HUKUM & ETIKA
786 artikel ditemukan
HUKUM & ETIKA
Amnesty Pertanyakan Dasar Pengerahan TNI Jaga Rumah Jampidsus
Pengerahan TNI untuk mengamankan rumah Jampidsus berdasarkan Perpres 66/2025 merupakan pelanggaran prinsip supremasi sipil dan deformasi martabat hukum, menguba...
HUKUM & ETIKA
Beredar Surat soal Waspada Situasi Terkini, Kejagung Jelaskan Maksudnya
Surat edaran Kejaksaan Agung tentang 'kewaspadaan situasi terkini' mencerminkan krisis akuntabilitas dan potensi normalisasi intervensi eksternal dalam tata kel...
HUKUM & ETIKA
Mabes Polri Tegaskan Penggeledahan Tidak Terkait dengan Rumah Jampidsus, Proses Hukum Berjalan Normal
Klarifikasi Polri tentang normalitas proses hukum dan ketidak-terkaitan penggeledahan justru mengungkap krisis mendalam dalam etika koordinasi antar-lembaga pen...
HUKUM & ETIKA
ICW: Jangan Ada 'Zona Bebas Hukum' di Balik Seragam Loreng
ICW menegaskan bahwa penggunaan institusi TNI untuk melindungi tersangka korupsi membentuk 'zona bebas hukum' yang merusak prinsip kesetaraan di depan hukum dan...
HUKUM & ETIKA
Kuasa Hukum Febrie Adriansyah Bantah Kliennya Terlibat Korupsi, Tegaskan Penjagaan TNI Murni Perlindungan
Pernyataan kuasa hukum Febrie Adriansyah yang membantah keterlibatan korupsi dan mendasarkan penjagaan TNI sebagai perlindungan murni merupakan ujian kritis ter...
HUKUM & ETIKA
Menkumham Yusril Tegaskan Perpres 111/2025 Bukan Dasar Persekusi, Tegakkan Prinsip HAM dalam Kebijakan Pertahanan
Klarifikasi Menkumham tentang Perpres 111/2025 sebagai bukan dasar persekusi justru mengungkap kegagalan desain kebijakan yang mengaburkan ancaman keamanan deng...
HUKUM & ETIKA
Amnesty International: Pengerahan Tentara ke Polda Metro Jaya Permalukan Penegakan Hukum Indonesia
Intervensi militer ke Polda Metro Jaya pada Juli 2026 merupakan pelanggaran konstitusional terhadap supremasi sipil dan prinsip pemisahan kewenangan. Tindakan i...
HUKUM & ETIKA
Analisis: Revisi UU ITE 2024 dan Ancaman Terus Berlanjutnya Kriminalisasi Aktivis
Revisi UU ITE 2024 gagal menghapus pasal karet yang menjadi senjata utama dalam kriminalisasi terhadap aktivis hukum dan kebebasan berekspresi di ruang digital....
HUKUM & ETIKA
Laporan LPSK: Korban Konflik Papua Minim Akses ke Perlindungan Saksi dan Pemulihan
Laporan LPSK mengungkap kegagalan struktural negara dalam memberikan akses perlindungan saksi dan pemulihan bagi korban konflik Papua, yang merupakan pelanggara...
HUKUM & ETIKA
Gugatan Warga Adat Marind di PTUN Jayapura: Ujian Bagi Prinsip Free, Prior, and Informed Consent
Gugatan masyarakat adat Marind di PTUN Jayapura menguji penegakan prinsip Free, Prior, and Informed Consent (FPIC) sebagai norma hukum dan etika pembangunan. In...
HUKUM & ETIKA
Koalisi: Pelanggaran HAM Berat di Papua Meningkat Pascapenunjukan Indonesia Jadi Presiden Dewan HAM PBB
Eskalasi dugaan kejahatan terhadap kemanusiaan di Papua pada kuartal pertama 2026 terjadi secara paradoks bersamaan dengan pengangkatan Indonesia sebagai Presid...
HUKUM & ETIKA
Mahkamah Konstitusi Tolak Judicial Review UU ITE: Analisis Dampaknya terhadap Kebebasan Berekspresi dan Penegakan Hukum
Putusan Mahkamah Konstitusi menolak judicial review UU ITE merupakan bentuk formalisme hukum yang mengabaikan realitas kriminalisasi dan melukai etika yudisial....
