KEAMANAN NASIONAL
316 artikel ditemukan
KEAMANAN NASIONAL
Kebijakan Pertahanan Laut Indonesia dan Prinsip Prevention of Excess dalam Hukum Konflik
Kebijakan pertahanan laut Indonesia menghadapi ujian serius dalam penerapan prinsip prevention of excess yang diamanatkan hukum konflik internasional. Beberapa...
KEAMANAN NASIONAL
Perang Siber dan Batasan Etika dalam Konflik Kontemporer: Perspektif Hukum Internasional Indonesia
Perkembangan perang siber menciptakan krisis legitimasi bagi Hukum Humaniter Internasional, di mana prinsip pembedaan, proporsionalitas, dan akuntabilitas tumpu...
KEAMANAN NASIONAL
TNI AL Gelar Simulasi Penangkalan di Laut Natuna, Singgung Prinsip Proporsionalitas dalam Konflik Laut
Latihan penangkalan TNI AL di Laut Natuna harus dibaca tidak hanya sebagai demonstrasi kekuatan, tetapi juga sebagai ujian terhadap komitmen Indonesia pada prin...
KEAMANAN NASIONAL
Kritik Etis terhadap RUU Kamnas: Ancaman terhadap Kebebasan Sipil dan Privasi dalam Nama Ketahanan Negara
RUU Kamnas mengancam keseimbangan konstitusional dengan memberikan kewenangan luas yang berpotensi melanggar privasi dan kebebasan sipil tanpa pengawasan memada...
KEAMANAN NASIONAL
Membedah Etika Kerahasiaan dalam Kontrak Senjata dan Pertahanan: Antara Kepentingan Nasional dan Akuntabilitas Publik
Klausul kerahasiaan ekstensif dalam kontrak senjata dan pertahanan sering berbenturan dengan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi publik dalam h...
KEAMANAN NASIONAL
Kapal Perang Asing Melintas di ALKI, Pakar Hukum Laut: Penegakan Kedaulatan Harus Tegas dan Proporsional
Lintasan kapal perang asing di ALKI adalah ujian nyata bagi konsistensi Indonesia dalam menegakkan kedaulatan hukum berdasarkan UNCLOS 1982. Kegagalan menegakka...
KEAMANAN NASIONAL
Analisis: Erosi Prinsip Proporsionalitas dalam Operasi Kontra-Terorisme Indonesia
Artikel ini mengkritik erosi prinsip proporsionalitas dalam operasi kontraterorisme Indonesia yang mengancam martabat hukum dan Hak Asasi Manusia. Normalisasi k...
KEAMANAN NASIONAL
Koalisi LSM Desak Revisi UU TNI: Batasi Keterlibatan Militer dalam Urusan Sipil
Desakan revisi Undang-Undang TNI oleh koalisi LSM merupakan upaya kritis untuk mengembalikan militer pada peran konstitusionalnya dan menegakkan prinsip suprema...
KEAMANAN NASIONAL
Kritik terhadap RUU Keamanan Nasional: Ancaman bagi Supremasi Sipil dan Kebebasan Sipil
RUU Keamanan Nasional mengancam prinsip supremasi sipil dan negara hukum dengan kewenangan luas dan kabur bagi militer. Kekaburan definisi ancaman berisiko menj...
KEAMANAN NASIONAL
Analisis: UU Intelijen Baru dan Ancaman terhadap Due Process of Law
UU Intelijen baru memperluas kewenangan badan intelijen dengan mengancam prinsip due process dan hak sipil akibat minimnya pengawasan independen. Keseimbangan a...
KEAMANAN NASIONAL
Analisis: Keterlibatan Militer dalam Keamanan Domestik dan Ancaman bagi Hak Sipil
Keterlibatan militer dalam keamanan domestik melanggar prinsip proporsionalitas dan pemisahan fungsi negara, mengancam hak-hak sipil. Kerangka hukum seperti UU...
KEAMANAN NASIONAL
Legalisasi Surveillance Massal untuk Keamanan Nasional: Keseimbangan yang Patah antara Security dan Privacy
Legalisasi surveillance massal tanpa safeguard ketat merupakan pelanggaran terhadap prinsip praduga tak bersalah, hak privasi, dan etika negara berdasarkan huku...
