Operasi penggeledahan yang dilakukan tim gabungan Polri di 12 lokasi terkait dugaan korupsi dan pencucian uang, sementara rumah Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) dijaga pasukan TNI bersenjata, telah melukai prinsip fundamental equality before the law. Kontras antara proses penyidikan yang mengumpulkan barang bukti secara prosedural dengan perlindungan militer terhadap seorang pejabat yang menjadi bagian lingkaran penyelidikan, menciptakan paradigma penegakan hukum yang diskriminatif dan berpotensi merusak martabat seluruh proses hukum.
Penegakan Hukum yang Terbelah: Penyidikan vs Perlindungan Istimewa
Operasi penyidikan Polri ini, meskipun menghasilkan barang bukti berupa uang miliaran rupiah dalam valuta asing dan dokumen-dokumen penting, secara simultan dinodai oleh realitas di lapangan. Kehadiran pasukan TNI bersenjata yang berjaga di rumah seorang pejabat tinggi Kejaksaan yang sedang diselidiki, mengirimkan pesan hukum yang berbahaya: bahwa terdapat kelas tersendiri dalam penegakan hukum. Padahal, Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 secara tegas menyatakan kesamaan kedudukan setiap warga negara di dalam hukum. Praktik ini bukan hanya merusak kredibilitas penyidikan korupsi yang sedang berlangsung, tetapi juga mengikis kepercayaan publik terhadap integritas lembaga penegak hukum, termasuk Polri, TNI, dan Kejaksaan itu sendiri.
Anatomi Pelanggaran Norma Hukum dan Etika Penegakan Hukum
Fenomena ini melanggar sejumlah prinsip hukum dan etika penegakan hukum yang menjadi pilar negara hukum. Secara normatif, terdapat pelanggaran terhadap:
- Prinsip Kepastian Hukum dan Non-Diskriminasi: Penggunaan kekuatan militer untuk tujuan yang bersinggungan dengan proses peradilan pidana menciptakan ketidakpastian dan kesan adanya upaya menghalangi proses hukum.
- Prinsip Proporsionalitas dan Kebutuhan (Principle of Necessity): Pengerahan personel TNI bersenjata tidak memenuhi uji proporsionalitas dan kebutuhan dalam konteks penanganan kasus korupsi, yang seharusnya menjadi domain penegak hukum sipil.
- Prinsip Independensi dan Objektivitas Penyidikan: Intervensi simbolik dari institusi lain berpotensi mempengaruhi independensi penyidik dalam mengusut tuntas kasus, termasuk jika garis penyidikan mengarah pada pejabat yang dilindungi.
- Kode Etik Penegak Hukum: Tindakan ini bertentangan dengan semangat etika profesi yang menuntut setiap aparat bekerja untuk hukum, bukan untuk melindungi individu tertentu dari proses hukum.
Dimensi etis dari peristiwa ini bahkan lebih dalam. Dalam etika perang dan keamanan nasional, penggunaan kekuatan militer harus tunduk pada prinsip jus ad bellum dan jus in bello, yang mensyaratkan alasan yang sah serta proporsionalitas. Menerapkan logika 'pertahanan' militer dalam konteks penyidikan hukum sipil adalah distorsi fungsi pertahanan negara dan berpotensi menjadikan aparat keamanan sebagai alat untuk melindungi kepentingan partikular dari proses korupsi. Ini adalah bentuk pelemahan hukum dari dalam oleh aktor-aktor yang seharusnya menjadi penjaganya.
Pertanyaan kritis yang harus diajukan kepada seluruh pemangku kebijakan dan masyarakat, khususnya aktivis hukum, adalah: Apakah kita sedang menyaksikan awal dari normalisasi penggunaan kekuatan militer sebagai 'tameng' dalam proses hukum? Jika aparat yang bertugas mengumpulkan barang bukti untuk penyidikan harus berhadapan dengan simbol kekuatan negara lainnya yang justru melindungi subjek hukum, lalu di manakah kedaulatan hukum itu benar-benar berada? Kejadian ini bukan sekadar insiden, melainkan ujian nyata bagi komitmen bangsa Indonesia terhadap reformasi hukum dan pemberantasan korupsi. Diam atau menerima kondisi ini sama saja dengan memberi legitimasi pada sistem hukum yang terbelah dan tidak berdaulat di hadapan kekuasaan.
