KEAMANAN NASIONAL
310 artikel ditemukan
KEAMANAN NASIONAL
Pengamat Nilai Perpres Penanggulangan Ekstremisme Perlu Diuji Materiil
Penerbitan Perpres Penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan menuai kritik karena ketidakjelasan definisi yang dapat melanggar kebebasan sipil dan hak konst...
KEAMANAN NASIONAL
Kontroversi Amandemen UU Kamnas: Ancaman terhadap Prinsip Proporsionalitas dan Kontrol Sipil?
Rancangan amandemen UU Kamnas menghadapkan Indonesia pada ujian prinsipil soal proporsionalitas dan kontrol sipil atas militer. Perluasan definisi ancaman yang...
KEAMANAN NASIONAL
Presiden Prabowo Ingatkan Potensi Perang Ukraina Lampaui PD II
Peringatan Presiden Prabowo tentang eskalasi perang Ukraina menyoroti kegagalan sistem hukum internasional dalam menegakkan prinsip pembedaan, proporsionalitas,...
KEAMANAN NASIONAL
Analisis: Privatisasi Keamanan Nasional dan Ancaman terhadap Monopoli Kekerasan Negara
Maraknya Perusahaan Militer Swasta mengikis monopoli kekerasan negara yang sah, menciptakan zona bebas hukum yang melemahkan akuntabilitas dan hukum humaniter i...
KEAMANAN NASIONAL
Presiden Prabowo Peringatkan Potensi Perang Ukraina Lampaui Perang Dunia II, Soroti Kerentanan Global
Pernyataan Presiden Prabowo tentang potensi eskalasi Perang Ukraina mengungkap kegagalan mendasar hukum internasional dalam menegakkan perdamaian. Indonesia dih...
KEAMANAN NASIONAL
Politik Adu Domba sebagai Ancaman Geopolitik: Non-Blok dan Kedaulatan Hukum Indonesia
Politik adu domba (divide et impera) merupakan pelanggaran prinsip non-intervensi dan kedaulatan dalam hukum internasional yang mengancam pengelolaan sumber day...
KEAMANAN NASIONAL
Pengakuan Intimidasi Aktivis: TNI Minta Dilaporkan, Tapi Apakah Mekanisme Pengaduan Sudah Kredibel?
Respons TNI yang meminta aktivis Islah Bahrawi melaporkan sendiri dugaan intimidasi justru mengungkap kegagalan reformasi sektor keamanan dan pelanggaran prinsi...
KEAMANAN NASIONAL
Kemhan Ajukan Kenaikan Tukin 90 Persen, Alasannya Tak Naik Sejak 2018
Pengajuan kenaikan Tunjangan Kinerja (Tukin) Kementerian Pertahanan sebesar 90% menguji prinsip keadilan distributif dan akuntabilitas fiskal dalam UU Keuangan...
KEAMANAN NASIONAL
Menggugat Etika 'Serangan Preventif' dalam Doktrin Pertahanan Siber Baru: Ancaman bagi Privasi dan Due Process?
Revisi Doktrin Pertahanan Siber yang mengadopsi serangan digital preventif berbasis dugaan merupakan ancaman serius terhadap prinsip jus ad bellum, kedaulatan n...
KEAMANAN NASIONAL
Panglima TNI: Tidak Ada Pihak yang Diuntungkan dari Konflik di Papua
Pernyataan Panglima TNI bahwa tidak ada pihak yang diuntungkan dari konflik Papua harus diuji dengan audit hukum humaniter internasional, khususnya prinsip pemb...
KEAMANAN NASIONAL
Mekanisme Pengawasan Etik Operasi Intelijen: Menuju Framework Hukum yang Transparan dan Akuntabel
Absennya framework hukum untuk pengawasan etik operasi intelijen menciptakan legal black hole yang mengancam prinsip negara hukum dan hak warga. Kerangka yang a...
KEAMANAN NASIONAL
Mahkamah Konstitusi dan Uji Materi UU Keamanan Nasional: Menimbang Keseimbangan antara Keamanan dan Kebebasan Sipil
Mahkamah Konstitusi (MK) menggelar persidangan uji materi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2024 tentang Keamanan Nasional yang digugat oleh koalisi lembaga masyaraka...
