KEAMANAN NASIONAL
506 artikel ditemukan
KEAMANAN NASIONAL
LSM Soroti Penggunaan Munitions Cluster oleh TNI dalam Latihan: Pelanggaran Etika Perang?
Penggunaan munitions cluster oleh TNI dalam latihan militer melanggar prinsip pembedaan dan proporsionalitas dalam Hukum Humaniter Internasional. Meskipun Indon...
KEAMANAN NASIONAL
WNI Direkrut sebagai Tentara Asing: Celah Hukum dan Ancaman Keamanan Nasional Multidimensi
Rekrutmen delapan WNI sebagai tentara asing Rusia merupakan pelanggaran serius terhadap kedaulatan, politik luar negeri bebas aktif, dan etika perang internasio...
KEAMANAN NASIONAL
KPK Usut Dugaan Korupsi Dana Pengamanan Perbatasan: Keuangan yang Seharusnya Melindungi Martabat Rakyat
Komisi Pemberantasan Korupsi mengumumkan penyidikan baru terkait dugaan mark-up anggaran pengamanan perbatasan negara di Kalimantan Utara. Dana yang dirancang u...
KEAMANAN NASIONAL
Kebijakan Keamanan Nasional vs Perlindungan Data Pribadi: Mencari Keseimbangan Etis
Perluasan kewenangan surveilans digital oleh pemerintah berpotensi melanggar prinsip proporsionalitas dan hak digital warga negara. Pasal 17 ICCPR, Prinsip Sira...
KEAMANAN NASIONAL
Kajian Etis Operasi Intelijen di Demokrasi: Antara Keamanan Nasional dan Hak Privasi Warga
Operasi intelijen Indonesia sering melanggar prinsip proporsionalitas dan keperluan dalam hukum HAM, terutama melalui penyadapan tanpa pengawasan yudisial dan p...
KEAMANAN NASIONAL
Kritik terhadap Draft RUU Kamnas: Ancaman terhadap Supremasi Sipil dan Kebebasan Sipil
RUU Kamnas mengancam supremasi sipil dan kebebasan sipil melalui definisi ancaman multitafsir serta perluasan peran militer tanpa pengawasan ketat. Proses pemba...
KEAMANAN NASIONAL
Kajian Strategis: Ancaman Keamanan Nasional dari Pelanggaran HAM oleh Aparat di Papua
Sebuah kajian strategis yang dirilis lembaga think tank independen memperingatkan bahwa pola pelanggaran HAM oleh aparat keamanan di Papua justru menjadi ancama...
KEAMANAN NASIONAL
Mantan Komisioner Komnas HAM: UU Kamnas Harus Jelas Batasi Penggunaan Kekuatan dan Lindungi HAM
Mantan Komisioner Komnas HAM memperingatkan bahwa RUU Kamnas harus secara jelas membatasi penggunaan kekuatan negara berdasarkan prinsip necessity dan proporsio...
KEAMANAN NASIONAL
Ketua MPR Tegas: WNI Tak Dibenarkan Bela Negara Lain dalam Perang
Ketua MPR melarang WNI membela negara lain dalam perang, namun tanpa instrumen hukum dan mekanisme penegakan yang jelas, larangan ini hanya retorika. Keterlibat...
KEAMANAN NASIONAL
8 WNI Jadi Tentara Bayaran Rusia, Sukamta PKS Ingatkan Pemerintah Jangan Buru-buru Bicara Sanksi
Kasus delapan WNI yang menjadi tentara bayaran Rusia menguji komitmen negara terhadap hukum internasional dan perlindungan WNI. Sukamta mengingatkan pemerintah...
KEAMANAN NASIONAL
MUI Keluarkan Fatwa Etika Perang Siber: Antara Hukum dan Moral dalam Pertahanan Digital
Fatwa MUI tentang etika perang siber menegaskan kesetaraan serangan digital yang merusak fasilitas sipil dengan kejahatan perang konvensional. Langkah ini mende...
KEAMANAN NASIONAL
Kombes Pol. Abdul Rachman: Polri Siap Terapkan Protokol Etika dalam Operasi Berskala Besar
Polri mengumumkan penyusunan protokol etika untuk operasi berskala besar di daerah rawan konflik, merespons rekomendasi Komnas HAM atas pelanggaran HAM sebelumn...
