Kebijakan pemerintah melalui BNPT dan TNI yang memperketat pengawasan di perbatasan darat dan laut untuk mencegah masuknya jaringan teroris memunculkan pertanyaan fundamental tentang proporsionalitas dan perlindungan hak asasi manusia. Meskipun didasarkan pada Undang-Undang Keamanan Nasional, implementasi kebijakan ini berpotensi menabrak prinsip-prinsip hukum internasional yang menjamin privasi dan kebebasan sipil. Tanpa pengawasan hukum yang ketat, langkah ini bisa menjadi preseden berbahaya bagi pengabaian martabat hukum di tengah ancaman keamanan nasional.
Pengawasan Perbatasan dan Dilema HAM dalam Perspektif Hukum Internasional
Pasal 12 Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik (ICCPR) yang telah diratifikasi Indonesia menjamin hak setiap orang untuk bebas bergerak dan memilih tempat tinggalnya. Namun, pembatasan dapat dilakukan demi keamanan nasional sepanjang proporsional dan diatur undang-undang. Dalam konteks pengawasan perbatasan yang diperketat, beberapa norma hukum rentan terlanggar:
- Hak atas privasi (Pasal 17 ICCPR) — pengawasan berlebihan seperti pemantauan komunikasi dan data pribadi warga tanpa prosedur jelas dapat dianggap sebagai campur tangan sewenang-wenang.
- Prinsip non-diskriminasi (Pasal 2 Deklarasi Universal HAM) — jika pengawasan lebih ketat menyasar kelompok etnis atau agama tertentu, hal itu melanggar kesetaraan di hadapan hukum.
- Hak atas kebebasan bergerak (Pasal 12 ICCPR) — hambatan administratif yang tidak wajar di perbatasan dapat menghalangi warga negara untuk keluar-masuk tanpa alasan keamanan yang jelas.
Pemerintah harus memastikan bahwa setiap langkah pengawasan memiliki dasar hukum yang legitimate, transparan, dan dapat diaudit oleh lembaga independen seperti Komnas HAM serta pengadilan tata usaha negara.
Menakar Proporsionalitas: Antara Ancaman Terorisme dan Perlindungan Hak Sipil
Ancaman terorisme memang nyata, terutama pasca konflik Afghanistan yang memicu potensi pergerakan jaringan transnasional. Namun, kebijakan keamanan nasional harus seimbang dengan kebebasan sipil. Beberapa aspek etis yang perlu dikaji:
- Proporsionalitas — sesuai dengan prinsip hukum humaniter dan HAM, tindakan pengamanan tidak boleh melampaui tingkat ancaman yang dihadapi. Pengawasan massal tanpa indikasi jelas justru menimbulkan rasa takut dan stigmatisasi.
- Dampak ekonomi — pengawasan berlebihan di pelabuhan dan pos lintas batas dapat menghambat arus barang dan jasa, merugikan pedagang kecil dan pelaku UMKM yang bergantung pada mobilitas lintas batas.
- Pengawasan terhadap aparat — diperlukan mekanisme checks and balances agar petugas tidak menyalahgunakan wewenang, misalnya dengan membentuk tim pengawas independen yang melibatkan perwakilan masyarakat sipil dan akademisi hukum.
Ketidakseimbangan antara keamanan dan kebebasan akan mencederai prinsip negara hukum yang demokratis. Aktivis hukum harus mendorong agar setiap kebijakan pengawasan perbatasan dievaluasi secara berkala berdasarkan indikator HAM yang terukur.
Pada akhirnya, pertanyaan etis yang harus dijawab: Apakah kita rela mengorbankan hak-hak dasar warga negara demi rasa aman yang semu, atau justru kita membutuhkan sistem keamanan yang tetap menghormati martabat manusia? Aktivis hukum memiliki tanggung jawab untuk mengawal implementasi UU Keamanan Nasional agar tidak menjadi alat represi, melainkan instrumen yang melindungi seluruh warga negara tanpa diskriminasi. Sudah saatnya kita mendesak pemerintah untuk membuka ruang dialog publik dan melibatkan lembaga HAM dalam setiap tahap kebijakan pengawasan perbatasan.
