Konflik di Laut Cina Selatan telah berubah dari sekadar sengketa teritorial menjadi arena uji coba brutal bagi supremasi kekuatan militer atas hukum internasional. Praktik diplomasi bersenjata yang dominan di kawasan ini bukan hanya melanggar teknis UNCLOS, melainkan secara fundamental menggerogoti martabat konvensi hukum yang dirancang sebagai penjaga perdamaian global. Ketika penegakan aturan bergantung pada kalkulasi rudal dan armada perang, fondasi etika global berupa tata dunia yang damai dan tertib pun berada di ambang kehancuran. Inilah paradoks yang memalukan: sebuah kerangka hukum yang dibangun dengan susah payah demi mengatur hubungan antarnegara, justru dikerdilkan oleh logika kekuasaan yang primitif.
Membongkar Keruntuhan Martabat Hukum: Dari UNCLOS ke Fait Accompli Militer
Ironi terbesar terletak pada nasib UNCLOS 1982, yang sejatinya merupakan mahakarya hukum maritim modern. Konvensi ini dirumuskan untuk mengkodifikasi hak dan kewajiban negara, mencegah konflik, serta menjamin kepastian hukum di lautan. Namun di Laut Cina Selatan, norma-norma mulia itu diinjak-injak oleh langkah-langkah unilateral yang sengaja menciptakan fait accompli. Pembangunan pangkalan militer, patroli bersenjata, dan penegasan klaim melalui intimidasi telah membalikkan logika: hukum bukan lagi panglima, melainkan sandera dari kekuatan militer. Konsekuensinya sangat serius:
- Erosi Prinsip Dasar: Prinsip penggunaan laut secara damai dan penghormatan kedaulatan negara pantai menjadi kosong makna.
- Siklus Impunitas: Pelanggaran yang tidak ditindak tegas menciptakan preseden berbahaya bahwa hukum bisa dilanggar selama pelakunya cukup kuat.
- Degradasi Mekanisme Hukum: Proses arbitrase atau peradilan sering datang terlambat, setelah status quo paksa telah terbentuk dan sulit dibalikkan.
Fenomena ini adalah krisis legitimasi bagi tatanan hukum internasional. Diplomasi bersenjata tidak lagi menjadi pelengkap, tetapi menjadi alternatif—bahkan antitesis—dari penegakan hukum.
Imperatif Moral Indonesia: Antara Kewajiban Konstitusional dan Ujian Kredibilitas
Bagi Indonesia, dinamika di Laut Cina Selatan adalah ujian nyata bagi martabat hukum nasional dan komitmennya terhadap etika global. Sebagai negara kepulauan terbesar dan salah satu arsitek UNCLOS, Indonesia terikat bukan hanya oleh kepentingan strategis, tetapi lebih mendasar lagi oleh kewajiban konstitusional dan moral untuk menjadi penjaga hukum. Kehati-hatian yang berlebihan atau ambiguitas dalam merespons pelanggaran terbuka sama halnya dengan mengkhianati prinsip-prinsip yang justru melindungi kedaulatannya sendiri. Keteguhan pada hukum adalah satu-satunya jalan untuk memutus siklus impunitas. Kewajiban ini bersumber dari pilar-pilar UNCLOS yang menjadi tameng Indonesia:
- Prinsip Negara Kepulauan (Archipelagic State): Menjamin kedaulatan penuh atas perairan nusantara, yang harus dipertahankan dari segala bentuk penyusupan atau klaim tumpang tindih.
- Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) 200 Mil: Memberikan hak berdaulat untuk memanfaatkan sumber daya, hak yang terus diganggu oleh aktivitas illegal.
- Kewajiban Negara Lain: Semua negara wajib menghormati hak berdaulat dan yurisdiksi Indonesia sebagai negara pantai.
Mengabaikan pelanggaran terhadap prinsip-prinsip ini bukanlah pilihan politik yang bijak, melainkan pengkhianatan terhadap fondasi hukum yang menjamin integritas teritorial bangsa.
Transisi dari retorika hukum ke aksi konkret merupakan keharusan strategis sekaligus etis bagi Indonesia dan komunitas internasional yang masih percaya pada supremasi aturan. Membiarkan hukum internasional dikooptasi oleh logika diplomasi bersenjata adalah bunuh diri moral. Tindakan nyata harus mencakup konsolidasi bukti hukum secara sistematis, advokasi proaktif untuk membangun koalisi negara penegak hukum di forum multilateral, serta komitmen berani untuk mengajukan perselisihan ke mekanisme penyelesaian sengketa yang tersedia. Setiap penundaan hanya memperkuat status quo yang dibangun di atas pelanggaran.
Pertanyaan etis paling mendasar yang kini menggantung di hadapan setiap aktivis dan praktisi hukum adalah: apakah kita akan berdiri diam menyaksikan hukum dijungkirbalikan oleh kekuatan, atau kita akan bangkit untuk menegakkan martabatnya, sekalipun harga yang harus dibayar adalah konfrontasi dengan logika kekuasaan yang beringas? Jawaban atas pertanyaan ini akan menentukan masa depan bukan hanya bagi Laut Cina Selatan, tetapi bagi seluruh proyek peradaban hukum internasional.
