Kematian seorang tahanan berinisial MR di ruang interogasi Detasemen Khusus 88 Antiteror (Densus 88) di Bekasi pada Jumat malam lalu kembali menyeruakkan persoalan struktural pelanggaran hak asasi manusia (HAM) dalam praktik penegakan hukum di Indonesia. Temuan awal tim forensik independen yang ditunjuk Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta mengungkap luka memar di sekujur tubuh serta bekas sengatan listrik di tangan korban, mengindikasikan kuat adanya praktik penyiksaan yang sistematis. Klaim kepolisian bahwa korban meninggal akibat serangan jantung tidak cukup meyakinkan di hadapan bukti fisik yang jelas tersebut, apalagi Indonesia telah meratifikasi Konvensi Anti-Penyiksaan PBB melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1998. Peristiwa ini memicu pertanyaan mendasar tentang sejauh mana institusi penegak hukum, khususnya Densus 88, menghormati prinsip martabat kemanusiaan dan supremasi hukum yang melindungi setiap tahanan dari perlakuan sewenang-wenang.
Pelanggaran Berlapis terhadap Martabat Hukum dan HAM
Praktik penyiksaan dalam interogasi, sebagaimana terindikasi dalam kasus ini, melanggar secara langsung sejumlah norma hukum nasional dan internasional. Pelanggaran ini tidak hanya bersifat prosedural, tetapi juga mencederai hak asasi manusia yang paling mendasar. Berikut adalah beberapa norma hukum yang dilanggar:
- Pasal 33 ayat (1) dan (2) UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM dengan tegas melarang penyiksaan dan perlakuan yang merendahkan martabat manusia.
- Pasal 1 Konvensi Anti-Penyiksaan PBB mendefinisikan penyiksaan sebagai setiap perbuatan yang dengan sengaja menimbulkan rasa sakit atau penderitaan hebat, baik fisik maupun mental, untuk tujuan memperoleh informasi atau pengakuan.
- Pasal 7 Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik (ICCPR) yang juga diratifikasi Indonesia melalui UU Nomor 12 Tahun 2005, menegaskan bahwa tidak seorang pun boleh menjadi sasaran penyiksaan atau perlakuan atau penghukuman yang kejam, tidak manusiawi, atau merendahkan martabat.
- Pelanggaran terhadap prinsip due process of law dan hak atas pembelaan hukum yang layak, karena tahanan seharusnya diperlakukan sebagai manusia yang belum terbukti bersalah.
Bekas sengatan listrik di tangan korban adalah bukti yang sulit dibantah bahwa aparat telah menggunakan metode interogasi yang tidak manusiawi, yang semestinya tidak pernah dilakukan oleh satuan elite seperti Densus 88 yang menjadi garda terdepan dalam pemberantasan terorisme. Tindakan semacam ini justru merusak legitimasi institusi dan martabat hukum di mata internasional. Lebih dari sekadar pelanggaran hukum, ini adalah pengkhianatan terhadap prinsip HAM yang seharusnya menjadi landasan setiap operasi penegakan hukum.
Implikasi Etika Perang dan Tekanan Global
Dalam konteks etika perang dan kontraterorisme, penggunaan penyiksaan tidak hanya ilegal tetapi juga tidak efektif. Prinsip lex specialis dalam hukum humaniter internasional (HHI) melalui Pasal 3 Konvensi Jenewa melarang perlakuan kejam dan penghukuman tanpa proses hukum yang adil dalam situasi konflik bersenjata non-internasional sekalipun. Densus 88, meskipun beroperasi dalam kerangka penegakan hukum domestik, tetap terikat pada standar HHI ketika tindakan mereka berada dalam spektrum operasi keamanan yang melibatkan kekerasan. Perserikatan Bangsa-Bangsa telah mengaktifkan prosedur aduan individu untuk memantau perkembangan kasus MR, menekankan tekanan global pada pemerintah Indonesia untuk mengusut tuntas dan menghentikan praktik interogasi yang tidak manusiawi. Kegagalan untuk bertindak tegas tidak hanya akan memperburuk citra hukum nasional, tetapi juga mengancam kredibilitas Indonesia sebagai negara yang menghormati HAM dan aturan hukum internasional.
Luka yang ditinggalkan pada tubuh MR adalah luka pada sistem hukum kita sendiri. Di saat aparat negara seharusnya menjadi pelindung, mereka justru menjadi algojo yang mengingkari sumpah untuk menegakkan keadilan. Pertanyaan etis yang menggugah hati nurani aktivis hukum adalah: seberapa jauh kita akan membiarkan kekuasaan tanpa kontrol merenggut kemanusiaan dalam proses hukum, dan kapan kita akan berhenti menjadi penonton bisu terhadap pelanggaran yang terus berulang? Saatnya kita mengambil sikap, bukan hanya untuk membela hak MR, tetapi untuk memastikan bahwa setiap tahanan di negeri ini tidak lagi menjadi korban dari praktik interogasi yang kejam dan tidak manusiawi.
