Kamis, 13 Agustus 2026
AREA
"Melangkah Dengan Nurani, Menegakkan Kebenaran"
HUKUM & ETIKA
786 artikel ditemukan
Amnesty Kritik Pemekaran Papua: Negara Hanya Dengar Mereka yang Setuju Saja
HUKUM & ETIKA
Amnesty Kritik Pemekaran Papua: Negara Hanya Dengar Mereka yang Setuju Saja
Proses pemekaran DOB di Papua dinilai cacat hukum karena mengabaikan prinsip partisipasi publik bermakna dan Free, Prior, and Informed Consent (FPIC) bagi masya...
13 Juli 2026
Penetapan Tersangka Eks Jampidsus Ujian Konsistensi Politik-Hukum Prabowo
HUKUM & ETIKA
Penetapan Tersangka Eks Jampidsus Ujian Konsistensi Politik-Hukum Prabowo
Penetapan tersangka mantan Jampidsus merupakan ujian krusial bagi prinsip equality before the law dan konsistensi politik hukum pemerintahan Presiden Prabowo. K...
13 Juli 2026
SETARA Institute: Kasus Mantan Jampidsus Jadi Ujian Integritas Penegakan Hukum, KPK Harus Ambil Alih
HUKUM & ETIKA
SETARA Institute: Kasus Mantan Jampidsus Jadi Ujian Integritas Penegakan Hukum, KPK Harus Ambil Alih
Kasus mantan Jampidsus telah menjadi ujian integritas penegakan hukum yang mengancam prinsip independensi peradilan dan supremasi sipil. Intervensi militer dala...
13 Juli 2026
KontraS Desak Transparansi Penanganan Kasus Eks Jampidsus, Tolak Intervensi Militer
HUKUM & ETIKA
KontraS Desak Transparansi Penanganan Kasus Eks Jampidsus, Tolak Intervensi Militer
KontraS mendesak transparansi penuh dan penolakan tegas terhadap intervensi militer dalam penanganan kasus eks-Jampidsus, menegaskan bahwa hal itu merupakan anc...
13 Juli 2026
Ketua MA: Independensi Peradilan Terancam Bila Intervensi Politik Masuk Ruang Sidang
HUKUM & ETIKA
Ketua MA: Independensi Peradilan Terancam Bila Intervensi Politik Masuk Ruang Sidang
Pernyataan Ketua MA tentang ancaman intervensi politik ke ruang sidang adalah alarm konstitusional yang menandakan degradasi independensi peradilan mencapai tit...
13 Juli 2026
Penetapan Tersangka Eks Jampidsus Ujian Konsistensi Politik-Hukum Prabowo
HUKUM & ETIKA
Penetapan Tersangka Eks Jampidsus Ujian Konsistensi Politik-Hukum Prabowo
Penetapan tersangka eks Jampidsus merupakan ujian normatif pertama bagi konsistensi hukum pemerintahan Prabowo Subianto, menguji komitmen nyata terhadap prinsip...
13 Juli 2026
SETARA Institute: Kasus Mantan Jampidsus Jadi Ujian Integritas Penegakan Hukum, KPK Harus Ambil Alih
HUKUM & ETIKA
SETARA Institute: Kasus Mantan Jampidsus Jadi Ujian Integritas Penegakan Hukum, KPK Harus Ambil Alih
Ketua Dewan Nasional SETARA Institute, Hendardi, menilai penanganan kasus korupsi yang melibatkan mantan Jampidsus telah berkembang menjadi ujian besar bagi sis...
13 Juli 2026
SETARA Institute Desak Presiden Prabowo Usut Dugaan Intervensi TNI dalam Penyidikan Korupsi
HUKUM & ETIKA
SETARA Institute Desak Presiden Prabowo Usut Dugaan Intervensi TNI dalam Penyidikan Korupsi
SETARA Institute mendesak Presiden Prabowo mengusut dugaan intervensi TNI dalam penyidikan korupsi, menekankan pelanggaran prinsip negara hukum dan obstruction...
12 Juli 2026
Koalisi Sipil: Prajurit TNI Jaga Rumah Jampidsus Keliru dan Langgar UU TNI
HUKUM & ETIKA
Koalisi Sipil: Prajurit TNI Jaga Rumah Jampidsus Keliru dan Langgar UU TNI
Pelibatan prajurit TNI dalam pengamanan rumah Jampidsus dinilai koalisi sipil sebagai pelanggaran kewenangan terhadap UU TNI yang membatasi peran militer pada a...
12 Juli 2026
Peran Advokat dalam Menjaga Martabat Hukum di Tengah Konflik Bersenjata: Studi Kasus Poso dan Sampit
HUKUM & ETIKA
Peran Advokat dalam Menjaga Martabat Hukum di Tengah Konflik Bersenjata: Studi Kasus Poso dan Sampit
Artikel ini mengkritisi peran advokat dalam menjaga martabat hukum dan norma humaniter internasional di tengah konflik komunal seperti Poso dan Sampit. Analisis...
12 Juli 2026
Penjelasan soal Penggeledahan 12 Titik oleh Polri dan Penjagaan TNI Bersenjata di Rumah Jampidsus
HUKUM & ETIKA
Penjelasan soal Penggeledahan 12 Titik oleh Polri dan Penjagaan TNI Bersenjata di Rumah Jampidsus
Operasi penggeledahan Polri di 12 titik terkait korupsi dikotori oleh penjagaan TNI bersenjata di rumah Jampidsus yang diselidiki, melanggar prinsip equality be...
12 Juli 2026
Perpres Pelindungan Jaksa Dinilai Terlalu Longgar, Pakar Minta Batas Pelibatan TNI Dipertegas
HUKUM & ETIKA
Perpres Pelindungan Jaksa Dinilai Terlalu Longgar, Pakar Minta Batas Pelibatan TNI Dipertegas
Perpres 66/2025 tentang Perlindungan Jaksa dinilai memiliki kelemahan fatal karena tidak menegaskan batasan militer yang jelas, sehingga berisiko mengubah TNI m...
12 Juli 2026