KEAMANAN NASIONAL
505 artikel ditemukan
KEAMANAN NASIONAL
Kemenhan: Akses Udara untuk Militer AS Belum Final, Kedaulatan NKRI Tetap yang Utama
Kementerian Pertahanan menegaskan bahwa draf LoI mengenai izin lintas pesawat militer AS masih dalam pembahasan dan belum final. Isu blanket overflight ini meng...
KEAMANAN NASIONAL
Kemenhan Bantah Akses Udara untuk Militer AS Sudah Final
Kemenhan membantah klaim finalisasi blanket overflight AS dengan menegaskan kedaulatan udara NKRI sebagai prinsip yang non-negotiable. Isu ini menimbulkan risik...
KEAMANAN NASIONAL
Gugatan Warga Terhadap Kebijakan Keamanan Cyber Ditolak, Aktivis Khawatirkan Pengawasan Massal
Penolakan gugatan warga terhadap kebijakan keamanan cyber merupakan kemunduran serius bagi perlindungan privasi dan martabat hukum di Indonesia. Kebijakan ini m...
KEAMANAN NASIONAL
Analisis: Kerangka Hukum Siber Indonesia Belum Siap Hadasi Perang Cyber dan Serangan Digital Negara
Kerangka hukum siber Indonesia belum siap menghadapi perang cyber dan serangan digital berskala negara, menciptakan zona abu-abu yang mengikis prinsip hukum hum...
KEAMANAN NASIONAL
Kontroversi Penggunaan Drone Bersenjata di Perbatasan: Ancaman Baru Etika Perang
Penggunaan drone bersenjata oleh TNI di perbatasan Kalimantan Utara memicu perdebatan serius karena melanggar prinsip pembedaan dan proporsionalitas dalam hukum...
KEAMANAN NASIONAL
Pakar Hukum Peringatkan Bahaya Dwi Kewarganegaraan untuk Rekrutmen Ahli Nuklir
Wacana rekrutmen ahli nuklir melalui dwi kewarganegaraan dinilai sebagai kebijakan berisiko tinggi yang berpotensi melanggar semangat Traktat Nonproliferasi Nuk...
KEAMANAN NASIONAL
Kontroversi 'Operasi Bersama' dengan Negara Asing di Papua: Di Mana Batas Kedaulatan dan Pemenuhan HAM?
Operasi militer bersama dengan kekuatan asing di Papua, yang diluncurkan tanpa kerangka hukum yang transparan, merupakan pelanggaran serius terhadap prinsip ked...
KEAMANAN NASIONAL
Pembahasan RUU Keamanan Nasional: Ancaman bagi Independensi Peradilan dan Pembatasan Hak Berserikat?
RUU Keamanan Nasional mengancam sendi negara hukum melalui klausul 'koordinasi' yang berpotensi mengintervensi kemandirian peradilan dan perluasan definisi anca...
KEAMANAN NASIONAL
Kebijakan Keamanan Siber Nasional Dinilai Abaikan Prinsip Privasi dan Due Process
Rancangan Kebijakan Keamanan Siber Nasional 2026-2030 menuai kritik tajam karena dinilai mengabaikan prinsip privasi dan due process, hak konstitusional yang ta...
KEAMANAN NASIONAL
Kebocoran Data Personil Militer: Uji Ketahanan Sistem Keamanan Nasional dan Perlindungan Hukum bagi Prajurit
Kebocoran data personel militer menyingkap dua kegagalan mendasar: vakum hukum dalam melindungi data strategis dan pelanggaran etis terhadap prinsip duty of car...
KEAMANAN NASIONAL
Militer Diminta Transparan Soal Korban Sipil dalam Latihan Gabungan dengan Negara Aliansi
Desakan transparansi atas korban sipil dalam latihan militer menguji komitmen TNI terhadap prinsip precautionary principle dalam hukum humaniter. Akuntabilitas...
KEAMANAN NASIONAL
Pakar Hukum TNI: Integrasi Hukum Humaniter ke dalam Doktrin Operasi Militer Masih Bersifat Parsial
Analisis internal menyoroti integrasi hukum humaniter internasional ke dalam doktrin dan operasi militer TNI yang masih parsial, lebih menekankan jus ad bellum...
