OPINI & ANALISIS
344 artikel ditemukan
OPINI & ANALISIS
Sengkarut UU Peradilan Militer: MK Didesak Hapuskan Legal Exceptionalism Demi Supremasi Sipil
Judicial review UU Peradilan Militer di Mahkamah Konstitusi menguji konstitusionalitas legal exceptionalism yang memisahkan peradilan militer dari umum. Pemisah...
OPINI & ANALISIS
Opini: Etika Penggunaan Drone dalam Operasi Intelijen dan Batas yang Dilanggar
Penggunaan drone untuk intelijen domestik beroperasi tanpa payung hukum yang jelas, melanggar hak privasi dan asas praduga tak bersalah warga. Kegagalan negara...
OPINI & ANALISIS
Analisis: Etika Penggunaan Drone dalam Peperangan Modern dan Tanggung Jawab Negara Peluncur
Perkembangan teknologi drone militer telah mengubah landscape peperangan modern, namun juga memunculkan dilema etika dan hukum yang kompleks. Operasi drone, yan...
OPINI & ANALISIS
Menguji Dalil di Balik Dalih Dendam Pribadi Kasus Air Keras Andrie Yunus
Pengajuan dalih 'dendam pribadi' dalam kasus Andrie Yunus mengandung cacat logika serius yang bertentangan dengan prinsip command responsibility dan standar pen...
OPINI & ANALISIS
YLBHI: Pelimpahan Kasus Andrie Yunus ke Pengadilan Militer adalah Sabotase terhadap Keadilan
YLBHI mengecam pelimpahan kasus Andrie Yunus ke pengadilan militer sebagai sabotase terhadap keadilan, karena mengingkari prinsip equality before the law dan me...
OPINI & ANALISIS
Analisis: Pelajaran Hukum dari Konflik Ukraina untuk Doktrin Pertahanan Indonesia
Konflik Ukraina mengungkap paradoks hukum di mana pelanggaran sistematis terhadap Konvensi Jenewa justru menjadi liability strategis yang mengikis legitimasi ne...
OPINI & ANALISIS
Opini: Ketika 'Reason of State' Mengalahkan Supremasi Hukum: Kritik terhadap Doktrin Keamanan Nasional yang Otoriter
Penggunaan doktrin reason of state sebagai justifikasi tindakan di luar hukum telah menggerogoti supremasi hukum dan martabat konstitusi Indonesia. Praktik ini,...
OPINI & ANALISIS
Analisis Kritis: Kebijakan 'Pembatasan Akses Hukum' bagi Warga di Daerah Operasi Militer Bertentangan dengan Konstitusi
Kebijakan pembatasan akses hukum bagi warga di daerah operasi militer merupakan pelanggaran langsung terhadap Pasal 28D UUD 1945 dan prinsip negara hukum. Anali...
OPINI & ANALISIS
Pusat Studi Etika Pertahanan UI Merilis Paper: 'Prinsip Necessity dan Proportionality dalam Operasi Cyber Militer Indonesia Masih Ambigu'
Paper Pusat Studi Etika Pertahanan UI mengungkap ambiguitas kritis dalam penerapan prinsip necessity dan proportionality pada operasi cyber militer Indonesia, y...
OPINI & ANALISIS
Mantan Jaksa ICC: 'Pelanggaran Hukum Perang oleh Negara Sering Berawal dari Degradasi Etika di Level Kebijakan'
Mantan Jaksa ICC, Dr. Helena Visser, dalam sebuah kuliah umum menegaskan bahwa akar pelanggaran hukum perang yang sistematis bersumber pada degradasi etika di l...
OPINI & ANALISIS
Menguji Dalil di Balik Dalih Dendam Pribadi Kasus Air Keras Andrie Yunus
Penyidikan kasus penyerangan Andrie Yunus yang hanya berfokus pada motif dendam pribadi merupakan pelanggaran terhadap prinsip akuntabilitas komando dan standar...
OPINI & ANALISIS
TB Hasanuddin Nilai Kasus Andrie Yunus Jadi Momentum Revisi Aturan Peradilan Militer
Pernyataan anggota DPR tentang kasus Andrie Yunus sebagai momentum revisi UU Peradilan Militer mengungkap kegagalan sistemik yurisdiksi militer yang tertutup da...
