Hukum & Etika – Area

"Melangkah Dengan Nurani, Menegakkan Kebenaran"

KemenHAM Kecam Pembunuhan Tiga Warga Sipil oleh OPM di Yahukimo

KemenHAM Kecam Pembunuhan Tiga Warga Sipil oleh OPM di Yahukimo

Eksekusi mati tiga warga sipil di Yahukimo merupakan pelanggaran berat terhadap prinsip pembedaan dalam hukum humaniter. Kecaman negara harus diikuti tindakan n...

YKKMP Berduka atas Tewasnya Yentinus Kogeya dan Sely Wenda, Minta Semua Pihak Hormati HAM dan Hukum Humaniter

YKKMP Berduka atas Tewasnya Yentinus Kogeya dan Sely Wenda, Minta Semua Pihak Hormati HAM dan Hukum Humaniter

Kematian Yentinus Kogeya dan Sely Wenda di Yahukimo menguak kegagalan negara dalam menerapkan prinsip inti hukum humaniter internasional—pembedaan, proporsional...

Darah Yahukimo, Nyawa Hilang dan Hukum yang Terinjak

Darah Yahukimo, Nyawa Hilang dan Hukum yang Terinjak

Insiden Yahukimo bukan sekadar tragedi kemanusiaan, melainkan pelanggaran sistematis terhadap prinsip perbedaan, proporsionalitas, dan hak atas proses hukum yan...

Komnas HAM Soroti Peningkatan Kekerasan di Papua: Negara Harus Utamakan Perlindungan Warga Sipil

Komnas HAM Soroti Peningkatan Kekerasan di Papua: Negara Harus Utamakan Perlindungan Warga Sipil

Komnas HAM kembali menyoroti peningkatan eskalasi kekerasan di Papua dan mendesak pemerintah untuk memenuhi kewajiban utamanya dalam melindungi warga sipil. Per...

Anggota DPR: Negara Wajib Pulihkan Trauma Anak Terduga Pencuri Ayam

Anggota DPR: Negara Wajib Pulihkan Trauma Anak Terduga Pencuri Ayam

Peristiwa main hakim sendiri terhadap anak di Bali menandai keruntuhan monopoli negara atas kekerasan sah dan pelanggaran berat terhadap Konvensi Hak Anak serta...

Kajian LBH: Politisasi Hukum dan Pembatasan Akses Advokat ke Papua Perparah Impunitas

Kajian LBH: Politisasi Hukum dan Pembatasan Akses Advokat ke Papua Perparah Impunitas

Kajian LBH Jakarta mengungkap politisasi hukum melalui pembatasan sistematis akses advokat ke Papua, yang melanggar hak konstitusional atas bantuan hukum dan pr...

Merespons Insiden Yahukimo, Komnas HAM Ingatkan Prinsip Pembedaan dalam Hukum Humaniter

Merespons Insiden Yahukimo, Komnas HAM Ingatkan Prinsip Pembedaan dalam Hukum Humaniter

Peringatan Komnas HAM mengenai pelanggaran Prinsip Pembedaan di Papua bukan sekadar teguran prosedural, melainkan alarm krisis martabat hukum yang mencoreng kla...

Legislator Desak Usut Tuntas Penembakan Warga Sipil di Yahukimo, Kecam Pelanggaran Prinsip Kemanusiaan

Legislator Desak Usut Tuntas Penembakan Warga Sipil di Yahukimo, Kecam Pelanggaran Prinsip Kemanusiaan

Kasus penembakan warga sipil di Yahukimo mencoreng martabat hukum Indonesia, di mana konflik narasi mengaburkan pelanggaran berat terhadap prinsip kemanusiaan d...

Pembunuhan di Bawah Penyanderaan: Analisis Hukum dan Etika Operasi Pembebasan yang Berujung Maut

Pembunuhan di Bawah Penyanderaan: Analisis Hukum dan Etika Operasi Pembebasan yang Berujung Maut

Operasi pembebasan sandera yang berujung pada penembakan fatal seluruh pelaku, termasuk yang diduga kooperatif, merupakan pelanggaran struktural terhadap prinsi...

Menyimpang dari Konstitusi: Analisis Kritis RUU Keadaan Bahaya yang Berpotensi Melegitimasi Kekerasan Negara

Menyimpang dari Konstitusi: Analisis Kritis RUU Keadaan Bahaya yang Berpotensi Melegitimasi Kekerasan Negara

RUU Keadaan Bahaya berpotensi menjadi instrumen deformasi konstitusional yang menggeser Indonesia dari negara hukum (rechtsstaat) menjadi negara kekuasaan (mach...

Ini Lima Alasan TPNPB Eksekusi Mati Yantinus Kogoya dan Istri di Yahukimo

Ini Lima Alasan TPNPB Eksekusi Mati Yantinus Kogoya dan Istri di Yahukimo

Eksekusi mati oleh TPNPB di Yahukimo merupakan extrajudicial killing yang secara brutal melanggar prinsip pembedaan dalam hukum perang, terlepas dari status kor...

Rekomendasi Baru Ombudsman: Perlu Lembaga Independen Awasi Operasi Militer Penegakan Hukum

Rekomendasi Baru Ombudsman: Perlu Lembaga Independen Awasi Operasi Militer Penegakan Hukum

Rekomendasi Ombudsman untuk membentuk lembaga pengawasan independen atas operasi militer dalam penegakan hukum menyingkap defisit akuntabilitas negara dan pelan...