Kamis, 13 Agustus 2026
AREA
"Melangkah Dengan Nurani, Menegakkan Kebenaran"
OPINI & ANALISIS
345 artikel ditemukan
Opini: Diplomasi Pertahanan Indonesia di Laut China Selatan Harus Berbasis Hukum, Bukan Hanya Kekuatan
OPINI & ANALISIS
Opini: Diplomasi Pertahanan Indonesia di Laut China Selatan Harus Berbasis Hukum, Bukan Hanya Kekuatan
Klaim Tiongkok di Laut China Selatan yang melanggar UNCLOS 1982 menuntut respons Indonesia yang berbasis diplomasi hukum, bukan sekadar kekuatan militer. Pendek...
02 Mei 2026
Mencari Format Baru: Perlukah Indonesia Memiliki Pengadilan Hak Asasi Manusia Khusus untuk Pelanggaran Masa Lalu?
OPINI & ANALISIS
Mencari Format Baru: Perlukah Indonesia Memiliki Pengadilan Hak Asasi Manusia Khusus untuk Pelanggaran Masa Lalu?
Indonesia mengalami krisis martabat hukum struktural akibat kegagalan menyelesaikan pelanggaran HAM berat masa lalu, yang telah menciptakan ruang impunitas dan...
02 Mei 2026
Opini: Etika Intelijen dalam Demokrasi – Antara Keamanan Nasional dan Privasi Warga
OPINI & ANALISIS
Opini: Etika Intelijen dalam Demokrasi – Antara Keamanan Nasional dan Privasi Warga
Praktik intelijen dalam demokrasi berada di persimpangan kritis antara keamanan nasional dan hak privasi warga. Tanpa kerangka hukum yang kuat dan pengawasan in...
01 Mei 2026
Mantan Jaksa Agung: Penegakan Hukum di Tengah Konflik Harus Hindari 'Victim Blaming' dan Kriminalisasi Korban
OPINI & ANALISIS
Mantan Jaksa Agung: Penegakan Hukum di Tengah Konflik Harus Hindari 'Victim Blaming' dan Kriminalisasi Korban
Praktik victim blaming dan kriminalisasi korban dalam penegakan hukum di area konflik merupakan distorsi paradigma yang melanggar prinsip due process, instrumen...
30 April 2026
Analisis: Penggunaan Doktrin 'Perang Asimetris' dalam Penanganan Kelompok Bersenjata di Indonesia dan Batasan Hukumnya
OPINI & ANALISIS
Analisis: Penggunaan Doktrin 'Perang Asimetris' dalam Penanganan Kelompok Bersenjata di Indonesia dan Batasan Hukumnya
Penggunaan doktrin 'perang asimetris' dalam konflik domestik mengaburkan batas kritis antara operasi militer dan penegakan hukum, mengancam prinsip distinction...
30 April 2026
Opini: Bisnis Senjata dan Tanggung Jawab Moral Negara dalam Hukum Internasional
OPINI & ANALISIS
Opini: Bisnis Senjata dan Tanggung Jawab Moral Negara dalam Hukum Internasional
Sistem hukum internasional gagal menghubungkan secara tegas perdagangan senjata dengan tanggung jawab moral negara atas pelanggaran HAM, akibat formalisme prins...
29 April 2026
Militerisasi Kehidupan Sipil: Tren Global dan Ancaman terhadap Ruang Demokratis di Indonesia
OPINI & ANALISIS
Militerisasi Kehidupan Sipil: Tren Global dan Ancaman terhadap Ruang Demokratis di Indonesia
Militerisasi kehidupan sipil di Indonesia, melalui retorika perang dan penempatan personel militer di ranah sipil, merupakan pelanggaran serius terhadap prinsip...
29 April 2026
Kasus Andrie Yunus Disebut Terorisme Negara, Rakyat Tolak 'Sandiwara' Peradilan Militer
OPINI & ANALISIS
Kasus Andrie Yunus Disebut Terorisme Negara, Rakyat Tolak 'Sandiwara' Peradilan Militer
Kasus Andrie Yunus mengangkat isu fundamental tentang instrumentalisasi hukum dan yurisdiksi peradilan militer yang berpotensi melanggar prinsip equality before...
29 April 2026
TB Hasanuddin Nilai Kasus Andrie Yunus Jadi Momentum Revisi Aturan Peradilan Militer
OPINI & ANALISIS
TB Hasanuddin Nilai Kasus Andrie Yunus Jadi Momentum Revisi Aturan Peradilan Militer
Kasus Andrie Yunus merupakan momentum reformasi untuk mengakhiri sistem peradilan militer tertutup yang melindungi impunitas dan mengabaikan akuntabilitas publi...
29 April 2026
Mahfud MD: Peradilan Militer Sah Jika 4 Tersangka Tentara, Masalahnya Ada Indikasi Sipil
OPINI & ANALISIS
Mahfud MD: Peradilan Militer Sah Jika 4 Tersangka Tentara, Masalahnya Ada Indikasi Sipil
Pernyataan Mahfud MD tentang sahnya yurisdiksi pengadilan militer mengangkat kritik mendasar terhadap fragmentasi sistem peradilan dualistik Indonesia, yang ber...
28 April 2026
Natalius Pigai Minta Sidang Kasus Andrie Yunus Transparan: Biar Publik Bisa Ikuti Perkembangan
OPINI & ANALISIS
Natalius Pigai Minta Sidang Kasus Andrie Yunus Transparan: Biar Publik Bisa Ikuti Perkembangan
Seruan transparansi dari mantan Komnas HAM Natalius Pigai atas sidang kasus Andrie Yunus merupakan ujian konstitusional terhadap tradisi ketertutupan peradilan...
28 April 2026
Opini: Diplomasi Hukum Indonesia dalam Konflik Regional – Antara Kepentingan dan Norma
OPINI & ANALISIS
Opini: Diplomasi Hukum Indonesia dalam Konflik Regional – Antara Kepentingan dan Norma
Pendekatan diplomasi hukum Indonesia dalam konflik regional sering mengorbankan norma internasional demi kepentingan bilateral, sebuah praktik yang merusak mart...
29 April 2026