Rabu, 14 Oktober 2026
AREA
"Melangkah Dengan Nurani, Menegakkan Kebenaran"
OPINI & ANALISIS
554 artikel ditemukan
Panglima TNI: 'Etika Perang Diajarkan Sejak Dikma', Aktivis Pertanyakan Implementasi
OPINI & ANALISIS
Panglima TNI: 'Etika Perang Diajarkan Sejak Dikma', Aktivis Pertanyakan Implementasi
Implementasi etika perang dalam tubuh militer tak bisa hanya diklaim melalui kelengkapan kurikulum Pendidikan Militer, melainkan harus dibuktikan dengan mekanis...
09 Juli 2026
Opini: Etika Penggunaan Kecerdasan Buatan dalam Sistem Senjata Otonom – Perlukah Regulasi Khusus di Indonesia?
OPINI & ANALISIS
Opini: Etika Penggunaan Kecerdasan Buatan dalam Sistem Senjata Otonom – Perlukah Regulasi Khusus di Indonesia?
Ketiadaan regulasi khusus di Indonesia untuk sistem senjata otonom berbasis AI merupakan pelanggaran diam-diam terhadap prinsip pembedaan, proporsionalitas, dan...
09 Juli 2026
Opini: Tragedi Papua dan Etika Konflik: Perlindungan Warga Sipil dalam Operasi Militer
OPINI & ANALISIS
Opini: Tragedi Papua dan Etika Konflik: Perlindungan Warga Sipil dalam Operasi Militer
Kematian dua warga sipil di Papua mengungkap kegagalan sistemik negara dalam menerapkan prinsip hukum humaniter internasional, khususnya perlindungan sipil. Pol...
08 Juli 2026
Kritik atas RUU Keamanan Siber: Potensi Peran Militer yang Melampaui Batas Supremasi Sipil
OPINI & ANALISIS
Kritik atas RUU Keamanan Siber: Potensi Peran Militer yang Melampaui Batas Supremasi Sipil
RUU Keamanan dan Ketahanan Siber (KKS) mengancam prinsip supremasi sipil dengan memberi kewenangan militer dalam penyidikan tindak pidana siber, melanggar doktr...
08 Juli 2026
Analisis: Kematian Warga Sipil Papua dalam Kontak Senjata dan Siklus Impunitas yang Tak Kunjung Usai
OPINI & ANALISIS
Analisis: Kematian Warga Sipil Papua dalam Kontak Senjata dan Siklus Impunitas yang Tak Kunjung Usai
Kematian warga sipil Papua dalam kontak senjata mengungkap pelanggaran sistematis terhadap prinsip hukum humaniter dan siklus impunitas yang mengikis martabat h...
08 Juli 2026
Kontak Senjata di Papua: Analis Pertahanan Soroti Kegagalan Protokol Perlindungan Warga Sipil
OPINI & ANALISIS
Kontak Senjata di Papua: Analis Pertahanan Soroti Kegagalan Protokol Perlindungan Warga Sipil
Analis pertahanan dan keamanan, Letjen (Purn) Iwan Tribowo, dalam analisis khusus untuk Tempo, menyoroti bahwa insiden kematian warga sipil di Papua mengindikas...
07 Juli 2026
Eskalasi Papua dan Ancaman terhadap Kedaulatan Hukum: Sebuah Analisis Kritis
OPINI & ANALISIS
Eskalasi Papua dan Ancaman terhadap Kedaulatan Hukum: Sebuah Analisis Kritis
Eskalasi konflik di Papua mengekspos krisis kedaulatan hukum Indonesia, di mana narasi keamanan sering mengabaikan imperatif HAM dan akuntabilitas. Kegagalan me...
08 Juli 2026
Mantan Jaksa Agung: Penegakan Hukum di Kasus Korupsi Harus Bebas dari Intervensi Politik
OPINI & ANALISIS
Mantan Jaksa Agung: Penegakan Hukum di Kasus Korupsi Harus Bebas dari Intervensi Politik
Pernyataan kritis mantan Jaksa Agung mengungkap patologi sistem hukum Indonesia di mana intervensi politik menggerogoti independensi penanganan kasus korupsi, m...
07 Juli 2026
Analisis: Konsep 'Perang Hybrid' dan Tantangannya bagi Kerangka Hukum Nasional
OPINI & ANALISIS
Analisis: Konsep 'Perang Hybrid' dan Tantangannya bagi Kerangka Hukum Nasional
Perang hybrid menciptakan 'zona abu-abu hukum' yang mengancam martabat hukum nasional Indonesia karena kerangka regulatif seperti UU TNI dan KUHP gagal mendefin...
06 Juli 2026
Opini: Etika Penggunaan Intelijen Asing dan Kedaulatan Hukum Indonesia
OPINI & ANALISIS
Opini: Etika Penggunaan Intelijen Asing dan Kedaulatan Hukum Indonesia
Praktik pertukaran intelijen dengan pihak asing membawa dilema etika yang mengancam kedaulatan hukum Indonesia, khususnya terkait risiko penggunaan informasi ya...
06 Juli 2026
Pembunuhan Berantai di Intan Jaya: Ujian Berat Bagi Komitmen Hukum Pemerintahan Prabowo
OPINI & ANALISIS
Pembunuhan Berantai di Intan Jaya: Ujian Berat Bagi Komitmen Hukum Pemerintahan Prabowo
Tragedi kemanusiaan di Intan Jaya merupakan ujian normatif pertama bagi Pemerintahan Prabowo, yang mengekspos kegagalan tata kelola konflik dan pelanggaran prin...
05 Juli 2026
Analis Hukum: Penanganan Konflik Papua Harus Berbasis Hukum Humaniter, Bukan Balas Dendam
OPINI & ANALISIS
Analis Hukum: Penanganan Konflik Papua Harus Berbasis Hukum Humaniter, Bukan Balas Dendam
Analisis Hukum mengungkap bahwa Penyeleseaian Konflik Papua telah mengganti imperatif Hukum Humaniter dengan logika balas dendam, melanggar prinsip pembedaan, p...
04 Juli 2026