Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) akhirnya membuka tabir kelam di balik operasi militer TNI di Kabupaten Nduga, Papua. Dalam laporan investigasinya, lembaga negara itu menemukan indikasi pelanggaran berat yang tidak bisa dianggap remeh: penggunaan kekuatan berlebihan, penembakan terhadap warga sipil, hingga penghilangan paksa. Temuan ini bukan sekadar catatan prosedur, melainkan pelanggaran serius terhadap hukum humaniter internasional dan Undang-Undang Hak Asasi Manusia Indonesia yang harus dibaca sebagai alarm kegagalan negara dalam melindungi warga sipil di tengah konflik bersenjata non-internasional.
Pelanggaran HAM di Papua: Ketika Operasi Militer Menabrak Prinsip Hukum Humaniter
Operasi militer yang dilancarkan sejak Juli lalu di Nduga seharusnya tunduk pada kerangka hukum yang ketat. Dalam hukum humaniter internasional, terutama Protokol Tambahan II Konvensi Jenewa 1949 yang mengatur konflik bersenjata non-internasional, prinsip pembedaan (distinction) dan proporsionalitas menjadi garis merah yang tak boleh dilanggar. Namun, temuan Komnas HAM menegaskan bahwa garis itu telah dilampaui. Penembakan terhadap warga sipil dan penghilangan paksa bukanlah kecelakaan operasional, melainkan bentuk pelanggaran HAM yang berdampak pada martabat hukum dan kemanusiaan.
Pelanggaran-pelanggaran yang didokumentasikan Komnas HAM menyentuh langsung norma-norma hukum yang telah diratifikasi Indonesia. Setidaknya, beberapa prinsip dan ketentuan yang dilanggar dapat dirinci sebagai berikut:
- Prinsip pembedaan dalam Protokol Tambahan II Pasal 13: warga sipil tidak boleh menjadi objek serangan, kecuali jika mereka secara langsung ikut serta dalam permusuhan.
- Larangan kekerasan terhadap orang sipil sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (2) Protokol Tambahan II, termasuk larangan pembunuhan, penyiksaan, dan perlakuan tidak manusiawi.
- Ketentuan UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM, khususnya Pasal 33 yang menjamin hak hidup serta larangan perampasan nyawa secara sewenang-wenang.
- UU No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM, karena penghilangan paksa dan penembakan warga sipil dapat dikategorikan sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan yang harus diadili di hadapan pengadilan HAM.
Mendesak Penghentian Operasi dan Penegakan Hukum yang Transparan
Komisioner Komnas HAM tidak hanya berhenti pada dokumentasi pelanggaran. Mereka mendesak pemerintah untuk segera menghentikan operasi militer di Papua dan membawa para pelaku ke pengadilan militer yang transparan. Desakan ini mendapatkan momentum dari organisasi-organisasi HAM internasional yang selama ini memantau situasi Papua. Namun, pertanyaan yang lebih fundamental muncul: akankah pengadilan militer mampu memberikan keadilan yang sesungguhnya, atau justru menjadi ruang impunitas bagi aparat yang melakukan pelanggaran HAM?
Penegakan hukum humaniter menuntut adanya pertanggungjawaban individual, bukan sekadar pembenaran kolektif atas nama operasi militer. Komnas HAM sendiri menilai bahwa pelanggaran yang terjadi bersifat berat, sehingga harus diproses dengan standar hukum yang tegas. Jika operasi militer terus dilanjutkan tanpa evaluasi menyeluruh, maka risiko pelanggaran HAM di Papua akan berulang dan semakin mengikis kepercayaan publik terhadap komitmen Indonesia dalam menegakkan hukum humaniter di wilayah konflik.
Pada akhirnya, kasus Nduga menempatkan aktivis hukum dan masyarakat sipil di hadapan sebuah pertanyaan etis yang tak bisa dihindari: apakah dibenarkan menggunakan kekuatan militer dengan mengorbankan nyawa warga sipil demi tujuan keamanan? Apakah pengadilan militer yang tidak independen mampu menjadi instrumen keadilan, atau hanya menjadi alat legitimasi atas kekerasan negara? Komnas HAM telah memberikan fakta; kini tugas kita adalah memastikan hukum tidak menjadi saksi bisu atas penderitaan rakyat Papua. Aktivis hukum harus mendesak pemerintah untuk bertanggung jawab, menghentikan operasi yang melanggar hukum humaniter, dan membuka ruang penyelesaian yang berkeadilan bagi seluruh korban.
