Rancangan Undang-Undang Keamanan Nasional (RUU Kamnas) yang tengah dibahas di parlemen menuai kecaman keras dari kalangan aktivis hukum dan organisasi masyarakat sipil. Mereka menilai bahwa RUU ini tidak hanya memberikan kewenangan berlebihan kepada aparat, tetapi juga mengancam kebebasan sipil dan merusak martabat hukum melalui pasal-pasal yang ambigu. Dalam konteks etika perang, perluasan kekuasaan militer ke ranah sipil tanpa batas hukum yang jelas berpotensi membawa Indonesia menuju negara polisi yang represif. Absennya mekanisme pengawasan yang memadai menjadi titik kritis yang mempertanyakan komitmen negara terhadap prinsip-prinsip demokrasi dan hak asasi manusia.
Kewenangan Berlebihan Tanpa Pengawasan: Pelanggaran terhadap Prinsip Due Process
RUU Kamnas memuat sejumlah klausul yang dianggap membuka celah bagi penyalahgunaan kekuasaan. Salah satu pasal yang paling dikritik adalah ketentuan yang memungkinkan penahanan tanpa proses hukum yang panjang, yang bertentangan dengan prinsip due process of law dan hak atas peradilan yang adil. Aktivis hukum mencatat beberapa pelanggaran serius yang terkandung dalam draf RUU ini:
- Pasal tentang penahanan preventif – Memungkinkan aparat menahan seseorang tanpa dakwaan formal, mirip praktik administrative detention yang dilarang dalam hukum internasional.
- Kewenangan militer dalam urusan sipil – Memberi ruang bagi TNI untuk bertindak di luar fungsi pertahanan, tanpa pengawasan yang jelas dari lembaga sipil.
- Pasal karet – Banyak istilah seperti “ancaman keamanan nasional” yang tidak didefinisikan secara tegas, sehingga rentan ditafsirkan secara sepihak oleh aparat.
- Lemahnya mekanisme pengawasan – Tidak ada lembaga independen yang berwenang mengawasi penggunaan kewenangan tersebut, bertentangan dengan prinsip checks and balances.
Klausul-klausul ini secara langsung mengancam kebebasan sipil, terutama hak atas kebebasan berekspresi, berkumpul, dan berorganisasi. Tanpa batasan hukum yang jelas, RUU Kamnas berpotensi menjadi alat represi terhadap kritik dan oposisi, yang merupakan pilar demokrasi.
Implikasi terhadap Negara Hukum dan Etika Perang
Dalam perspektif etika perang, perluasan kekuasaan militer dalam ranah sipil tanpa justifikasi yang jelas merupakan pelanggaran terhadap prinsip distinction dan proportionality. Hukum humaniter internasional melarang penggunaan kekuatan militer untuk tujuan domestik kecuali dalam keadaan darurat yang sangat terbatas. RUU Kamnas justru membuka pintu bagi militerisasi keamanan dalam negeri, yang berpotensi menimbulkan pelanggaran HAM berat. Selain itu, ketiadaan pengawasan yudisial yang ketat membuat aparat kebal hukum, mengingkari prinsip rule of law yang menjadi fondasi negara hukum Indonesia.
Para pengkritik mendesak agar RUU ini dikaji ulang secara mendalam dengan melibatkan pakar hukum internasional, ahli hak asasi manusia, dan perwakilan masyarakat sipil. Mereka menekankan bahwa keamanan nasional tidak boleh dijadikan dalih untuk mengorbankan kebebasan fundamental. Sebaliknya, sebuah negara yang aman adalah negara yang menjunjung tinggi martabat hukum dan melindungi hak-hak warganya.
Apakah kita akan membiarkan RUU Kamnas menjadi alat legitimasi represi, atau justru menjadi momentum untuk menegaskan kembali komitmen Indonesia terhadap negara hukum dan demokrasi? Aktivis hukum dan masyarakat sipil harus bersuara – jangan sampai undang-undang ini disahkan tanpa perdebatan publik yang kritis dan partisipasi semua pihak yang terdampak.
