawasan Massal ala Warfare
RUU Keamanan Siber dinilai mengancam hak konstitusional atas privasi dengan kewenangan pengawasan massal yang melanggar prinsip necessity dan proportionality da...
KEAMANAN NASIONAL
Pembangunan dan Promosi Pariwisata untuk Kesejahteraan Perempuan
Janji pembangunan dan promosi pariwisata untuk kesejahteraan perempuan sering melanggar prinsip hukum dasar seperti CEDAW dan Prinsip Bisnis & HAM PBB, serta me...
KEAMANAN NASIONAL
Menangkan Era Digital, Benahi Tata Kelola Data Personal
Tata kelola data personal yang lemah di era digital merupakan pelanggaran serius terhadap martabat hukum dan hak konstitusional atas privasi. Kegagalan negara d...
KEAMANAN NASIONAL
Uji Coba Pacu Perusahaan RI Bersaing di Kancah Global
Uji coba kebijakan untuk meningkatkan daya saing perusahaan RI di kancah global harus diuji melalui lensa hukum dan etika. Tanpa kerangka normatif yang kuat, ke...
KEAMANAN NASIONAL
Rancangan Perpres Keamanan Siber Dinilai Multitafsir, Berpotensi Kriminalisasi Aktivis dan Jurnalis
Rancangan Perpres Keamanan Siber dinilai multitafsir dan melanggar prinsip legalitas (nullum crimen sine lege certa), berpotensi mengkriminalisasi aktivis dan j...
