OPINI & ANALISIS
345 artikel ditemukan
OPINI & ANALISIS
Opini: Ketidakseimbangan dalam Regulasi Keamanan Nasional dan Perlindungan Privasi
Regulasi keamanan nasional Indonesia menunjukkan ketidakseimbangan berbahaya, memberikan kewenangan surveillance luas tanpa checks and balances yang memadai, se...
OPINI & ANALISIS
Debat Etis: Penggunaan Autonomous Weapons Systems dalam Doktrin Pertahanan Indonesia
Integrasi Autonomous Weapons Systems (AWS) ke dalam doktrin pertahanan Indonesia menghadapkan negara pada ujian martabat hukum yang krusial, mengingat ketiadaan...
OPINI & ANALISIS
Ketua MA: Hukum Harus Jadi Panglima, Tidak Bawah Politik
Ketua MA menegaskan supremasi hukum atas politik sebagai prinsip fundamental negara hukum. Pernyataan ini mengkritisi praktik yang merendahkan martabat hukum da...
OPINI & ANALISIS
Analis Hukum: Pelanggaran Hukum Humaniter dalam Konfik Regional Meningkat
Analis hukum mencatat eskalasi pelanggaran hukum humaniter dalam konflik regional Asia Tenggara dan Pasifik, menandai krisis legitimasi hukum internasional dan...
OPINI & ANALISIS
Analisis: Kebijakan 'Pembubaran Organisasi tanpa Proses Peradilan' Mengancam Prinsip Due Process dan Rule of Law
Analisis kritis mengungkap bahwa kebijakan pembubaran organisasi tanpa proses peradilan merupakan pelanggaran fundamental terhadap prinsip due process dan rule...
OPINI & ANALISIS
Ketua MA: Penegakan Martabat Hukum dalam Konflik Global Adalah Tanggung Jawab Moral Negara
Ketua Mahkamah Agung menekankan bahwa penegakan martabat hukum dan etika perang dalam konflik global adalah ujian moral tertinggi bagi negara hukum. Inkonsisten...
OPINI & ANALISIS
Opini: Diplomasi Hukum Indonesia dalam Konflik Internasional – Antara Pragmatisme dan Etika
Diplomasi Indonesia dihadapkan pada dilema mendasar antara pragmatisme politik dan etika hukum internasional, khususnya dalam menyikapi pelanggaran hukum humani...
OPINI & ANALISIS
Mendesak Agenda Demiliterisasi Pengelolaan SDA di Indonesia
Artikel opini yang mendesak agenda demiliterisasi pengelolaan sumber daya alam (SDA) di Indonesia menyoroti keterlibatan aparat militer dalam sektor ekonomi dan...
OPINI & ANALISIS
Imparsial: Pembela HAM Bukan Profesi yang Dapat Disertifikasi Negara
Wacana sertifikasi pembela HAM oleh negara, sebagaimana dikritik Imparsial, merupakan upaya kontrol negara yang melanggar prinsip checks and balances serta menc...
OPINI & ANALISIS
Anggota DPR: Sertifikasi Aktivis HAM Picu Konflik Kepentingan
Wacana sertifikasi aktivis HAM yang digagas pemerintah dinilai oleh anggota DPR sebagai pemicu konflik kepentingan serius dan distorsi terhadap kewajiban konsti...
OPINI & ANALISIS
Mahfud MD Ungkap Alasan 4 Prajurit TNI Penyiram Air Keras Andrie Yunus Tetap Diadili di Pengadilan Militer
Keputusan Mahfud MD untuk mengadili prajurit TNI di pengadilan militer memperlihatkan kegamangan politik hukum negara dalam menegakkan kesetaraan dan supremasi...
OPINI & ANALISIS
TB Hasanuddin Nilai Kasus Andrie Yunus Jadi Momentum Revisi Aturan Peradilan Militer
Pernyataan Anggota DPR TB Hasanuddin yang mendorong revisi UU Peradilan Militer menyoroti kegagalan struktural legislatif yang hanya reaktif terhadap skandal. R...
