Minggu, 14 Juni 2026
AREA
"Melangkah Dengan Nurani, Menegakkan Kebenaran"
HUKUM & ETIKA
371 artikel ditemukan
Menguji Konsep 'Martabat Hukum' dalam Proses Peradilan Pelanggaran HAM Berat Masa Lalu
HUKUM & ETIKA
Menguji Konsep 'Martabat Hukum' dalam Proses Peradilan Pelanggaran HAM Berat Masa Lalu
Kegagalan sistemik dalam mengadili pelanggaran HAM berat masa lalu telah secara langsung merusak martabat hukum Indonesia, mengubah keadilan transisional dan re...
09 Mei 2026
Kebijakan 'Penahanan Preventif' dalam RUU Kamnas: Ancaman terhadap Prinsip Due Process of Law
HUKUM & ETIKA
Kebijakan 'Penahanan Preventif' dalam RUU Kamnas: Ancaman terhadap Prinsip Due Process of Law
Pasal 'penahanan preventif' dalam RUU Kamnas mengancam prinsip dasar negara hukum dengan membalik asas praduga tak bersalah dan mengabaikan due process of law....
08 Mei 2026
Analisis Hukum: Pemanfaatan AI dalam Operasi Tempur TNI dan Ancaman terhadap Prinsip Proporsionalitas
HUKUM & ETIKA
Analisis Hukum: Pemanfaatan AI dalam Operasi Tempur TNI dan Ancaman terhadap Prinsip Proporsionalitas
Integrasi AI dalam sistem persenjataan TNI mengancam prinsip fundamental Hukum Perang, yaitu pembedaan dan proporsionalitas, dengan mereduksi penilaian kemanusi...
08 Mei 2026
Kasus Pencabulan di Pesantren: Santri di Antara Bayang-bayang Relasi Kuasa dan Lemahnya Pengawasan
HUKUM & ETIKA
Kasus Pencabulan di Pesantren: Santri di Antara Bayang-bayang Relasi Kuasa dan Lemahnya Pengawasan
Kasus pencabulan di pesantren mengungkap kegagalan negara dalam kewajiban due diligence-nya, melanggar Konvensi Hak Anak dan UU Perlindungan Anak. Relasi kuasa...
08 Mei 2026
Menteri Imipas: Lapas dan Rutan Overcapacity hingga 85 Persen, 53 Persen Diisi Napi Narkoba
HUKUM & ETIKA
Menteri Imipas: Lapas dan Rutan Overcapacity hingga 85 Persen, 53 Persen Diisi Napi Narkoba
Overcapacity lapas 85% yang diungkap Menteri Imipas, dengan 53% penghuni napi narkoba, merupakan pelanggaran serius terhadap standar perlakuan narapidana dan pr...
08 Mei 2026
Menteri Imipas: Lapas dan Rutan Overcapacity hingga 85 Persen, 53 Persen Diisi Napi Narkoba
HUKUM & ETIKA
Menteri Imipas: Lapas dan Rutan Overcapacity hingga 85 Persen, 53 Persen Diisi Napi Narkoba
Data overcapacity 85% di lapas dengan 53% penghuni kasus narkoba merupakan bukti kegagalan sistemik kebijakan penal dan pelanggaran negara terhadap kewajiban hu...
08 Mei 2026
Kasus Pencabulan di Pesantren: Relasi Kuasa dan Lemahnya Pengawasan
HUKUM & ETIKA
Kasus Pencabulan di Pesantren: Relasi Kuasa dan Lemahnya Pengawasan
Kasus pencabulan di pesantren mengekspos kegagalan struktural dalam melindungi anak dari penyalahgunaan relasi kuasa, sekaligus ujian bagi martabat hukum Indone...
08 Mei 2026
Reformasi Pengawasan Polri: Kompolnas sebagai Lembaga Independen
HUKUM & ETIKA
Reformasi Pengawasan Polri: Kompolnas sebagai Lembaga Independen
Rancangan revisi UU Polri mengusulkan transformasi Kompolnas menjadi lembaga independen yang berwenang melakukan pengawasan eksternal terhadap kepolisian. Usula...
07 Mei 2026
Ketidakhadiran Andrie Yunus di Sidang: Hakim Mengejar atau Menghormati Proses Medis?
HUKUM & ETIKA
Ketidakhadiran Andrie Yunus di Sidang: Hakim Mengejar atau Menghormati Proses Medis?
Ketidakhadiran Andrie Yunus di sidang militer karena alasan medis operasi cangkok kulit menguji prinsip etika peradilan antara desakan prosedur hukum dan hak ko...
07 Mei 2026
Operasi Militer Papua: Klaim Kemenangan versus Prinsip-Prinsip Hukum Humaniter
HUKUM & ETIKA
Operasi Militer Papua: Klaim Kemenangan versus Prinsip-Prinsip Hukum Humaniter
Klaim keberhasilan operasi militer Marinir di Papua mengabaikan kewajiban transparansi dan akuntabilitas menurut hukum humaniter internasional. Istilah ambigu s...
07 Mei 2026
Komnas HAM Soroti Peningkatan Kekerasan oleh Aparat di Wilayah Konflik Agraria
HUKUM & ETIKA
Komnas HAM Soroti Peningkatan Kekerasan oleh Aparat di Wilayah Konflik Agraria
Komnas HAM menegaskan bahwa kekerasan aparat dalam konflik agraria merupakan pengingkaran sistematis terhadap prinsip due process dan martabat hukum, mencermink...
07 Mei 2026
Koalisi Masyarakat Sipil Gugat Aturan Penggunaan Drone oleh Polisi dan TNI
HUKUM & ETIKA
Koalisi Masyarakat Sipil Gugat Aturan Penggunaan Drone oleh Polisi dan TNI
Koalisi masyarakat sipil menggugat aturan penggunaan drone oleh Polisi dan TNI di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, karena melanggar hak privacy dan prinsip...
07 Mei 2026