Kamis, 13 Agustus 2026
AREA
"Melangkah Dengan Nurani, Menegakkan Kebenaran"
KEAMANAN NASIONAL
310 artikel ditemukan
Analisis: Pergeseran Ancaman ke Perang Narasi dan Tantangan Hukum Siber Nasional
KEAMANAN NASIONAL
Analisis: Pergeseran Ancaman ke Perang Narasi dan Tantangan Hukum Siber Nasional
Pernyataan tentang 'perang narasi' menyoroti vakum hukum nasional Indonesia dalam menghadapi ancaman siber hibrida, yang berisiko menggeser respons negara ke ar...
25 Juli 2026
Panglima TNI: Perang Narasi Salah Satu Ancaman Paling Berbahaya Saat Ini
KEAMANAN NASIONAL
Panglima TNI: Perang Narasi Salah Satu Ancaman Paling Berbahaya Saat Ini
Pernyataan Panglima TNI mengangkat perang narasi sebagai ancaman strategis utama, menuntut analisis kritis melalui lensa hukum humaniter internasional dan etika...
25 Juli 2026
Kebijakan Keamanan Siber Nasional Dipertanyakan, Pakar Hukum: Perlindungan Data Warga Masih Lemah
KEAMANAN NASIONAL
Kebijakan Keamanan Siber Nasional Dipertanyakan, Pakar Hukum: Perlindungan Data Warga Masih Lemah
Rancangan kebijakan keamanan siber nasional dipertanyakan karena berpotensi mengorbankan perlindungan data dan privasi warga. Pakar hukum menilai kerangka kebij...
24 Juli 2026
Kronologi Hukum: Sengketa Kewenangan BAIS TNI vs Polri dalam Penyadapan, Jurisdiksi yang Tumpang Tindih
KEAMANAN NASIONAL
Kronologi Hukum: Sengketa Kewenangan BAIS TNI vs Polri dalam Penyadapan, Jurisdiksi yang Tumpang Tindih
Sengketa yurisdiksi antara BAIS TNI dan Intelijen Polri dalam penyadapan menandai krisis struktural yang menggerus asas legalitas dan hak konstitusional warga a...
24 Juli 2026
OPM Habisi Nyawa 3 Warga Sipil di Yahukimo, Koops TNI Habema Kejar Pelaku
KEAMANAN NASIONAL
OPM Habisi Nyawa 3 Warga Sipil di Yahukimo, Koops TNI Habema Kejar Pelaku
Pembunuhan tiga warga sipil di Yahukimo merupakan pelanggaran serius terhadap prinsip pembedaan dalam Hukum Humaniter Internasional. Penuntutan hukum yang adil...
23 Juli 2026
Keji! 3 Warga Sipil di Yahukimo Tewas Dibantai OPM Pimpinan Kopitua Haluka
KEAMANAN NASIONAL
Keji! 3 Warga Sipil di Yahukimo Tewas Dibantai OPM Pimpinan Kopitua Haluka
Pembantaian tiga warga sipil oleh KKB di Yahukimo merupakan pelanggaran berat terhadap prinsip pembedaan dalam Hukum Humaniter Internasional, mengindikasikan ke...
23 Juli 2026
Mengkritisi Kebijakan Keamanan Siber: Antara Perlindungan Nasional dan Ancaman Terhadap Privasi Sipil
KEAMANAN NASIONAL
Mengkritisi Kebijakan Keamanan Siber: Antara Perlindungan Nasional dan Ancaman Terhadap Privasi Sipil
Kebijakan keamanan siber Indonesia, terutama UU ITE, sering kali mengorbankan hak privasi warga atas nama perlindungan keamanan nasional, tanpa mekanisme pengaw...
23 Juli 2026
Mantan Panglima TNI: Etika Perang Modern Harus Mempertimbangkan Dampak Siber dan Kecerdasan Buatan
KEAMANAN NASIONAL
Mantan Panglima TNI: Etika Perang Modern Harus Mempertimbangkan Dampak Siber dan Kecerdasan Buatan
Peringatan mantan Panglima TNI menyoroti vacuum normatif berbahaya dalam hukum internasional akibat perkembangan perang siber dan senjata otonom berbasis AI, ya...
23 Juli 2026
Pengamat Hukum: RUU Kamnas Harus Jelas Batasi Peran TNI dalam Penanganan Kerusuhan Sipil
KEAMANAN NASIONAL
Pengamat Hukum: RUU Kamnas Harus Jelas Batasi Peran TNI dalam Penanganan Kerusuhan Sipil
RUU Kamnas yang ambigu berpotensi melanggar prinsip supremasi sipil dan etika hukum administrasi negara dengan membuka celah bagi intervensi TNI dalam kerusuhan...
22 Juli 2026
Kajian Etis Penggunaan Drone Mata-Mata di Perbatasan: Antara Efektivitas Operasi dan Perlindungan Privasi Warga
KEAMANAN NASIONAL
Kajian Etis Penggunaan Drone Mata-Mata di Perbatasan: Antara Efektivitas Operasi dan Perlindungan Privasi Warga
Penggunaan drone pengintai di perbatasan beroperasi dalam vakum hukum yang melanggar prinsip legal necessity dan proporsionalitas, mengancam privasi dan martaba...
22 Juli 2026
DPR Minta Kajian Matang Hibah Kapal Induk Italia, TB Hasanuddin: Jangan Sekadar Terima Gratis
KEAMANAN NASIONAL
DPR Minta Kajian Matang Hibah Kapal Induk Italia, TB Hasanuddin: Jangan Sekadar Terima Gratis
Pemerintah dinilai melanggar prinsip checks and balances dan due diligence dalam proses penerimaan hibah kapal induk Italia dengan meminggirkan peran DPR. Prose...
21 Juli 2026
Komisi I DPR Setujui Hibah Kapal Induk Giuseppe Garibaldi dari Italia
KEAMANAN NASIONAL
Komisi I DPR Setujui Hibah Kapal Induk Giuseppe Garibaldi dari Italia
Persetujuan hibah kapal induk Giuseppe Garibaldi menguji fondasi hukum dan etika postur pertahanan Indonesia. Keberhasilan tidak diukur dari kepemilikan aset st...
21 Juli 2026