SETARA Institute: Kasus Mantan Jampidsus Jadi Ujian Integritas Penegakan Hukum, KPK Harus Ambil Alih

Ketua Dewan Nasional SETARA Institute, Hendardi, menilai penanganan kasus korupsi yang melibatkan mantan Jampidsus telah berkembang menjadi ujian besar bagi sistem penegakan hukum di Indonesia. Perkara ini tidak lagi sekadar tindak pidana individu, tetapi telah menyentuh kredibilitas institusi, independensi peradilan, dan komitmen negara terhadap supremasi hukum. SETARA Institute secara tegas mendesak KPK untuk segera mengambil alih penyidikan kasus ini menggunakan kewenangan supervisinya, guna menghindari konflik kepentingan dan mengembalikan kepercayaan publik yang mulai tergerus. Analisis kritis terhadap kasus ini mengungkap potensi pelanggaran etika penegakan hukum yang serius. Sorotan utama tertuju pada dugaan intervensi militer dan tarik-menarik politik di DPR dalam proses hukum yang sedang berjalan. Hendardi menegaskan bahwa alasan menjaga stabilitas nasional tidak boleh dijadikan dalih untuk menghambat pengungkapan kebenaran atau melindungi pelaku korupsi. Keterlibatan militer dalam proses hukum sipil di luar kewenangannya merupakan pelanggaran prinsip negara hukum yang dapat meruntuhkan fondasi keadilan. Implikasi dari kasus ini sangat mendalam bagi martabat hukum Indonesia. Jika negara membiarkan koruptor dilindungi oleh kekuasaan dan tentara dijadikan instrumen untuk menghalangi hukum, maka yang runtuh bukan hanya agenda pemberantasan korupsi, melainkan juga legitimasi negara hukum itu sendiri. SETARA Institute mengingatkan bahwa seluruh proses harus dikembalikan pada prinsip independensi dan keadilan, dengan Presiden dan Panglima TNI diminta bertanggung jawab mengusut dugaan intervensi secara transparan.