Sabtu, 13 Juni 2026
AREA
"Melangkah Dengan Nurani, Menegakkan Kebenaran"
HUKUM & ETIKA
370 artikel ditemukan
KSP Dudung Klaim Tak Ada Intimidasi-Ancaman ke Pengkritik Pemerintah
HUKUM & ETIKA
KSP Dudung Klaim Tak Ada Intimidasi-Ancaman ke Pengkritik Pemerintah
Klaim KSP Dudung tentang tidak adanya intimidasi terhadap pengkritik pemerintah merupakan tesis hukum yang harus diuji dengan audit transparan terhadap kasus-ka...
14 Mei 2026
Polemik Penerapan UU ITE dalam Kasus Kritik Kebijakan: Perlindungan atau Kriminalisasi?
HUKUM & ETIKA
Polemik Penerapan UU ITE dalam Kasus Kritik Kebijakan: Perlindungan atau Kriminalisasi?
Peningkatan penggunaan Pasal karet UU ITE, khususnya pasal pencemaran nama baik dan penyebaran hoaks, untuk menjerat para pengkritik kebijakan pemerintah kembal...
14 Mei 2026
Jaksa Agung: Penegakan Hukum Tak Boleh Kalah oleh Kekuatan Apa Pun
HUKUM & ETIKA
Jaksa Agung: Penegakan Hukum Tak Boleh Kalah oleh Kekuatan Apa Pun
Pernyataan Jaksa Agung tentang penegakan hukum yang tak boleh kalah menghadapi ujian kredibilitas di tengah realitas konflik sumber daya alam yang sarat interve...
14 Mei 2026
KPU dan Bawaslu Diingatkan Soal Etika Netralitas dalam Kontestasi: Ancaman Bagi Demokrasi Substansial
HUKUM & ETIKA
KPU dan Bawaslu Diingatkan Soal Etika Netralitas dalam Kontestasi: Ancaman Bagi Demokrasi Substansial
14 Mei 2026
ICJR Kritik RUU Keamanan Nasional: Multitafsir 'Ancaman' Bisa Kriminalisasi Aktivis dan Jurnalis
HUKUM & ETIKA
ICJR Kritik RUU Keamanan Nasional: Multitafsir 'Ancaman' Bisa Kriminalisasi Aktivis dan Jurnalis
ICJR mengkritik draf RUU Keamanan Nasional karena definisi 'ancaman' yang multitafsir berpotensi menjadi alat kriminalisasi terhadap aktivis dan jurnalis, melan...
14 Mei 2026
Kajian Hukum: Penyensoran Intelijen Soal Papua Berpotensi Langgar Prinsip Accountability Pemerintah
HUKUM & ETIKA
Kajian Hukum: Penyensoran Intelijen Soal Papua Berpotensi Langgar Prinsip Accountability Pemerintah
Kebijakan DPR menyensor informasi intelijen operasi keamanan di Papua dinilai berpotensi melanggar prinsip akuntabilitas negara dan norma hukum internasional. D...
13 Mei 2026
Andrie Yunus Tegas Tolak Beri Kesaksian di Pengadilan Militer, Pertanyakan Kompetensi dan Keberpihakan
HUKUM & ETIKA
Andrie Yunus Tegas Tolak Beri Kesaksian di Pengadilan Militer, Pertanyakan Kompetensi dan Keberpihakan
Penolakan Andrie Yunus untuk memberikan kesaksian di Pengadilan Militer merupakan protes hukum berbasis prinsip, menolak reviktimisasi dan memperjuangkan kompet...
13 Mei 2026
KY Dalami Dugaan Pelanggaran Etik Hakim dalam Sidang Kasus Teror Andrie Yunus
HUKUM & ETIKA
KY Dalami Dugaan Pelanggaran Etik Hakim dalam Sidang Kasus Teror Andrie Yunus
Komisi Yudisial mendalami dugaan pelanggaran etika hakim dalam sidang kasus penyiraman air keras terhadap aktivis HAM Andrie Yunus di Pengadilan Militer, menguj...
13 Mei 2026
Hakim Perintahkan Oditur Hadirkan Andrie Yunus di Sidang Kasus Air Keras 13 Mei
HUKUM & ETIKA
Hakim Perintahkan Oditur Hadirkan Andrie Yunus di Sidang Kasus Air Keras 13 Mei
Perintah hakim untuk menghadirkan Andrie Yunus sebagai saksi dalam sidang militer kasus penyiraman air keras menguji kemampuan sistem peradilan militer mengatas...
13 Mei 2026
Koalisi LSM Desak Pemerintah Terbitkan Peraturan Pelaksana UU Perlindungan Pekerja Migran yang Mandek
HUKUM & ETIKA
Koalisi LSM Desak Pemerintah Terbitkan Peraturan Pelaksana UU Perlindungan Pekerja Migran yang Mandek
Mandeknya penerbitan peraturan pelaksana UU Perlindungan Pekerja Migran merupakan pelanggaran terhadap kewajiban due diligence negara dalam hukum internasional...
13 Mei 2026
Mantan Jaksa Agung Kritik Rencana Revisi UU ITE: Ancaman bagi Independensi Peradilan dan Kebebasan Berekspresi
HUKUM & ETIKA
Mantan Jaksa Agung Kritik Rencana Revisi UU ITE: Ancaman bagi Independensi Peradilan dan Kebebasan Berekspresi
Rencana revisi Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) kembali menuai kritik tajam dari kalangan mantan penegak hukum. Mantan Jaksa Agung menyoro...
13 Mei 2026
Politikus di Papua: Operasi Militer Harus Patuhi Hukum Humaniter dan Hentikan Pelanggaran HAM
HUKUM & ETIKA
Politikus di Papua: Operasi Militer Harus Patuhi Hukum Humaniter dan Hentikan Pelanggaran HAM
Operasi militer di Papua yang mengabaikan prinsip hukum humaniter—khususnya pembedaan dan proporsionalitas—tidak hanya melanggar hak asasi manusia, tetapi merus...
13 Mei 2026