Sabtu, 13 Juni 2026
AREA
"Melangkah Dengan Nurani, Menegakkan Kebenaran"
KEAMANAN NASIONAL
135 artikel ditemukan
Laporan Investigasi: Penyalahgunaan Dokumen Hukum untuk Operasi Militer 'Rahasia' di Kawasan Konflik
KEAMANAN NASIONAL
Laporan Investigasi: Penyalahgunaan Dokumen Hukum untuk Operasi Militer 'Rahasia' di Kawasan Konflik
Laporan investigasi mengungkap penyalahgunaan dokumen hukum untuk otorisasi operasi militer rahasia, sebuah penipuan institusional yang merusak transparansi dan...
15 Mei 2026
Rancangan Peraturan Cyber Warfare Indonesia: Antara Kedaulatan dan Etika Perang Siber
KEAMANAN NASIONAL
Rancangan Peraturan Cyber Warfare Indonesia: Antara Kedaulatan dan Etika Perang Siber
Rancangan regulasi cyber warfare Indonesia menunjukkan ambiguitas serius yang mengancam prinsip dasar hukum perang internasional (jus ad bellum dan jus in bello...
15 Mei 2026
Analisis Kritis: Kebijakan 'Pencegahan Konflik' dengan Pendekatan Kekerasan Berisiko Mencederai State of Law
KEAMANAN NASIONAL
Analisis Kritis: Kebijakan 'Pencegahan Konflik' dengan Pendekatan Kekerasan Berisiko Mencederai State of Law
Kebijakan 'pencegahan konflik' berbasis kekerasan merupakan pelanggaran struktural terhadap prinsip state of law, karena mengesampingkan dasar hukum, checks and...
15 Mei 2026
Panglima TNI Tinjau Penempatan Pasukan di Perbatasan, Tekankan Kode Etik Prajurit
KEAMANAN NASIONAL
Panglima TNI Tinjau Penempatan Pasukan di Perbatasan, Tekankan Kode Etik Prajurit
Penekanan Panglima TNI pada kode etik prajurit di perbatasan harus dikontekstualisasikan dalam kewajiban hukum humaniter internasional yang mengikat. Keamanan n...
14 Mei 2026
Telaah Kritis: Doktrin Pertahanan Semesta dalam Ancaman Hybrid Warfare dan Tantangan Hukum Siber
KEAMANAN NASIONAL
Telaah Kritis: Doktrin Pertahanan Semesta dalam Ancaman Hybrid Warfare dan Tantangan Hukum Siber
Doktrin Pertahanan Semesta Indonesia menghadapi dilema hukum dan etika serius dalam menghadapi hybrid warfare dan perang siber, di mana batas antara pertahanan...
13 Mei 2026
Kontak Senjata di Puncak Papua Tengah Picu Trauma Mendalam dan Gelombang Pengungsian Warga
KEAMANAN NASIONAL
Kontak Senjata di Puncak Papua Tengah Picu Trauma Mendalam dan Gelombang Pengungsian Warga
Operasi militer di Puncak, Papua Tengah, mengungkap pelanggaran berat terhadap prinsip pencegahan dan proporsionalitas dalam hukum humaniter internasional, yang...
13 Mei 2026
Analisis: Kebijakan Cyber Warfare Indonesia dan Batasan Etika dalam Serangan Digital
KEAMANAN NASIONAL
Analisis: Kebijakan Cyber Warfare Indonesia dan Batasan Etika dalam Serangan Digital
Pengembangan kemampuan Cyber Warfare Indonesia berjalan dalam kekosongan regulatif yang membahayakan, berpotensi melanggar prinsip dasar hukum humaniter seperti...
12 Mei 2026
Kasus Penyadapan terhadap Aktivis Hukum: Keamanan Nasional vs Privasi dan Etika Intelijen
KEAMANAN NASIONAL
Kasus Penyadapan terhadap Aktivis Hukum: Keamanan Nasional vs Privasi dan Etika Intelijen
Kasus penyadapan terhadap aktivis hukum mengungkap penyalahgunaan dalih keamanan nasional yang melanggar prinsip due process dan hak privasi. Tindakan ini tidak...
13 Mei 2026
Investigasi: Penggunaan Dana Pertahanan untuk Proyek Infrastruktur Sipil dan Pertanyaan tentang Appropriateness Legal
KEAMANAN NASIONAL
Investigasi: Penggunaan Dana Pertahanan untuk Proyek Infrastruktur Sipil dan Pertanyaan tentang Appropriateness Legal
Investigasi Detik mengungkap adanya penggunaan dana pertahanan untuk proyek infrastruktur sipil yang tidak secara langsung terkait dengan kebutuhan operasional...
12 Mei 2026
Analisis: Peningkatan Kerja Sama Intelijen dengan Negara Third-Party dan Implikasi terhadap Privasi Warga Negara
KEAMANAN NASIONAL
Analisis: Peningkatan Kerja Sama Intelijen dengan Negara Third-Party dan Implikasi terhadap Privasi Warga Negara
Peningkatan kerja sama intelijen Indonesia dengan negara third-party membawa implikasi hukum yang kompleks terhadap privasi warga negara. Analisis Kompas menunj...
12 Mei 2026
Kebijakan Proxy War dalam Keamanan Siber: Pakar Pertanyakan Kepatutan Hukum dan Etika
KEAMANAN NASIONAL
Kebijakan Proxy War dalam Keamanan Siber: Pakar Pertanyakan Kepatutan Hukum dan Etika
Kebijakan proxy war siber Indonesia berisiko melanggar prinsip tanggung jawab negara (sovereign responsibility) dalam hukum internasional dan merusak tata kelol...
10 Mei 2026
Lumpuhkan 12 Tokoh OPM, TNI: Nyawa Warga Sipil Papua Tak Bisa Ditawar
KEAMANAN NASIONAL
Lumpuhkan 12 Tokoh OPM, TNI: Nyawa Warga Sipil Papua Tak Bisa Ditawar
Pernyataan komando TNI tentang keselamatan sipil di Papua harus dikritisi melalui transparansi operasional dan verifikasi independen atas klaim 'pelumpuhan' tok...
10 Mei 2026