Sabtu, 13 Juni 2026
AREA
"Melangkah Dengan Nurani, Menegakkan Kebenaran"
KEAMANAN NASIONAL
135 artikel ditemukan
Analisis: Kebijakan Keamanan Nasional Indonesia dalam Menghadapi Konflik Regional harus Berbasis Hukum Humaniter
KEAMANAN NASIONAL
Analisis: Kebijakan Keamanan Nasional Indonesia dalam Menghadapi Konflik Regional harus Berbasis Hukum Humaniter
Analisis mengkritik kerapnya penggunaan dalih keamanan nasional untuk mengesampingkan hukum humaniter dalam kebijakan pertahanan Indonesia. Pengabaian prinsip d...
04 Juni 2026
Analisis: Doktrin Pertahanan 'Perimeter Maju' dan Batas-Batas Hukum Internasional di Laut Natuna
KEAMANAN NASIONAL
Analisis: Doktrin Pertahanan 'Perimeter Maju' dan Batas-Batas Hukum Internasional di Laut Natuna
Implementasi doktrin 'perimeter maju' di Laut Natuna menguji kesetiaan Indonesia pada prinsip non-penggunaan kekuatan dalam Piagam PBB dan kewajiban penyelesaia...
04 Juni 2026
Analisis: Ancaman Hukum Siber terhadap Kedaulatan Negara di Era Digital
KEAMANAN NASIONAL
Analisis: Ancaman Hukum Siber terhadap Kedaulatan Negara di Era Digital
Ancaman cyber crime telah menguji kedaulatan digital dan martabat hukum Indonesia, memunculkan paradoks antara kebutuhan keamanan nasional dan perlindungan hak...
04 Juni 2026
Panglima TNI Tinjau Penanganan Konflik di Papua Barat, Tegaskan Prioritaskan Pendekatan Dialog
KEAMANAN NASIONAL
Panglima TNI Tinjau Penanganan Konflik di Papua Barat, Tegaskan Prioritaskan Pendekatan Dialog
Pernyataan prioritas dialog oleh Panglima TNI dalam konflik Papua Barat harus diuji dengan kepatuhan terhadap hukum humaniter internasional dan prinsip etika pe...
03 Juni 2026
Kebijakan Keamanan Nasional dan Privasi Digital: Menimbang Antara Surveillance dan Hak Privasi
KEAMANAN NASIONAL
Kebijakan Keamanan Nasional dan Privasi Digital: Menimbang Antara Surveillance dan Hak Privasi
Rancangan undang-undang surveilasi digital mengancam privasi digital dan berpotensi mengarah ke surveillance state, dengan mengabaikan prinsip hukum internasion...
03 Juni 2026
Kebijakan 'Non-Disclosure' dalam Kontrak Militer dengan Perusahaan Asing: Mengancam Transparansi dan Akuntabilitas Hukum
KEAMANAN NASIONAL
Kebijakan 'Non-Disclosure' dalam Kontrak Militer dengan Perusahaan Asing: Mengancam Transparansi dan Akuntabilitas Hukum
Klausul non-disclosure dalam kontrak militer dengan perusahaan asing menciptakan zona gelap hukum yang mengancam transparansi dan akuntabilitas publik. Praktik...
03 Juni 2026
Peningkatan Penggunaan Drone dalam Operasi Militer: Tantangan Etika dan Hukum yang belum Diatur
KEAMANAN NASIONAL
Peningkatan Penggunaan Drone dalam Operasi Militer: Tantangan Etika dan Hukum yang belum Diatur
Peningkatan penggunaan drone dalam operasi militer Indonesia berlangsung dalam kekosongan regulasi domestik yang kritis, mengancam prinsip dasar hukum humaniter...
03 Juni 2026
Pelatihan Hukum Humaniter untuk Pasukan Garuda dalam Misi Peacekeeping: Apakah Cukup untuk Menjamin Compliance?
KEAMANAN NASIONAL
Pelatihan Hukum Humaniter untuk Pasukan Garuda dalam Misi Peacekeeping: Apakah Cukup untuk Menjamin Compliance?
Intensifikasi pelatihan hukum humaniter bagi Pasukan Garuda menghadapi ujian nyata dalam menjamin compliance substantif di medan peacekeeping yang kompleks. Art...
02 Juni 2026
Laporan Investigasi: Keamanan Nasional vs Hak Privasi dalam Era Digital
KEAMANAN NASIONAL
Laporan Investigasi: Keamanan Nasional vs Hak Privasi dalam Era Digital
Laporan investigasi mengungkap konflik mendasar antara imperatif keamanan nasional dan jaminan hak privasi di era digital, di mana pengawasan teknologi sering k...
02 Juni 2026
Pentingnya Memisahkan Institusi Intelijen dari Aparat Penegak Hukum untuk Jaminan Due Process
KEAMANAN NASIONAL
Pentingnya Memisahkan Institusi Intelijen dari Aparat Penegak Hukum untuk Jaminan Due Process
Tumpang tindih fungsi antara badan intelijen dan aparat penegak hukum seperti polisi dan jaksa terus menjadi sumber masalah dalam menjamin proses peradilan yang...
01 Juni 2026
Analisis: Ambivalensi Hukum Indonesia dalam Menangani Foreign Fighters yang Kembali dari Zona Konflik
KEAMANAN NASIONAL
Analisis: Ambivalensi Hukum Indonesia dalam Menangani Foreign Fighters yang Kembali dari Zona Konflik
Kebijakan Indonesia terhadap foreign fighters yang kembali mencerminkan ambivalensi hukum yang mengorbankan prinsip keadilan demi narasi keamanan sempit. Kegaga...
01 Juni 2026
Ketua Komnas HAM: Regulasi Keamanan Nasional Tidak boleh Mengabaikan Prinsip Proportionality dan Necessity
KEAMANAN NASIONAL
Ketua Komnas HAM: Regulasi Keamanan Nasional Tidak boleh Mengabaikan Prinsip Proportionality dan Necessity
Teguran Ketua Komnas HAM menyingkap krisis legitimasi ketika regulasi keamanan nasional mengabaikan prinsip proportionality dan necessity, warasan etika perang...
31 Mei 2026