Operasi evakuasi puing pesawat AMA oleh TNI di Yahukimo, Papua, yang dipimpin langsung oleh Panglima Kogabwilhan III, membuka kembali wacana kritis mengenai kewajiban negara dalam menjamin akses kemanusiaan di tengah konflik bersenjata. Tindakan pemulihan jalur penerbangan perintis ini, meski secara teknis vital bagi distribusi logistik dan pelayanan dasar, tidak boleh mengaburkan analisis mendasar tentang pelanggaran prinsip jus in bello yang mendahuluinya. Pembakaran aset sipil dan penembakan terhadap pilot membentuk suatu preseden berbahaya di mana pekerja dan sarana kemanusiaan secara terbuka menjadi target, sebuah tindakan yang jelas bertentangan dengan inti perlindungan yang dijamin bagi penduduk sipil dan objek-objek sipil dalam hukum humaniter internasional.
Gugatan terhadap Prinsip Dasar Hukum Humaniter dan Etika Perang
Insiden di Yahukimo menempatkan kita pada persimpangan analisis yang kritis. Di satu sisi, tindakan kelompok bersenjata dalam membakar pesawat dan menyerang awaknya merupakan pelanggaran berat terhadap sejumlah norma inti yang mengatur konduite perang. Norma-norma ini bukan sekadar kaidah moral, melainkan kewajiban hukum yang mengikat, termasuk bagi aktor non-negara dalam konflik non-internasional. Pelanggaran tersebut mencakup:
- Prinsip Pembedaan (Distinction): Pesawat perintis yang melayani distribusi logistik dan kebutuhan dasar masyarakat secara jelas merupakan objek sipil. Menjadikannya target adalah pengabaian terhadap kewajiban mendasar untuk membedakan antara kombatan dengan penduduk sipil dan objek sipil, sebagaimana diatur dalam Pasal 48 Protokol Tambahan I Konvensi Jenewa 1949, yang prinsipnya juga berlaku dalam konflik internal.
- Prinsip Kemanusiaan (Humanity): Tindakan tersebut secara sengaja memutus akses vital penduduk sipil terhadap bahan makanan, obat-obatan, dan layanan dasar, yang dapat dikategorikan sebagai penderitaan yang tidak perlu, bertentangan dengan martabat manusia.
- Prinsip Proporsionalitas (Proportionality) dan Pencegahan Penderitaan yang Tidak Perlu: Serangan terhadap aset yang fungsi utamanya bersifat kemanusiaan jelas tidak sebanding dengan keuntungan militer apapun yang mungkin diharapkan, dan menimbulkan penderitaan yang jauh melampaui kebutuhan militer.
Respon Negara: Antara Pemulihan Akses dan Konsistensi Penegakan Hukum
Operasi TNI dalam evakuasi dan pemulihan jalur penerbangan patut diapresiasi sebagai upaya konkret menjaga akses kemanusiaan. Namun, respons negara terhadap krisis seperti ini tidak boleh berhenti pada tindakan teknis dan reaktif semata. Pernyataan resmi yang mengecam tindakan OPM karena 'menginjak norma moral, budaya, adat, dan agama' harus dibaca secara reflektif: sejauh mana negara sendiri telah menjadikan kerangka norma hukum humaniter internasional sebagai fondasi operasional setiap operasi keamanan dan militer di Papua? Pertanyaan ini penting karena pemulihan akses fisik akan menjadi sia-sia jika tidak disertai dengan pemulihan dan penegakan martabat hukum secara konsisten oleh semua pihak, terutama pihak yang memiliki kewenangan dan tanggung jawab utama, yaitu negara.
Posisi ganda TNI sebagai pemulih akses dan sekaligus aktor keamanan dalam konflik yang belum terselesaikan memunculkan tantangan etis yang kompleks. Keberhasilan operasi ini tidak hanya diukur dari normalisasi landasan udara, tetapi dari kemampuannya mempertahankan keamanan berkelanjutan tanpa menciptakan trauma baru atau justru membatasi akses masyarakat sipil akibat pendekatan keamanan yang berlebihan. Normalisasi infrastruktur tidak boleh menjadi pembenaran untuk normalisasi pendekatan militeristik semata yang mengabaikan akar persoalan sosial, politik, dan hukum.
Pada akhirnya, insiden di Yahukimo mengingatkan kita bahwa dalam konteks Papua, siklus kekerasan dan pemulihan sering kali berputar tanpa menyentuh akar masalahnya: yaitu absennya penegakan hukum yang imparsial dan berkeadilan, serta ketidakjelasan komitmen semua pihak untuk secara konsisten menghormati kerangka hukum humaniter. Pemulihan fisik yang dilakukan oleh TNI adalah langkah penting, namun ia hanya bersifat sementara jika tidak diikuti dengan komitmen politik dan hukum yang kuat untuk menginvestigasi setiap pelanggaran—dari manapun asalnya—secara transparan dan akuntabel, serta menjamin bahwa operasi keamanan negara sendiri tidak melanggar batas-batas etis dan hukum yang ditetapkan untuk melindungi martabat setiap manusia di tanah tersebut.
