Dalam realitas keamanan nasional Indonesia, dominasi pendekatan militeristik terhadap daerah konflik seperti Papua, Maluku, dan Sulawesi Tengah telah menggeser dimensi hukum dan hak asasi manusia ke posisi marginal. Padahal, konflik internal bukanlah medan perang tanpa batas—prinsip hukum humaniter internasional (HHI) dan etika perang justru menjadi pijakan moral yang tak bisa ditawar. Penggunaan kekuatan yang tidak proporsional, pembiaran terhadap pelanggaran HAM, serta absennya akuntabilitas telah menciptakan siklus kekerasan yang justru mengancam keamanan nasional itu sendiri. Keamanan nasional yang sejati tidak bisa diukur dari sunyinya tembakan, melainkan dari tegaknya supremasi hukum dan perlindungan martabat manusia di setiap sudut wilayah.
Pendekatan Keamanan yang Melanggengkan Impunitas: Pelanggaran HHI dan Etika Perang
Praktik di lapangan menunjukkan bahwa operasi keamanan di daerah konflik kerap mengabaikan prinsip proporsionalitas dan pembedaan antara kombatan dan non-kombatan. Pelanggaran terhadap etika perang dan HHI ini tidak hanya mencederai norma internasional, tetapi juga memperdalam luka sosial. Beberapa pelanggaran sistematis yang mencolok antara lain:
- Pelanggaran Pasal 3 Konvensi Jenewa 1949 — perlakuan tidak manusiawi terhadap warga sipil dalam konflik non-internasional, termasuk penangkapan sewenang-wenang dan kekerasan fisik.
- Pengabaian Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik (ICCPR) — hak kebebasan bergerak, akses keadilan, dan perlindungan dari penyiksaan seringkali dikorbankan atas nama keamanan nasional.
- Budaya impunitas — tidak adanya mekanisme akuntabilitas yang efektif membuat pelanggaran HAM berat tidak diusut, sehingga melanggengkan siklus kekerasan dan ketidakadilan.
Ketika militer ditempatkan sebagai aktor utama tanpa pengawasan hukum yang ketat, risiko pelanggaran semakin tinggi. Ironisnya, langkah-langkah ini justru kontraproduktif terhadap tujuan keamanan nasional karena memicu resistensi dan memperkuat narasi ketidakpercayaan terhadap negara.
Memperkuat Lembaga HAM: Jalan Menuju Keadilan Restoratif dan Rekonsiliasi
Pemberdayaan lembaga HAM seperti Komnas HAM di daerah dan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) menjadi kunci untuk mengubah paradigma keamanan menjadi lebih humanis. Lembaga-lembaga ini memiliki peran vital dalam membangun proses perdamaian yang berbasis keadilan restoratif dan rekonsiliatif—bukan sekadar menghentikan kekerasan, tetapi memulihkan hubungan sosial yang retak. Namun, kendala struktural masih menghadang: anggaran minim, intervensi politik, dan lemahnya koordinasi dengan aparat keamanan. Tanpa dukungan penuh dari negara, fungsi pengawasan, investigasi, dan advokasi lembaga HAM hanya menjadi retorika. Akibatnya, upaya rekonsiliasi mandek dan korban kehilangan akses terhadap keadilan. Ini adalah kontradiksi etis: negara mengklaim menjaga keamanan nasional, tetapi justru menghambat institusi yang menjadi fondasi keamanan yang berkeadilan.
Pada akhirnya, kita perlu bertanya secara etis: apakah yang dimaksud dengan keamanan nasional jika kehadiran militer justru melanggengkan ketidakadilan? Bisakah perdamaian sejati di daerah konflik tercapai tanpa pemberdayaan penuh terhadap lembaga HAM? Keamanan nasional yang kokoh hanya mungkin jika hukum dan martabat manusia menjadi panglima, bukan sekadar senjata. Para aktivis hukum dan pegiat HAM harus bersatu mendorong transformasi paradigma—dari keamanan yang represif menuju keamanan yang partisipatif, akuntabel, dan berkeadilan.
