Sabtu, 13 Juni 2026
AREA
"Melangkah Dengan Nurani, Menegakkan Kebenaran"
KEAMANAN NASIONAL
135 artikel ditemukan
Analis: Strategi Keamanan Nasional Indonesia harus Integrasikan Hukum Humaniter
KEAMANAN NASIONAL
Analis: Strategi Keamanan Nasional Indonesia harus Integrasikan Hukum Humaniter
Analis keamanan nasional mengkritik bahwa strategi keamanan Indonesia masih mengabaikan integrasi prinsip hukum humaniter ke dalam operasi militer, khususnya di...
23 Mei 2026
Pengamat Hukum: Keamanan Nasional harus Dibangun atas Dasar Hukum yang Menghormati HAM
KEAMANAN NASIONAL
Pengamat Hukum: Keamanan Nasional harus Dibangun atas Dasar Hukum yang Menghormati HAM
Pengamat hukum mengkritik paradigma keamanan nasional Indonesia yang mengabaikan HAM dan hukum, khususnya menyoroti praktik penyamaran militer yang melanggar et...
24 Mei 2026
Analisis: Skema Bela Negara Wajib Tidak Boleh Jadi Alat Militarisasi Sipil
KEAMANAN NASIONAL
Analisis: Skema Bela Negara Wajib Tidak Boleh Jadi Alat Militarisasi Sipil
Wacana program bela negara wajib berpotensi menggerogoti martabat konstitusi melalui militarisasi sipil yang bertabrakan dengan prinsip distinction dalam hukum...
22 Mei 2026
Kontroversi Kerjasama Intelijen dengan Negara Asing: Di Mana Batas Kedaulatan Hukum?
KEAMANAN NASIONAL
Kontroversi Kerjasama Intelijen dengan Negara Asing: Di Mana Batas Kedaulatan Hukum?
Kerjasama intelijen rahasia dengan negara asing yang memberi akses luas pada data warga Indonesia mengancam kedaulatan hukum dan prinsip lex loci, sekaligus mel...
22 Mei 2026
Kemlu: RI Kerahkan Semua Jalur Diplomasi Guna Bebaskan 9 WNI di Israel
KEAMANAN NASIONAL
Kemlu: RI Kerahkan Semua Jalur Diplomasi Guna Bebaskan 9 WNI di Israel
Kemlu mengerahkan semua jalur diplomasi untuk membebaskan sembilan WNI yang ditangkap Israel dalam konvoi Global Sumud Flotilla, menekankan prioritas pelindunga...
22 Mei 2026
Analisis: Doktrin 'Pertahanan Semesta' dan Batas Etis Pengerahan Komponen Cadangan dalam Konflik Asimetris
KEAMANAN NASIONAL
Analisis: Doktrin 'Pertahanan Semesta' dan Batas Etis Pengerahan Komponen Cadangan dalam Konflik Asimetris
RUU Komponen Cadangan menguji komitmen Indonesia terhadap Hukum Humaniter Internasional, khususnya dalam konflik asimetris. Doktrin Pertahanan Semesta yang meng...
23 Mei 2026
Analisis: Kebijakan 'Preemptive Strike' dalam RUU Keamanan Nasional Berpotensi Melanggar Prinsip Jus Ad Bellum
KEAMANAN NASIONAL
Analisis: Kebijakan 'Preemptive Strike' dalam RUU Keamanan Nasional Berpotensi Melanggar Prinsip Jus Ad Bellum
Rancangan Undang-Undang Keamanan Nasional yang sedang dibahas di DPR mencakup klausul yang memberikan mandat kepada pemerintah untuk melakukan 'preemptive strik...
22 Mei 2026
Kontroversi Kerjasama Intelijen Indonesia-AS: Di Mana Batas Etika dalam Pertukaran Data Warga?
KEAMANAN NASIONAL
Kontroversi Kerjasama Intelijen Indonesia-AS: Di Mana Batas Etika dalam Pertukaran Data Warga?
Perpanjangan kerjasama intelijen Indonesia-AS tanpa kerangka hukum transparan dan pengawasan independen secara langsung mengancam hak privasi konstitusional war...
20 Mei 2026
Rilis Dokumen Intelijen: Dilema Etika antara Keamanan Nasional dan Hak Privasi
KEAMANAN NASIONAL
Rilis Dokumen Intelijen: Dilema Etika antara Keamanan Nasional dan Hak Privasi
Pembukaan dokumen intelijen mengungkap praktik pengawasan massal yang melanggar prinsip proportionality dan necessity dalam hukum, mengubah klaim keamanan nasio...
20 Mei 2026
Kritik terhadap Dokumen Strategi Pertahanan Nasional 2026: Perspektif Hukum Humaniter
KEAMANAN NASIONAL
Kritik terhadap Dokumen Strategi Pertahanan Nasional 2026: Perspektif Hukum Humaniter
Strategi Pertahanan Nasional 2026 menampilkan cacat filosofis dalam integrasi perspektif hukum humaniter dengan absensi prinsip pembedaan, kesebandingan, dan ke...
21 Mei 2026
Perang Suku Tewaskan 13 Orang di Wamena Dipicu Denda Adat Kecelakaan Anggota DPRD
KEAMANAN NASIONAL
Perang Suku Tewaskan 13 Orang di Wamena Dipicu Denda Adat Kecelakaan Anggota DPRD
Tragedi Wamena mengungkap kegagalan negara dalam melindungi hak hidup warga akibat absennya penegakan hukum yang proaktif, membiarkan sengketa hukum adat beresk...
19 Mei 2026
Wamendagri Ribka Pastikan Penanganan Pengungsi Jayawijaya Terkoordinasi
KEAMANAN NASIONAL
Wamendagri Ribka Pastikan Penanganan Pengungsi Jayawijaya Terkoordinasi
Pernyataan Wamendagri Ribka Haluk tentang koordinasi penanganan pengungsi Jayawijaya harus dilihat sebagai pengakuan kegagalan preventif negara, bukan prestasi...
19 Mei 2026