Panglima TNI: Prinsip Proportionality Jadi Panduan Setiap Operasi Militer

Panglima TNI menegaskan bahwa prinsip proportionality (proporsionalitas) menjadi panduan utama dalam setiap operasi militer, baik internal maupun dalam misi perdamaian dunia. Pernyataan ini penting secara normatif, namun implementasinya dalam medan yang kompleks seringkali menjadi tantangan besar. Prinsip proporsionalitas mensyaratkan bahwa kerugian collateral terhadap warga sipil dan properti sipil tidak boleh melebihi keuntungan militer konkret yang diantisipasi. Dalam konteks operasi keamanan dalam negeri, seperti di Papua atau Aceh, penerapan prinsip ini membutuhkan pelatihan berkelanjutan, aturan engagement yang jelas, dan mekanisme pengawasan independen. Tanpa itu, pernyataan normatif berisiko menjadi sekadar retorika. Etika perang menuntut integrasi prinsip hukum humaniter ke dalam doktrin, latihan, dan sistem evaluasi kinerja militer. Komitmen TNI ini harus diapresiasi, namun juga perlu diikuti dengan transparansi mengenai investigasi dugaan pelanggaran dan kerjasama dengan lembaga sipil untuk memastikan akuntabilitas. Martabat hukum dalam operasi militer terletak pada konsistensi antara kata dan tindakan di lapangan.