Sabtu, 13 Juni 2026
AREA
"Melangkah Dengan Nurani, Menegakkan Kebenaran"
KEAMANAN NASIONAL
135 artikel ditemukan
Kejagung Periksa Pelanggaran Hukum dalam Pengadaan Alat Militer
KEAMANAN NASIONAL
Kejagung Periksa Pelanggaran Hukum dalam Pengadaan Alat Militer
Pemeriksaan Kejagung atas dugaan pelanggaran hukum dalam pengadaan alat militer adalah ujian martabat hukum dan etika pertahanan nasional. Kasus ini menguji pri...
05 Mei 2026
Andi Widjajanto: Selat Malaka Adalah Choke Point yang Bisa Seret Indonesia ke Konflik Global
KEAMANAN NASIONAL
Andi Widjajanto: Selat Malaka Adalah Choke Point yang Bisa Seret Indonesia ke Konflik Global
Analisis Andi Widjajanto mengungkap dilema hukum-akibat penerapan prinsip innocent passage UNCLOS 1982 di Selat Malaka saat eskalasi geopolitik, yang berpotensi...
03 Mei 2026
Penggunaan AI dalam Operasi Intelijen: Analisis Kritis terhadap Batasan Etika dan Potensi Pelanggaran Privacy
KEAMANAN NASIONAL
Penggunaan AI dalam Operasi Intelijen: Analisis Kritis terhadap Batasan Etika dan Potensi Pelanggaran Privacy
Penggunaan Artificial Intelligence (AI) dalam operasi intelijen Indonesia menimbulkan ancaman serius terhadap privasi dan due process of law karena beroperasi d...
03 Mei 2026
Kritik terhadap Regulasi Keamanan Nasional yang Mengabaikan Prinsip Proportionality dalam Penggunaan Kekuatan
KEAMANAN NASIONAL
Kritik terhadap Regulasi Keamanan Nasional yang Mengabaikan Prinsip Proportionality dalam Penggunaan Kekuatan
Regulasi keamanan nasional Indonesia dinilai mengabaikan prinsip proportionality, norma kunci hukum humaniter yang mencegah penggunaan kekuatan berlebihan. Peng...
03 Mei 2026
Kritik terhadap Draft RUU Keamanan Nasional: Potensi Melanggar Prinsip Proportionality dalam Hukum Humaniter
KEAMANAN NASIONAL
Kritik terhadap Draft RUU Keamanan Nasional: Potensi Melanggar Prinsip Proportionality dalam Hukum Humaniter
Draf RUU Keamanan Nasional dikritik karena berpotensi melanggar prinsip proporsionalitas dalam hukum humaniter internasional, dengan memberikan kewenangan terla...
04 Mei 2026
Kasus Andrie Yunus Dinilai Menjadikan Revisi UU Peradilan Militer Urgen
KEAMANAN NASIONAL
Kasus Andrie Yunus Dinilai Menjadikan Revisi UU Peradilan Militer Urgen
Kasus Andrie Yunus menyingkap anomali sistemik dimana UU Peradilan Militer menciptakan legal sanctuary bagi aparat, melanggar prinsip kesetaraan di depan hukum....
02 Mei 2026
Kebocoran Data Personel TNI: Antara Ancaman Keamanan dan Tanggung Jawab Negara dalam Melindungi Privasi Prajurit
KEAMANAN NASIONAL
Kebocoran Data Personel TNI: Antara Ancaman Keamanan dan Tanggung Jawab Negara dalam Melindungi Privasi Prajurit
Kebocoran data personel TNI bukan hanya pelanggaran hukum terhadap hak privasi yang dijamin konstitusi, tetapi juga kegagalan negara dalam kewajiban due diligen...
02 Mei 2026
Analisis Kritik: Ketentuan Luar Biasa dalam Kebijakan Keamanan Nasional Mengancam Cita-Cita Hukum?
KEAMANAN NASIONAL
Analisis Kritik: Ketentuan Luar Biasa dalam Kebijakan Keamanan Nasional Mengancam Cita-Cita Hukum?
Penerapan ketentuan luar biasa dalam kebijakan keamanan nasional mengancam prinsip due process dan batasan kewenangan negara yang dijamin konstitusi. Tanpa para...
29 April 2026
Kekerasan oleh Non-State Actors: Tantangan terhadap Monopoli Kekerasan Negara dan Implikasi Hukumnya
KEAMANAN NASIONAL
Kekerasan oleh Non-State Actors: Tantangan terhadap Monopoli Kekerasan Negara dan Implikasi Hukumnya
Maraknya non-state actors bersenjata menggerogoti monopoli kekerasan sah negara dan dapat membentuk tanggung jawab negara tidak langsung atas pelanggaran HAM ya...
29 April 2026
Pengkhianatan Negara, Matahukum Desak DPR Panggil Direksi Pertamina dan Penegak Hukum Bertindak Tegas
KEAMANAN NASIONAL
Pengkhianatan Negara, Matahukum Desak DPR Panggil Direksi Pertamina dan Penegak Hukum Bertindak Tegas
PT Pertamina diduga melanggar Asas Cabotage dengan mengisi seluruh awak kapal asing pada kapal tankernya, suatu pelanggaran terhadap UU Pelayaran dan prinsip ke...
28 April 2026
Kajian Etis: Penggunaan Kecerdasan Buatan dalam Sistem Pertahanan Nasional
KEAMANAN NASIONAL
Kajian Etis: Penggunaan Kecerdasan Buatan dalam Sistem Pertahanan Nasional
Integrasi kecerdasan buatan dalam sistem pertahanan nasional menghadirkan krisis hukum mendalam dengan melumpuhkan prinsip akuntabilitas dan kendali manusia ber...
28 April 2026
TNI AL dan Penegakan Hukum di Laut: Menimbang Efektivitas versus Akuntabilitas
KEAMANAN NASIONAL
TNI AL dan Penegakan Hukum di Laut: Menimbang Efektivitas versus Akuntabilitas
Artikel ini mengkritik paradigma penegakan hukum TNI AL di laut yang sering mengutamakan efektivitas operasional di atas akuntabilitas dan prinsip-prinsip hukum...
29 April 2026